Menyusul krisis politik berkepanjangan yang membekap Thailand sejak bertahun-tahun lalu, angkatan bersenjata secara sepihak memberlakukan darurat militer untuk seluruh negeri. Saksi mata melaporkan serdadu mulai diturunkan di jantung kota Bangkok, Selasa (20/5)

Mereka dikabarkan menyambangi beberapa stasiun televisi dan meminta pengelola untuk menyiarkan pesan militer kepada seluruh penduduk. Langkah tersebut diambil untuk "menciptakan perdamaian dan keamanan untuk semua penduduk," tulis petinggi militer dalam siaran persnya, sembari menepis isu soal kudeta.

Seorang staf Niwatthamrong Boonsongpaisan, pelaksana tugas perdana menteri mengklaim, pihaknya tidak mendapat informasi apapun dari petinggi militer soal pemberlakuan status darurat militer. Boonsongpaisan sendiri tetap berada pada jabatannya.

Situasi Tetap kondunsif

"Semuanya berlangsung normal. Dengan pengecualian, kini militer yang bertanggungjawab atas masalah keamanan nasional," kata Paradon Pattanatabut. Kepala pemerintahan Thailand sendiri enggan berkomentar. Senin (19/5) silam ia menolak desakan untuk mengundurkan diri secara sukarela.

Militer Thailand mewanti-wanti agar penduduk "tidak bersikap panik," melainkan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal. Dari lingkar pemerintahan transisi tersiar kabar, kabinet inti Thailand akan bertemu di tempat yang aman dan memublikasikan pernyataan resmi terkait perkembangan baru itu.

Sejauh ini penduduk di Bangkok tetap beraktivitas normal. Sekolah, universitas, fasilitas publik dan pusat-pusat perbelanjaan tetap buka. Pejalan kaki bahkan menyempatkan berfoto dengan serdadu yang berjaga-jaga dengan kendaraan lapis baja.

Ancaman Kaus Merah

Sementara itu Jurubicara Kementrian Luar Negeri AS, Jen Psaki mengatakan pihaknya "sangat khawatir atas krisis politik di Thailan." Washington mendesak "agar semua pihak menghormati prinsip-prinsip demokrasi, termasuk juga kebebasan berekspresi," imbuhnya.

Psaki juga meminta militer Thailand untuk "menghormati komitmennya sendiri, yakni menggunakan manuver sementara ini untuk mencegah munculnya tindak kekerasan dan bukan untuk merongrong institusi demokrasi."

Thailand kini berada di ujung tanduk. Oposisi berupaya memobilisasi massa untuk menjatuhkan pemerintahan transisi dan menggantikannya dengan Dewan Rakyat. Sebaliknya pendukung Yingluck Shinawatra mengancam akan mengobarkan perang saudara jika pemerintah saat ini digulingkan.

rzn/hp (ap,rtr,dpa)