Disiplin dan nasionalisme kerap jadi alasan utama saat pemerintah menjelaskan kenapa pelatihan bergaya militer dipakai dalam berbagai program sipil. Lantas, apa pengaruh gaya pelatihan macam ini ke kehidupan sipil?

Pemerintah sering menyebut alasan pelatihan bergaya militer ini antara lain untuk pembentukan mental, karakter, kepemimpinan, sampai bela negara. Pendekatan ini pun bermunculan di banyak program. Mulai dari program untuk jajaran pemerintahan hingga layanan sipil.

Di era Presiden Prabowo Subianto, pendekatan ini terlihat dalam beberapa bentuk. Kabinet Merah Putih, misalnya, mengawali masa kerja dengan retret di Akademi Militer Magelang. Kegiatannya termasuk olahraga dan latihan baris-berbaris. Prabowo menyebut "the military way" sebagai cara untuk menyelaraskan disiplin dan kesetiaan kepada bangsa dan negara.

Selain untuk para pejabat, sejumlah program untuk kebutuhan masyarakat sipil juga terkena "cipratannya". Contohnya, pembekalan penerima beasiswa LPDP yang sempat digelar bersama TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk Makan Bergizi Gratis juga memasukkan pendidikan dasar militer dan pelatihan manajerial. Pesertanya disiapkan untuk menjadi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bahkan di tahun ini, pelatihan model begini juga ikut diterapkan untuk petugas haji di Jawa Tengah. Di waktu lain, pemerintah menyiapkan ribuan taruna Akademi Militer untuk pembinaan karakter siswa Sekolah Rakyat. 

Bidangnya beda, tapi pola yang digunakan sama: Peserta sipil diberi pelatihan dengan metode yang mengambil banyak unsur dari militer.

Tidak semua sektor butuh komando

Apakah program-program sipil memang butuh pendekatan seperti itu? Pertanyaan ini makin menguat setelah meninggalnya lima peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Melansir Detik, Kementerian HAM menyebut kasus ini memunculkan desakan evaluasi menyeluruh terhadap latihan dasar kemiliteran bagi peserta sipil.

Pengamat militer ISEAS, Made Supriatma, melihat ada kecenderungan yang lebih luas dari makin seringnya penerapan pola komando dalam program sipil. "Latar belakangnya, menurut saya, ini adalah upaya untuk militerisasi," kata Made dalam wawancara dengan DW.

Menurut Made, sistem yang saat ini dibangun cenderung ingin membuat berbagai program berjalan seperti organisasi militer. Padahal, banyak pekerjaan sipil tidak bisa diselesaikan hanya dengan instruksi dari atas ke bawah (top-down). Fungsi pekerjaan sipil banyak yang membutuhkan kemampuan manajerial, teknis, dan pemecahan masalah, ujarnya.

"Hal-hal yang dikerjakan itu banyak sekali yang tidak bisa dikomando, karena menuntut inovasi, menuntut keahlian-keahlian teknis, menuntut respons cepat terhadap situasi yang tidak boleh menunggu komando," ujar Made.

Gaya komando merambah ke cara komunikasi sehari-hari?

Terlepas dari program-program itu, gaya bernuansa komando juga tak jarang ditemui dalam percakapan keseharian. Misalnya, dalam gaya komunikasi lewat ungkapan seperti "mohon izin" dan "siap, laksanakan". Gaya komunikasi ini kian akrab terdengar di telinga.

Pakar linguistik Niknik M. Kuntarto menjelaskan bahwa kata-kata tersebut sebenarnya bukanlah istilah militer dan sudah lama ada dalam bahasa Indonesia. Yang berubah adalah cara penggunaannya di berbagai ruang sipil.

"Kalau dulu 'siap' atau 'siap salah', 'siap laksanakan', ini sering kita dengar di lingkungan militer. Sekarang, kita mendengarnya di kantor, di kampus, di pemerintahan, bahkan di keluarga," kata Niknik. "Artinya, ada kebiasaan baru dalam cara kita berkomunikasi."

Niknik tidak melihat kebiasaan ini selalu negatif. Dalam banyak situasi, kata-kata itu bisa menunjukkan rasa hormat, keteraturan, dan kesantunan. Hal yang sama juga diungkapkan pegiat bahasa dan pendiri Narabahasa, Ivan Lanin.

Niknik juga mencontohkan bahwa dalam keadaan tertentu, komunikasi yang tegas dan satu arah memang dibutuhkan. Contohnya dalam kondisi seperti di ruang operasi, dalam situasi perang, atau saat operasi penyelamatan, orang harus bertindak cepat dan tidak selalu punya waktu untuk berdiskusi panjang.

"Komunikasi yang diperlukan adalah komunikasi yang singkat, langsung, tegas, satu arah, berorientasi komando, dan minim negosiasi," kata Niknik.

Harus tetap ada ruang untuk diskusi

Namun, baik Niknik maupun Ivan mengingatkan bahwa ruang sipil punya kebutuhan yang berbeda. Di kampus, kantor, atau ruang kerja kolaboratif, bahasa tidak hanya dipakai untuk menjalankan instruksi, tapi juga untuk bertanya, berdiskusi, dan memberi masukan.

Ivan juga mengakui kebiasaan ini bisa menjadi penghalang komunikasi terbuka dalam konteks tertentu. Misalnya, dalam relasi dosen dan mahasiswa, atau atasan dan bawahan, penggunaan gaya bahasa seperti ini dapat membuat orang enggan bertanya atau memberi umpan balik.

"Bisa jadi, itu kemudian membuat mahasiswanya jadi tidak bisa bertanya yang kritis. Atau dari bawahan ke atasan. Itu bisa," kata Ivan.

Sipil juga bisa bela negara

Kembali ke kejadian meninggalnya lima peserta pelatihan calon manajer Kopdes, pemerintah menyatakan telah melakukan evaluasi.

Hariqo Satria, Tenaga Ahli Badan Komunikasi RI, mengatakan kepada DW Indonesia bahwa latihan dasar militer telah dihentikan oleh Panitia Seleksi Nasional Koperasi Desa dan diganti dengan pelatihan bela negara serta manajerial.

"Keselamatan peserta adalah prioritas utama kami. Oleh karena itu, materi teknis dan taktis militer sudah dihilangkan," kata Hariqo.

Perubahan juga terjadi dalam pembekalan LPDP. Salah satu penerima beasiswa yang diwawancarai DW menyebut pembekalan di Lanud Halim tidak lagi dilanjutkan setelah ada evaluasi dari peserta.

Mengenai keinginan untuk membela negara, pengamat militer ISEAS, Made Supriatma, mengatakan bela negara tidak harus selalu dimaknai sebagai kesiapan bertempur. Bahkan dalam situasi krisis, warga sipil bisa berkontribusi dengan banyak cara.

"Kalau ada ancaman terhadap negara, saya yakin semua dari kita akan menyumbangkan sesuatu, tidak harus bertempur," ujarnya.

Editor: Tezar Aditya Rahman, Arti Ekawati