Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Israel pada Rabu (25/02) untuk kunjungan dua hari yang sarat makna strategis. Ia dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog, serta menyampaikan pidato dalam sidang khusus di parlemen Israel, Knesset.

Sebelum keberangkatannya, Kementerian Luar Negeri India menyatakan kunjungan ini bertujuan untuk menegaskan kembali kemitraan jangka panjang kedua negara dan membuka ruang untuk membahas "tantangan bersama”.

Modi sendiri menulis di platform X bahwa hubungan India–Israel telah "menguat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir”.

Kedua pemimpin diperkirakan akan memusatkan pembahasan pada kerja sama keamanan dan ekonomi, memprioritaskan hubungan pertahanan dan sistem rudal, serta teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum.

"Kami adalah mitra dalam inovasi, keamanan, dan visi strategis bersama,” tulis Netanyahu di X menjelang kedatangan Modi. "Bersama, kami membangun poros negara-negara yang berkomitmen pada stabilitas dan kemajuan.”

Keseimbangan diplomatik India dipertanyakan

Sejak kunjungan bersejarah Modi ke Israel pada Juli 2017, kedua negara resmi meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis. Ini menandai babak baru dalam relasi bilateral India–Israel.

Namun, dalam lawatan kali ini sorotan utama tertuju pada bagaimana Modi membahas perang Gaza dalam pertemuannya dengan Netanyahu. Ia dituntut menyeimbangkan posisi historis India yang pro-Palestina dengan hubungan strategis dan kerja sama pertahanan yang kian mendalam dengan Israel.

Di satu sisi, dalam pidatonya di Knesset, Modi menyampaikan dukungan yang sangat tegas kepada Israel. Pernyataannya saat itu mempertegas solidaritas India atas serangan Hamas 7 Oktober 2023.

"Kami (India) merasakan penderitaan Anda (Israel), kami turut berdukacita. India berdiri bersama Israel dengan teguh dan penuh keyakinan, saat ini dan seterusnya.”

Di sisi lain, menjelang kunjungan Modi kali ini, India juga bergabung dengan lebih dari 100 negara yang mengecam langkah terbaru Israel di Tepi Barat. Langkah-langkah itu dinilai semakin memperkuat kontrol Israel atas wilayah tersebut sekaligus mempersempit ruang gerak pemerintahan Otoritas Palestina.

"Saya percaya fokus utama kunjungan Modi tampaknya lebih pada penguatan kemitraan strategis India–Israel dan kerja sama pertahanan, sementara soal solusi dua negara dan perdamaian di Gaza kemungkinan hanya disinggung secara simbolis.” kata Shanthie Mariet D'Souza, Presiden Mantraya, sebuah forum riset independen.

D'Souza menambahkan, "Israel mengetahui keterbatasan politik India, tapi tidak akan keberatan selama India tetap berkomitmen pada kerja sama strategis dan pertahanan.”

Ia juga menegaskan, "India memang tidak terseret ke dalam perang Timur Tengah secara militer, tapi secara strategis negara ini memang sengaja semakin terikat.”

"Meski India terus berbicara tentang kemampuannya menjaga keseimbangan dan hubungan baik dengan kedua blok, sulit baginya untuk meyakinkan pihak manapun, terutama Iran, bahwa posisinya benar-benar netral,” tambahnya.

Pakar strategi C. Raja Mohan mengatakan, "Bagaimana Modi membahas Gaza dengan Netanyahu sambil tetap memberi sinyal dukungan terhadap negara Palestina, hal ini akan diawasi ketat di Iran dan dunia Arab”.

"Dengan Gaza yang masih dibombardir dan ketegangan kawasan yang dipengaruhi Iran, kunjungan Modi ke Israel menunjukkan upaya India untuk mendorong kepentingan strategisnya tanpa terjebak dalam blok-blok regional,” kata Mohan.

Kerja sama pertahanan jadi prioritas

Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), India kini menjadi salah satu pelanggan utama industri pertahanan Israel, dengan nilai kontrak senjata mencapai 20,5 miliar dolar AS (sekitar Rp343,56 triliun) antara 2020 hingg 2024, 8,6 miliar dolar AS (Rp144,13 triliun) pada 2026, serta proyek pengembangan bersama yang terus meningkat.

Tara Kartha, mantan anggota Sekretariat Dewan Keamanan Nasional India, mengatakan kepada DW bahwa persenjataan Israel kini menjadi bagian sentral dari sistem kemampuan pertahanan India.

"Israel tidak hanya menyediakan 11% dari total impor, tapi yang paling penting, juga berkomitmen pada produksi bersama di India untuk sistem pengawasan dan rudal utama seperti rudal Barak dan drone Harpy,” ujar Kartha.

"Keduanya telah diuji dalam Operasi Sindoor,” tambahnya, merujuk pada konflik singkat dengan Pakistan pada Mei 2025 setelah terjadi serangan militan terhadap wisatawan di Kashmir pada April.

Ajay Bisaria, mantan diplomat India, menilai kunjungan Modi ke Israel juga menegaskan otonomi strategis India sekaligus upaya menjaga keseimbangan kepentingan dan prioritas pada kemitraan pertahanan.

"Diversifikasi strategis India dalam sumber peralatan pertahanan menuntut hubungan kuat dengan semua mitra pertahanan utama: AS, Rusia, Prancis, dan Israel,” kata Bisaria.

Potensi kesepakatan rudal antibalistik

Banyak pengamat memperkirakan bahwa kesepakatan terkait pengembangan dan penempatan sistem rudal antibalistik antara India dan Israel kemungkinan akan ditandatangani selama kunjungan Modi berlangsung.

Namun Sameena Hameed, Ketua Center for West Asian Studies di Jawaharlal Nehru University, New Delhi, mengingatkan agar publik tidak berpikiran terlalu jauh.

"Dari apa yang diketahui publik, ini jelas bukan traktat pertahanan bersama ala NATO, melainkan kesepakatan untuk pengembangan bersama, pertukaran teknologi dan intelijen, sepenuhnya sejalan dengan kerja sama pertahanan jangka panjang India–Israel,” ujar Hameed kepada DW.

Shanthie D'Souza, yang berfokus pada isu ini, menambahkan bahwa jika kesepakatan rudal antibalistik (ABM) benar-benar ditandatangani, hal itu berpotensi membuat India menjadi pemangku kepentingan dalam industri pertahanan Israel.

"Jika terjadi perang regional yang melibatkan Pakistan dan Cina melawan India, arsitektur pertahanan India akan secara teknis dan politik terikat pada Israel,” kata D'Souza.

Bagi Hameed, tuduhan soal ambiguitas diplomatik tidaklah tepat.

"Bahkan dengan negara-negara sahabat, India tetap mendukung apa yang menjadi kepentingan nasional dan posisi prinsipilnya,” ujar Hameed.

"India juga pernah memilih menentang program nuklir Iran di PBB, tapi tetap memiliki kerja sama luas di bidang lain, seperti pelabuhan Chabahar.”

"Itu bukan kontradiksi, tetapi strategi,” tutupnya.
 

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Felicia Salvina dan Adelia Dinda Sani

Editor: Hani Anggraini