MSC24: Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Dana Pertahanan UE
19 Februari 2024
Konferensi Keamanan Munich 2024 dibayangi oleh situasi perang sampai kekhawatiran keamanan yang meningkat bagi Uni Eropa, termasuk soal pembelanjaan dana pertahanan dan masa depan hubungan Israel-Palestina.
Iklan
Peneliti Senior bidang Kebijakan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (European Council on Foreign Relations/ECFR) Ulrike Franke menyebut Eropa perlu meningkatkan anggaran belanja untuk sektor pertahanan, meskipun Kanselir Jerman Olaf Scholz telah berjanji akan memenuhi target NATO sebesar 2% dari produk domestik bruto (PDB).
Hal itu disampaikannya di sela-sela Munich Security Conference (MSC) 2024, sehari setelah Scholz membuat komitmen soal pembelanjaan "untuk tahun 2020-an, tahun 2030-an dan seterusnya”. "Rasanya kita masih kurang,” ujar Franke. "Eropa harus bersatu. Mereka perlu memastikan pertahanan Ukraina dan juga membangun kemampuan mereka sendiri, mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan bekerja sama, daripada harus saling menyalahkan (pihak mana yang membelanjakan lebih banyak)."
Scholz membuat komitmen 2% untuk dana pertahanan itu hampir dua tahun setelah pidato "Zeitenwende", yang menandai perubahan haluan politik pertahanan dengan komitmen dana khusus 100 miliar Euro (sekitar Rp1.685 triliun) untuk meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr, yang terpisah dari anggaran pertahanan Jerman.
Menurut Franke, dana khusus tersebut sejauh ini sebagian besar dibelanjakan untuk pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat. Dia juga mempertanyakan "apa yang terjadi jika dana tersebut habis?”
Analis ECFR ini menyebut Jerman telah berkomitmen untuk melakukan banyak tindakan jangka pendek, termasuk pengiriman senjata ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia.
"Namun, saya masih khawatir kalau kita tidak menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya dalam beberapa tahun ke depan. Ini tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga kemampuan industri, yakni dalam memproduksi lebih banyak peralatan militer. Rasanya kita sudah kehilangan satu atau bahkan hampir dua tahun (karena perang Ukraina).”
Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO
Sejak Jerman Barat bergabung dengan NATO, militer Jerman Bundeswehr telah dilibatkan dalam berbagai misi dan operasi NATO. Sejak tahun 1990, Bundeswehr juga dikerahkan untuk misi "out of area".
Foto: picture-alliance/dpa/M. Hanschke
Peran militer Jerman di NATO
Republik Federal Jerman Barat resmi bergabung dengan aliansi trans-Atlantik NATO pada tahun 1955. Namun baru setelah penyatuan kembali tahun 1990, militer Jerman dikerahkan dalam misi "out of area" NATO. Sejak itu, Bundeswehr telah ditempatkan di beberapa kawasan di seluruh dunia.
Foto: picture-alliance/dpa/M. Hanschke
Bosnia-Herzegovina, misi NATO pertama Bundeswehr
Tahun 1995, pertama kali Bundeswehr terlibat dalam misi "out of area" NATO sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian di Bosnia-Herzegovina. Selama penempatan tersebut, tentara Jerman bergabung dengan anggota pasukan NATO lainnya untuk menjaga keamanan setelah terjadinya Perang Bosnia. Misi ini mencakup lebih dari 60.000 tentara dari negara anggota dan mitra NATO.
Foto: picture alliance/AP Photo/H. Delic
Menjaga perdamaian Kosovo
Sejak dimulainya misi perdamaian yang dipimpin NATO di Kosovo, sekitar 8.500 tentara Jerman telah ditempatkan di negara itu. Tahun 1999, NATO melancarkan serangan udara terhadap pasukan Serbia yang dituduh melakukan tindakan brutal terhadap separatis etnik Albania dan penduduk sipil. Sekitar 550 tentara Bundeswehr sampai sekarang masih ditempatkan di Kosovo.
Foto: picture-alliance/dpa/V.Xhemaj
Patroli di Laut Aegean
2016, Jerman mengerahkan kapal perang "Bonn" untuk memimpin misi NATO di Laut Aegean. Tugasnya termasuk melakukan "pengintaian, pemantauan dan pengawasan penyeberangan ilegal" di perairan teritorial Yunani dan Turki itu pada puncak krisis pengungsi di Uni Eropa.
Foto: picture alliance/AP Photo/M.Schreiber
Lebih satu dekade di Afghanistan
2003 parlemen Jerman menyetujui pengiriman pasukan Bundeswehr ke Afghanistan dalam misi PBB International Security Assistance Force (ISAF). Jerman saat itu menjadi kontributor ketiga terbesar dan ditunjuk sebagai Komando Markas Regional Utara. Lebih 50 tentara Jerman tewas selama misi ini. Sekarang masih ada hampir 1.000 tentara Jerman yang ditempatkan di Afghanistan sebagai kekuatan pendukung.
Foto: picture alliance/AP Photo/A.Niedringhaus
Panser Jerman untuk Lithuania
Sejak 2017, 450 tentara Bundeswehr telah dikirim ke Lithuania sebagai bagian dari bantuan penjagaan keamanan perbatasan setelah Rusia menduduki Krimea. Selain Jerman, pasukan Kanada, Inggris dan AS juga bergabung dalam satuan pertahanan kolektif NATO di sayap timur.
Foto: picture alliance/dpa/M. Kul
Mengambil alih tongkat komando VJTF
Bundeswehr akan memimpin pasukan gerak cepat baru NATO mulai tahun 2019 yang dinamakan Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Kebijakan baru NATO ini adalah reaksi langsung atas agresi Rusia di Krimea.
Foto: S. Gallup/Getty Images
7 foto1 | 7
Saat ditanyakan soal ancaman eks Presiden AS Donald Trump, jika terpilih kembali, dia tidak akan membantu anggota NATO yang menurutnya mengeluarkan terlalu sedikit dana untuk pertahanan, jika terjadi serangan atau ancaman. Franke menyebut retorika tersebut telah "melemahkan jaminan keamanan NATO,” terlepas apakah ucapan itu merupakan indikasi dari kebijakan potensial atau tidak.
"Ini adalah berita buruk dan dapat mendorong aktor seperti Rusia untuk menguji NATO, untuk melihat apakah mereka (anggota NATO) bakal membela satu sama lain. Ini adalah peringatan lain bagi Eropa, bahwa mungkin dalam jangka panjang kita perlu melakukan lebih banyak hal untuk diri sendiri.”
Iklan
Ahli berdebat di MSC24 soal keamanan Gaza
Perang di Gaza merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam Konferensi Keamanan Munich ke-60. Otoritas Palestina lewat Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh menyebut Israel tidak boleh memaksa penduduk Palestina di Gaza untuk menyeberang ke perbatasan Mesir.
"Saya tahu, kita tahu, bahwa ada rencana pihak Israel untuk mengusir orang-orang dari Gaza. Kami dan pihak Mesir sedang bekerja keras untuk tidak membiarkan hal ini terjadi," kata Shtayyeh kepada para delegasi MSC, Minggu (18/02).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Israel tengah mempersiapkan serangan ke Kota Rafah yang berada di bagian selatan Gaza dan berbatasan langsung dengan Mesir. Diperkirakan saat ini sedikitnya 1.5 juta penduduk Palestina berlindung di daerah yang padat. Diplomat senior serta lembaga kemanusiaan telah menyampaikan keprihatinan mendalam jika serangan itu terjadi.
Beberapa media internasional melaporkan bahwaMesir sedang membangun sebuah kamp pengungsian di sisi perbatasannya untuk menampung pengungsi Palestina.
Rangkaian Perjanjian dan Prakarsa Damai Israel-Palestina yang Gagal
Selama lebih dari setengah abad, berbagai upaya telah digalang untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, namun semuanya gagal.
Perjanjian Camp David dan Perdamaian Israel-Mesir, 1978-1979
Perundingan Arab-Israel dimulai pada tahun 1978 di bawah penengahan AS. Bertempat di Camp David, pada 26 Maret 1979, Perjanjian Damai Israel Palestina ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat (kiri) dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin (kanan), melalui penengahan Presiden AS Jimmy Carter (tengah).
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty
Perjanjian Oslo I, 1993
Negosiasi di Norwegia antara Israel dan PLO menghasilkan Perjanjian Oslo I, yang ditandatangani pada September 1993. Perjanjian tersebut menuntut pasukan Israel mundur dari Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan otoritas sementara Palestina akan membentuk pemerintahan otonomi untuk masa transisi lima tahun. Kesepakatan kedua ditandatangani pada tahun 1995.
Foto: picture-alliance/dpa/A. Sachs
Pertemuan Puncak Camp David, 2000
Presiden AS Bill Clinton pada tahun 2000 mengundang Perdana Menteri Israel Ehud Barak (kiri) dan Pemimpin PLO Yasser Arafat (kanan) ke Camp David untuk membahas masalah perbatasan, keamanan, permukiman, pengungsi dan status Yerusalem. Meskipun negosiasi menjadi lebih rinci dari sebelumnya, tidak ada kesepakatan yang dicapai.
Foto: picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds
Prakarsa Perdamaian Arab dari KTT Beirut, 2002
Negosiasi Camp David diikuti dengan pertemuan di Washington di Kairo dan Taba, Mesir - semuanya tanpa hasil. Setelahnya Liga Arab mengusulkan Prakarsa Perdamaian Arab di Beirut, Maret 2002. Rencana tersebut meminta Israel menarik diri ke perbatasan sebelum 1967. Sebagai imbalannya, negara-negara Arab akan setuju untuk mengakui Israel.
Foto: Getty Images/C. Kealy
Peta Jalan Kuartet Timur Tengah, 2003
AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB bekerja sama sebagai Kuartet Timur Tengah untuk mengembangkan peta jalan menuju perdamaian. PM Palestina saat itu, Mahmoud Abbas, menerima teks tersebut, namun mitranya dari Israel, Ariel Sharon, keberatan. Peta jalan itu memuat tentang solusi dua negara Sayangnya, hal itu tidak pernah dilaksanakan. Dalam foto: Yasser Arafat dan pejabat Uni Eropa Lord Levy.
Foto: Getty Iamges/AFP/J. Aruri
Prakarsa Perdamaian Trump, 2020
Presiden AS Donald Trump memperkenalkan rancangan perdamaian tahun 2020. Tetapi rancangan itu menuntut warga Palestina menerima pemukiman Yahudi di kawasan Tepi Barat yang diduduki Israel. Palestina menolak rencangan tersebut.
Foto: Reuters/M. Salem
Konflik kembali berkobar 2021
Rencana Israel mengusir empat keluarga Palestina dan memberikan rumah mereka di Yerusalem Timur kepada pemukim Yahudi berujung bentrokan dan aksi protes di Yerusalem. Hamas kemudian menembakkan lebih 2.000 roket ke Israel, dibalas dengan serangan udara militer Israel, yang menghancurkan banyak bangunan di Jalur Gaza. (hp/gtp)
Foto: Mahmud Hams/AFP
7 foto1 | 7
Shtayyeh juga menyebut kalau Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, tidak menjalin komunikasi dengan kelompok Hamas. Kelompok itu, yang oleh AS, Uni Eropa dan beberapa negara lain dikategorikan sebagai organisasi teroris, telah memerintah di Jalur Gaza sejak tahun 2007. Otoritas Palestina di Tepi Barat dikuasai oleh partai politik Fatah.
Shtayyeh menyerukan agar spiral kekerasan dihentikan dan mengatakan bahwa masalah Palestina harus diselesaikan.
Shtayyeh juga menyebut bahwa berbagai kelompok Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, bakal bertemu di Moskow pada hari Kamis (22/02) mendatang atas undangan Rusia.
mh/pkp/hp (AFP, AP, dpa, Reuters)
Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!