Pajak kekayaan atas individu dan entitas superkaya diyakini dapat mengatasi ketimpangan ekonomi. Apa alasan Indonesia belum menerapkan pajak ini?
Ilustrasi kekayaanFoto: Janusz Pieńkowski/PantherMedia/IMAGO
Iklan
Sejumlah negara di dunia telah memungut pajak kekayaan hingga properti yang menyasar individu dan entitas dengan jumlah harta kekayaan tertentu demi mengurangi ketimpangan ekonomi.
Di ASEAN, meski pajak aset seperti properti sudah diberlakukan, belum ada satu pun negara yang seutuhnya menerapkan pajak kekayaan kepada kaum superkaya mereka.
Padahal, penelitian dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap adanya ketimpangan ekonomi yang cukup besar. Menurut Celios, 50 orang triliuner paling kaya menguasai aset dengan nilai setara dengan jumlah total kekayaan 50 juta orang di Indonesia.
Jika 50 triliuner itu dipungut pajak kekayaan sebesar 2%, pemerintah berpotensi memperoleh penerimaan baru sebesar Rp81,56 triliun. Namun, seberapa besar nyali pemerintah untuk memberlakukan hal itu?
Oligarki dinilai turut bentuk kebijakan perpajakan
Dosen ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Esther Sri Astuti membeberkan analisisnya terkait keengganan pemerintah menerapkan pajak kekayaan. Dia menilai, pembuat kebijakan di Indonesia justru masuk ke dalam kategori "orang kaya" dan karenanya merasa enggan untuk menerapkan pajak semacam itu.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
"Pembuat kebijakan itu kan oligarki, duitnya triliunan mungkin, terus asetnya di mana-mana. Ya mereka enggak mau lah (dikenakan pajak kekayaan)," kata Esther Sri Astuti, kepada DW Indonesia.
Ia menilai bahwa dilihat dari nilai efisiensi, pajak kekayaan jauh lebih menguntungkan. Hal ini karena dengan total pembayar wajib pajak yang terbilang sedikit, pemerintah bisa mendapat pemasukan pajak yang jauh lebih besar.
Banyak data tidak tercatat
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teuku Riefky, mengatakan pemerintah masih belum bisa mendata kekayaan masing-masing individu karena tingginya informalitas di sektor ekonomi.
"Jadi, informalitas ini simply masyarakat-masyarakat atau transaksi yang kemudian tidak tercatat oleh pemerintah. Sehingga, kita enggak tahu income masing-masing individu di Indonesia itu berapa," kata Teuku Riefky kepada DW.
Ada banyak cara menyembunyikan atau mencuci uang haram. Terutama koruptor, mafia atau pengemplang pajak sering menggunakan jurus-jurus berikut ini untuk lolos dari jerat hukum.
Foto: Colourbox
Haram Uang Tak Bertuan
Buat politisi korup, mafia kakap, gembong narkoba atau penilap pajak, tindak pecucian uang adalah satu-satunya cara menyelamatkan harta. Antara 2002-2011 saja Cina mencatat aliran dana ilegal ke luar negeri sebesar 1,8 triliun US dollar. Dalam periode yang sama Rusia kehilangan 880 miliar US dollar, dan Malaysia 370 miliar USD. Total duit haram di seluruh dunia saat ini mencapai 5,4 triliun USD
Foto: picture alliance/AFP Creative/K. Bleier
Surga Kecil Bisnis Ilegal
Cara paling umum adalah dengan menitipkan uang melalui berbagai perusahaan offshore di surga pajak seperti Panama atau Hongkong. Perusahaan ini tidak memiliki apa pun kecuali sebuah papan nama, rekening dan alamat. Berbagai kantor hukum atau bank menawarkan jasa pembentukan perusahaan papan nama dengan biaya 1000 US dollar. Lantaran bentuknya, pemilik perusahaan offshore hampir mustahil diketahui.
Foto: DW/M. Soric
Korupsi Berbuah Koin Judi
Pejabat korup atau kelompok mafia di Cina punya cara unik menilap uang curian. Untuk itu mereka biasanya mengandalkan jasa operator junket. Perusahaan jasa itu akan menukar uang tunai dengan koin judi dengan tarif 20%. Pemilik uang lalu akan berjudi dengan koin tersebut dan hasilnya, yang berupa uang bersih, bisa disimpan di bank lokal atau ditransfer ke perusahaan offshore.
Foto: picture alliance/dpa
Lewat Jasa Si Kerdil
Dunia gelap finansial mengenal profesi Smurf. Berbeda dengan tokoh kartun berbadan biru itu, Smurf adalah penyeda jasa pencucian uang. Seorang smurf biasanya bertugas memecah uang haram dalam jumlah kecil dan didepositokan ke rekening yang berbeda-beda. Tujuannya adalah supaya menghindar kewajiban melaporkan transaksi keuangan. Pemilik juga bisa meminta Smurf untuk mengambil atau memindahkan uang.
Foto: lassedesignen
Intan di Pasta Gigi
Intan sudah menjadi mata uang resmi dunia kriminal. Pasalnya transaksi dengan batu mulia yang satu ini sulit diawasi dan mudah diseludupkan. Tahun 2008 silam seorang konsultan bank UBS, Swiss, bercerita bagaimana pelanggan kaya selalu disarankan membeli intan dan diseludupkan di dalam pasta gigi supaya lolos dari pemeriksaan bandar udara.
Foto: picture-alliance/dpa/O. Berg
Investasi Duit Gelap
Kebanyakan pengemplang pajak atau koruptor akan menginvestasikan ulang duit haram yang telah dicuci, entah itu dengan berjudi di lantai bursa, membuka rumah judi atau bahkan membuka usaha legal seperti klub malam, bar, atau bengkel mobil. Kroni di sekitar Presiden Rusia Vladimir Putin misalnya pernah tercatat meminjam uang lewat perusahaan offshore untuk dipinjamkan kembali dengan bunga tinggi.
Foto: picture-alliance/dpa/J. Büttner
6 foto1 | 6
"Jadi, memang masih sangat jauh kita untuk menerapkan pajak kekayaan ini," ungkapnya.
Penjelasan Esther kepada DW, masalah data perpajakan ini cukup berperan karena belum bisa mendata secara menyeluruh wajib pajak yang ada di Indonesia, termasuk pihak-pihak yang menyimpan hartanya di luar negeri.
Iklan
Pajak aset, penerimaan negara yang "berkeadilan"?
Esther menyebut sebetulnya ada cukup banyak opsi yang bisa dipilih pemerintah jika ingin menambah penerimaan negara. Namun, kata dia, sistem yang "sangat berkeadilan” adalah pajak aset.
Pajak Penghasilan atau PPh juga bisa menjadi opsi. Esther mengatakan bahwa saat ini PPh di Indonesia "kontribusinya hanya 5%" terhadap penerimaan negara. Sementara, 30% penerimaan negara sudah disumbangkan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, yang dikenakan PPh adalah semua individu, bukan hanya pemilik modal yang biasanya masuk dalam kategori "orang kaya".
Untuk mengatasi persoalan pemasukan negara, peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky lebih berharap kepatuhan pajak ditingkatkan. Menurutnya, menaikkan tarif pajak atau menambah instrumen pajak belum diperlukan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa mulai 1 Januari 2025, tarif PPN naik menjadi 12%, termasuk untuk beberapa barang dan jasa mewah yang sebelumnya bebas PPN. Berikut daftarnya!
Foto: Bureau of Communication and Information Services of the Ministry of Finance
Bahan makanan
Dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi pada hari Senin (16/12), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencontohkan sejumlah barang dan jasa kategori mewah yang dikenai PPN 12%, yakni beras premium, buah-buahan premium, daging premium (wagyu dan daging kobe), ikan premium (salmon dan tuna premium), hingga udang dan krustasea premium (king crab) yang harganya mencapai jutaan rupiah.
Foto: DW
Jasa kesehatan
Meskipun jasa kesehatan premium sudah masuk dalam daftar barang dan jasa yang dikenai tarif PPN 12%, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, kriteria dan aturan lebih rinci masih dirumuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Sebelumnya, jasa kesehatan dan pendidikan umumnya bebas dari PPN, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022.
Foto: Simão Lelo/DW
Jasa pendidikan
Pemerintah menegaskan bahwa PPN 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, termasuk pendidikan berstandar internasional yang mahal atau layanan pendidikan premium lainnya. "Jasa yang termasuk kategori premium ini, seperti rumah sakit kelas VIP dan pendidikan berstandar internasional yang berbayar mahal," jelas Menkeu Sri Mulyani.
Foto: picture-alliance/dpa/M. Irham
Listrik
Pemerintah juga mengenakan tarif PPN 12% untuk pelanggan listrik rumah tangga dengan daya 3.500-6.600 volt ampere (VA). Untuk menjaga daya beli masyarakat, sejumlah stimulus diluncurkan, termasuk diskon tarif listrik untuk pelanggan dengan daya 2.200 VA ke bawah selama Januari-Februari 2025.
Kebijakan PPN pada barang-barang mewah yang sebelumnya bebas PPN dipertimbangkan karena mayoritas kelompok terkaya, yaitu desil 9 dan 10 dalam DTKS, paling banyak menikmati fasilitas ini. "Desil 10 yaitu paling tinggi menikmati Rp91,9 triliun pembebasan PPN, diikuti oleh desil 9 Rp41,1 triliun," kata Menkeu. Sementara itu, masyarakat kelompok bawah hanya sedikit menikmati pembebasan PPN.
Foto: Bureau of Communication and Information Services of the Ministry of Finance
PPN 0% kebutuhan pokok dan jasa tertentu
"PPN tahun depan akan naik 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%," kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (16/12). Adapun kebutuhan yang dikenakan PPN 0% mencakup kebutuhan pokok beras, daging, ikan, telur, sayur, dan susu. Begitu pula dengan jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, hingga jasa keuangan.
Foto: Johannes P. Christo/AA/picture alliance
Kritik CELIOS: PPN 12% dan implikasinya
"Kenaikan PPN 12% tidak akan berkontribusi banyak terhadap penerimaan pajak karena efek pelemahan konsumsi masyarakat, omzet pelaku usaha akan memengaruhi penerimaan pajak lain seperti PPh badan, PPh 21, dan bea cukai," papar Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira. Selain itu, paket kebijakan ekonomi pemerintah dinilai hanya berorientasi jangka pendek dan tidak ada kebaruan berarti. (ha/as)
Foto: Juni Kriswanto/AFP/Getty Images
7 foto1 | 7
Kemudahan dari sisi administrasi adalah salah satu cara yang dipercaya Riefky untuk membenahi persoalan pajak di Indonesia. Menurut dia, birokrasi pembayaran pajak masih "cukup rumit" dan hal itu harus disederhanakan agar individu mau membayar pajak.
"Jadi bukan meningkatkan tarif pajak, bukan menambah instrumen pajak, tapi compliance (kepatuhan) ditingkatkan," sambung dia.
Penerapan pajak kekayaan di dunia
Pemberlakuan pajak kekayaan sebelumnya telah disepakati oleh Menteri Keuangan G20 di Brasil pada tahun 2024. Tujuannya untuk memastikan pengenaan pajak yang efektif bagi individu dan entitas dengan kekayaan yang dikategorikan sangat besar.
Menurut laman taxsummaries yang dikeluarkan oleh PWC, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang akuntansi hingga perpajakan, setidaknya ada 10 negara di Eropa yang telah menerapkan pajak kekayaan.
Norwegia, misalnya, memberlakukan pajak kekayaan sebesar 1%. Sedangkan di Swiss, masing-masing kanton memungut 0,02-1,03% pajak kekayaan. Kedua data tersebut ditinjau pada Januari 2025.
20 miliar Euro uang pajak Jerman dihamburkan tahun lalu, untuk hal-hal aneh, tidak logis dan ganjil. Misalnya: untuk membekukan sperma ayam, membantu pabrik bir menghemat energi atau menyubsidi manula di Cina.
Foto: Nikolai Sorokin - Fotolia.com
Subsidi untuk George Clooney
Subsidi untuk sektor perfilman Jerman juga dinikmati film yang dibintangi George Clooney 'Monuments Men.' Film Holywood ini mendapat tunjangan 8,5 juta Euro dari uang pajak yang 'nyasar,' karena sebetulnya untuk pengembangan sektor perfilman Jerman.
Foto: picture-alliance/dpa
Bantuan bagi Penari Inovatif
Budaya tarian inovatif di Jerman disubsidi sekitar 3,5 juta Euro. Aliansi pembayar pajak sulit mengerti kegunaannya bagi masyarakat luas, dan menuntut inisiatif semacam itu hendaknya didukung dana sektor swasta.
Foto: Steffen Müller / Marc Engenhart
Membekukan Sperma Ayam Jantan
Perhimpunan peternak ayam ras Jerman dan Institut Friedrich-Loeffler hingga tahun 2017 seluruhnya mendapat bantuan dari uang pajak anggaran kementerian pertanian Jerman sebesar 480.000 Euro. Tujuannya: membekukan sperma ayam ras jantan, agar eksistensi ayam ras Jerman tetap dipertahankan di masa depan.
Foto: Fotolia
Membantu Manula Cina
Kementerian pendidikan Jerman bekerjasama dengan Cina hendak mendidik petugas pengurus manula. Dengan dana bantuan sebesar 1,2 juta Euro itu, juga hendak didorong kesadaran warga Cina untuk pelayanan manula, serta dijalin kemitraan antara sekolah tinggi kedokteran di Cina dengan akademi Jerman untuk profesi kesehatan.
Foto: MARK RALSTON/AFP/Getty Images
Subsidi Pemeliharaan Anak Belita
Untuk subsidi pemeliharaan anak balita, 2014 ini dianggarkan sekitar 515 juta Euro dari uang pajak. Aliansi pembayar pajak menilai subsidi itu bukan solidaritas bagi warga miskin, melainkan tambahan uang bagi orang tua yang sudah kaya, yang tidak memerlukan subsidi bagi pemeliharaan anak balitanya.
Foto: Fotolia/bella
Proyek Ramah Iklim Manula 60+
Pemerintah Jerman menyediakan anggaran sebesar 1,4 juta Euro untuk membuat proyek situs internet 'hijau' bagi manula berusia 60 tahun ke atas. Tujuannya: memberikan saran dan informasi, bagaimana agar dapat tetap bergerak dan lincah serta ramah iklim kepada para pensiunan.
Foto: Fotolia/jörn buchheim
Pakan Ternak Warna Warni
Tanaman 'Lupinus' sejenis kacang untuk pakan ternak ekologis yang bunganya berwarna ungu, dinilai oleh kementerian pertanian Jerman sebagai warna monokrom yang amat membosankan. Untuk itu ditanam jenis lain yang bunganya berwarna putih dan kuning dengan disubsidi sebesar 280.000 Euro.
Foto: imago
Pabrik Bir Hemat Energi
Pabrik bir Erdinger Weißbräu dekat München menerima subsidi 640.000 Euro dari kementerian ekonomi Jerman, sebagai proyek percontohan pabrik bir yang penggunaan energinya efisien. Caranya: energi panas diubah jadi listrik untuk memenuhi kebutuhan pabrik. Sebuah konsep mahal yang pembiayaannya harus ditanggung pembayar pajak.
Foto: imago
8 foto1 | 8
Masih menurut laman taxsummaries, Italia memungut pajak kekayaan untuk properti dan investasi masing-masing sebesar 0,76% dan 0,2%. Pemungutan itu berlaku untuk harta yang dimiliki di luar Italia.
Kemudian di Amerika Latin, Uruguay juga menerapkan pajak kekayaan, baik untuk warga negara maupun warga asing. Tinjauan PWC pada September 2024, negara tersebut memungut pajak kekayaan sebesar 0,7-1,5% untuk warga asing yang tidak terkena pajak penghasilan, dan 0,1%-0,2% bagi penduduk dan nonpenduduk yang terdaftar sebagai wajib pajak sektor pendapatan.