Suasana genting menggelayuti Myanmar menyusul desas-desus ihwal kudeta militer. Tatmadaw menuduh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) melakukan kecurangan pemilu, dan oleh karenanya mengancam akan mencabut konstitusi.
Foto ilustrasi: Aung San Suu Kyi tatkala di Mahkamah Internasional Den HaagFoto: Getty Images/AFP/ANP/K. van Weel
Iklan
Belasan perwakilan asing, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, mendesak militer Myanmar untuk "menaati norma demokratis,” pada Jumat (29/1). Sebelumnya PBB menyatakan kekhawatiran perihal niat militer Myanmar atau Tatmadaw mengkudeta pemerintahan sipil.
Baru satu dekade silam Myanmar mengakhiri separuh abad kekuasaan militer. Konstitusi yang baru mendikte pemerintah sipil untuk membagi kekuasaan dengan militer, antara lain berupa jatah 25% kursi di parlemen melalui mekanisme penunjukan langsung.
Namun bulan madu di Naypyidaw berakhir November silam, ketika Tatmadaw menuduh NLD mencurangi pemilihan umum. Dalam pemilu tersebut, partai pimpinan Aung San Suu Kyi ini memenangkan hampir 83% suara.
Adapun Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang dibentuk militer, dikabarkan menangguk malu usai hanya mengamankan 33 dari 476 kursi di badan legislatif.
Tuduhan kecurangan oleh militer
Sejak berpekan-pekan terakhir, para jendral menuduh NLD memalsukan daftar pemilih untuk mendapat tambahan suara. Seorang jurubicara Tatmadaw menolak mengecualikan opsi kudeta untuk menanggulangi apa yang disebutnya sebagai "krisis politik”.
Kekhawatiran memuncak ketika Panglima Militer, Jendral Min Aung Hlaing – salah satu figur paling berkuasa di Myanmar – ikut menggemakan tuntutan tentara. Dia mengatakan konstitusi negara bisa "dicbut” dalam kondisis tertentu.
Sejak Jumat (29/1), aparat keamanan memenuhi ibu kota Naypyidaw untuk menjaga sidang perdana parlemen baru pada 1 Februari. Polisi mendirikan barikade di jalan-jalan dengan pagar pembatas atau kawat berduri.
Sebanyak 16 perawakilan asing menerbitkan pernyataan bersama sebagai peringatan terhadap Tatmadaw. "Kami menantikan pembukaan sidang parlemen pada 1 Februari dan pemilihan presidenserta ketua umum parlemen secara damai,” tulis mereka.
"Kami menentang setiap bentuk usaha mengubah hasil pemilihan umum atau menghalangi transisi demokratis di Myanmar.”
Iklan
Ambisi politik para jenderal
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga mengutarakan "rasa kekhawatiran yang besar” terkait kisruh politik di Nyapyidaw, kata jurubicaranya, Stephane Dujarric.
"Dia mengajak semua pihak untuk menghentikan hasutan atau provokasi, dan sebaliknya mendemonstrasikan kepemimpinan serta tunduk pada norma-norma demokratis, dan menghormati hasil pemilu,” katanya dalam keterangan tertulis.
Komisi Pemilihan Umum sejauh ini mengatakan pihaknya belum menemukan adanya bukti manipulasi secara sistematis, meski mengakui "kekurangan” dalam penyusunan daftar pemilih. Saat ini KPU Myanmar baru cuma menyelidiki 287 laporan.
Meski demikian, Tatmadaw enggan mencabut tuduhan. Saat berpidato di hadapan anggota militer Rabu (28/1) silam, Jenderal Hlaing mengatakan konstitusi adalah "ibu dari semua hukum,” dan jika tidak ditaati, maka sebaiknya dicabut. Dia mencontohkan langkah serupa pernah diambil di masa lalu di Myanmar.
Namun menurut pakar hukum Myanmar, Khin Maung Zaw, mencabut konstitusi yang disusun bersama oleh militer dan sipil bukan langkah yang bijak. "Bisa jadi mereka ingin mencabut konstitusi karena mereka tidak bisa melindungi kepentingan sendiri,” kata dia.
Laku Tatmadaw diyakini digerakkan oleh petinggi militer yang ingin memanfaatkan situasi menjelang masa jabatan berakhir. "Ambisi politik petinggi Tatmadaw belum terpenuhi,” kata kolumnis Myanmar, San Yu Kyaw, "sebab itu mereka bertingkah seperti ini.”
rzn/hp (rtr, afp)
Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan
Aung San Suu Kyi dari Myanmar memiliki komunitas global yang mendukungnya ketika dia menjadi tahanan politik belasan tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir dia dihujani protes soal militer membantai Muslim Rohingya.
Foto: picture-alliance/dpa
Lahir untuk demokrasi
Aung San Suu Kyi lahir tanggal 19 Juni 1945 di Yangon, yang dulu merupakan ibu kota Myanmar di yaman koloni Inggris. Ia anak perempuan pahlawan nasional Jenderal Aung San yang menjadi korban serangan tahun 1947. Suu Kyi mengenyam pendidikan di Inggris dan pulang ke Myanmar pada akhir 1980an. Dia menjadi tokoh kunci dalam pemberontakan 1988 melawan kediktatoran militer di negara tersebut.
Foto: dapd
Tahanan Rumah
Tahun 1989, sesaat sebelum pemilu, Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya menjadi tahanan rumah. Hampir selama 15 tahun ini hanya mendekam di rumahnya. Setelah tahun 1995, Suu Kyi dilarang bertemu kedua putra dan suaminya, Michael Aris, bahkan setelah suaminya didiagnosis menderita kanker. Aris, terlihat di foto menampilkan gelar doktor kehormatan yang diberikan kepada istrinya.
Foto: TORSTEN BLACKWOOD/AFP
Nobel Perdamaian
Tahun 1991 Aung San Suu Kyi diberi penghargaan Nobel Perdamaian bagi "usahanya memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia." Karena ia khawatir, junta militer tidak akan mengizinkannya kembali ke Myanmar, putranya Kim yang menerima penghargaannya di Oslo. Setelah 20 tahun berselang, Aung San Suu Kyi baru bisa menyampaikan pidato penerimaannya.
Foto: AP
Bebas dari tahanan rumah
Masa tahanan rumahnya benar-benar berakhir tanggal 13 November 2010. Ini momen yang menandakan proses pendekatan antara Aung San Suu Kyi dan junta militer. Militer tidak ingin terus diisolasi oleh dunia internasional dan Aung San Suu Kyi sadar, bahwa ia hanya akan sukses juga melakukan dialog dengan pihak militer.
Foto: picture alliance/epa/N. C. Naing
Kunjungan Pertama Seorang Presiden AS
Akhir 2012, Presiden AS Barack Obama berkunjung ke Myanmar. Ia bertemu dengan Aung San Suu Kyi di rumah tempat ia menjadi tahanan selama bertahun-tahun. Lewat kunjungannya, Obama seakan menghormati perjuangan sang tuan rumah dan membantu Myanmar keluar dari isolasi.
Foto: Reuters/K. Lamarque
Penghargaan dari Berlin
Tahun 2014 Aung San Suu Kyi berkunjung selama dua hari ke Berlin. Ia bertemu dengan Presiden Jerman Gauck dan meraih penghargaan Willy-Brandt atau upayanya memperjuangkan HAM dan demokrasi. Saat itu ia menegaskan, masa depan demokrasi negaranya masih belum jelas.
Foto: picture-alliance/dpa
Disumpah sebagai anggota parlemen
Usahanya selama puluhan tahun akhirnya membuahkan hasil, dan pada tahun 2012 Suu Kyi diizinkan mencalonkan diri dalam pemilu. Dia memenangkan kursi di parlemen saat Myanmar memulai peralihannya dari pemerintahan militer. Ia menjadi pemenang dalam pemilu tahun 2015, tapi pada akhirnya ia menjabat sebagai menteri luar negeri dan penasihat negara - peran yang mirip perdana menteri.
Foto: AP
Dikritik soal Rohingya
Krisis pengungsi Rohingya sedikti mencoreng namanya. Lembaga pembela hak asasi manusia melontarkan kritik terhadap pemenang hadiah Nobel perdamaian itu. Ia dtuding tidak berupaya untuk mengatasi krisis ini. Suu Kyi dianggap takut ditinggalkan pendukungnya yang mayoritas Buddha dalam Pemilu Parlemen.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Tidak lagi disukai
Ketika menjadi penasihat negara di tahun 2016, Suu Kyi membentuk komisi untuk menyelidiki klaim tindak kekejaman negara terhadap kaum Rohingya di negara bagian Rakhine. Suu Kyi menuding Rohingya menyebarkan "segunung informasi yang salah", dan prihatin dengan "ancaman teroris" yang ditimbulkan oleh para ekstremis. Sikapnya memicu protes di negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia.
Foto: picture-alliance/Zumapress/J. Laghari
Pemilu kontroversial
Pada tahun 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi(NLD) yang berkuasa di Myanmar memenangkan pemilu 8 November, dengan kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Namun, pihak militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, mengklaim penipuan dan menuntut pemilihan baru yang diawasi oleh militer. Dengan itu muncul komentar-komentar yang menyinggung kemungkinan kudeta.
Foto: Shwe Paw Mya Tin/REUTERS
Militer menahan Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi bersama dengan beberapa sekutu politiknya, ditahan dalam penggerebekakan dini hari pada 1 Februari 2021 yang dipimpin oleh militer. Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer. Junta militer mengklaim kecurangan pemilu dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan menunjuk seorang mantan jenderal sebagai penjabat presiden.