Myanmar Gunakan Ranjau Darat untuk Musnahkan Warga Sipil
20 Juli 2022
Amnesty International mengatakan pihaknya memiliki "informasi yang dapat dipercaya" bahwa militer Myanmar mengerahkan ranjau darat di negara bagian Kayah. Ranjau ini telah melukai dan bahkan membunuh warga sipil.
Iklan
Militer Myanmar melakukan kejahatan perang dengan meletakkan ranjau darat "dalam skala besar" di sekitar desa, ungkap kelompok hak asasi manusia Amnesty International pada hari Rabu (20/07).
Pertempuran telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir setelah angkatan bersenjata menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis pada Februari 2021. Hal ini mengembalikankepemimpinan ke junta militer.
Penyelidik Amnesty yang melakukan perjalanan ke negara bagian Kayah (sebelumnya dikenal sebagai negara bagian Karenni) dekat perbatasan dengan Thailand, di mana mereka mewawancarai 43 orang termasuk mereka yang selamat dari ranjau darat, tenaga medis, dan orang lain yang terlibat dalam operasi pembersihan itu.
Penggunaan ranjau darat militer akan 'menghancurkan warga sipil'
Amnesty Internasional mengatakan mereka memiliki "informasi yang dapat dipercaya" bahwa militer menempatkan ranjau darat di setidaknya 20 desa, termasuk di dekat sawah dan di sekitar gereja, yang mengakibatkan cedera dan kematian warga sipil.
Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan
Aung San Suu Kyi dari Myanmar memiliki komunitas global yang mendukungnya ketika dia menjadi tahanan politik belasan tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir dia dihujani protes soal militer membantai Muslim Rohingya.
Foto: picture-alliance/dpa
Lahir untuk demokrasi
Aung San Suu Kyi lahir tanggal 19 Juni 1945 di Yangon, yang dulu merupakan ibu kota Myanmar di yaman koloni Inggris. Ia anak perempuan pahlawan nasional Jenderal Aung San yang menjadi korban serangan tahun 1947. Suu Kyi mengenyam pendidikan di Inggris dan pulang ke Myanmar pada akhir 1980an. Dia menjadi tokoh kunci dalam pemberontakan 1988 melawan kediktatoran militer di negara tersebut.
Foto: dapd
Tahanan Rumah
Tahun 1989, sesaat sebelum pemilu, Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya menjadi tahanan rumah. Hampir selama 15 tahun ini hanya mendekam di rumahnya. Setelah tahun 1995, Suu Kyi dilarang bertemu kedua putra dan suaminya, Michael Aris, bahkan setelah suaminya didiagnosis menderita kanker. Aris, terlihat di foto menampilkan gelar doktor kehormatan yang diberikan kepada istrinya.
Foto: TORSTEN BLACKWOOD/AFP
Nobel Perdamaian
Tahun 1991 Aung San Suu Kyi diberi penghargaan Nobel Perdamaian bagi "usahanya memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia." Karena ia khawatir, junta militer tidak akan mengizinkannya kembali ke Myanmar, putranya Kim yang menerima penghargaannya di Oslo. Setelah 20 tahun berselang, Aung San Suu Kyi baru bisa menyampaikan pidato penerimaannya.
Foto: AP
Bebas dari tahanan rumah
Masa tahanan rumahnya benar-benar berakhir tanggal 13 November 2010. Ini momen yang menandakan proses pendekatan antara Aung San Suu Kyi dan junta militer. Militer tidak ingin terus diisolasi oleh dunia internasional dan Aung San Suu Kyi sadar, bahwa ia hanya akan sukses juga melakukan dialog dengan pihak militer.
Foto: picture alliance/epa/N. C. Naing
Kunjungan Pertama Seorang Presiden AS
Akhir 2012, Presiden AS Barack Obama berkunjung ke Myanmar. Ia bertemu dengan Aung San Suu Kyi di rumah tempat ia menjadi tahanan selama bertahun-tahun. Lewat kunjungannya, Obama seakan menghormati perjuangan sang tuan rumah dan membantu Myanmar keluar dari isolasi.
Foto: Reuters/K. Lamarque
Penghargaan dari Berlin
Tahun 2014 Aung San Suu Kyi berkunjung selama dua hari ke Berlin. Ia bertemu dengan Presiden Jerman Gauck dan meraih penghargaan Willy-Brandt atau upayanya memperjuangkan HAM dan demokrasi. Saat itu ia menegaskan, masa depan demokrasi negaranya masih belum jelas.
Foto: picture-alliance/dpa
Disumpah sebagai anggota parlemen
Usahanya selama puluhan tahun akhirnya membuahkan hasil, dan pada tahun 2012 Suu Kyi diizinkan mencalonkan diri dalam pemilu. Dia memenangkan kursi di parlemen saat Myanmar memulai peralihannya dari pemerintahan militer. Ia menjadi pemenang dalam pemilu tahun 2015, tapi pada akhirnya ia menjabat sebagai menteri luar negeri dan penasihat negara - peran yang mirip perdana menteri.
Foto: AP
Dikritik soal Rohingya
Krisis pengungsi Rohingya sedikti mencoreng namanya. Lembaga pembela hak asasi manusia melontarkan kritik terhadap pemenang hadiah Nobel perdamaian itu. Ia dtuding tidak berupaya untuk mengatasi krisis ini. Suu Kyi dianggap takut ditinggalkan pendukungnya yang mayoritas Buddha dalam Pemilu Parlemen.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Tidak lagi disukai
Ketika menjadi penasihat negara di tahun 2016, Suu Kyi membentuk komisi untuk menyelidiki klaim tindak kekejaman negara terhadap kaum Rohingya di negara bagian Rakhine. Suu Kyi menuding Rohingya menyebarkan "segunung informasi yang salah", dan prihatin dengan "ancaman teroris" yang ditimbulkan oleh para ekstremis. Sikapnya memicu protes di negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia.
Foto: picture-alliance/Zumapress/J. Laghari
Pemilu kontroversial
Pada tahun 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi(NLD) yang berkuasa di Myanmar memenangkan pemilu 8 November, dengan kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Namun, pihak militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, mengklaim penipuan dan menuntut pemilihan baru yang diawasi oleh militer. Dengan itu muncul komentar-komentar yang menyinggung kemungkinan kudeta.
Foto: Shwe Paw Mya Tin/REUTERS
Militer menahan Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi bersama dengan beberapa sekutu politiknya, ditahan dalam penggerebekakan dini hari pada 1 Februari 2021 yang dipimpin oleh militer. Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer. Junta militer mengklaim kecurangan pemilu dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan menunjuk seorang mantan jenderal sebagai penjabat presiden.
Foto: Franck Robichon/REUTERS
11 foto1 | 11
Para peneliti mengklaim bahwa setidaknya dalam satu kasus, tentara menjebak tangga sebuah rumah menggunakan tripwire.
"Penggunaan ranjau darat yang keji oleh militer di rumah-rumah dan desa-desa akan terus berdampak buruk pada warga sipil di negara bagian Kayah selama bertahun-tahun yang akan datang,” kata Rawya Rageh, penasihat krisis senior di Amnesty International.
Sebabkan remaja cacat
Seorang ibu berusia 52 tahun berbagi kisah dengan tim dari Amnesty Internasional saat putrinya yang masih remaja dilumpuhkan oleh ranjau darat.
"Saya mendengar ledakan, lalu saya melihat banyak asap," kenang Rosie. "Saya mendengar putri saya berteriak, 'Mama, Mama' saya pergi dan melihatnya terbaring di tanah."
"Saya perhatikan bahwa putri saya tidak memiliki kaki lagi ... Saya pergi mencari [kakinya], tetapi pria yang [melewati dan berhenti] untuk membantu kami berkata, 'Berhenti! Akan ada ranjau darat lain. Yang terpenting adalah untuk menghentikan pendarahan.'"
Iklan
Bertentangan dengan hukum internasional
Militer Myanmar menggunakan beberapa jenis ranjau darat buatan lokal yang menurut Amnesty Internasional "secara inheren tidak pandang bulu."
Militer saat ini sedang mengobarkan perang saudara di berbagai bidang, tidak hanya di negara bagian Kayah timur, tetapi juga di negara bagian Rakhine.
Perjuangkan Nasib Rohingya Lewat Blog
01:34
Di sana, perlakuan terhadap populasi muslim Rohingya telah dikecam sebagai genosida oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Turki, serta oleh LSM seperti Amnesty Internasional sendiri.
Lebih dari 160 negara telah bergabung dengan Konvensi Ottawa 1997 yang melarang pembuatan, penimbunan, dan pemindahan ranjau anti-personil.
Myanmar adalah salah satu dari sedikit negara yang tidak menandatangani perjanjian itu, bersama dengan negara adidaya Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Namun, Amnesty International juga mengklaim ranjau darat tetap dilarang di bawah "hukum humaniter internasional secara umum."
Wakil Direktur Tanggap Krisis Amnesty International Matt Wells mengatakan dunia harus menanggapi "segera" penggunaan ranjau darat Myanmar yang "kejam dan menjijikkan."
"Negara-negara di seluruh dunia harus menghentikan aliran senjata ke Myanmar dan mendukung semua upaya untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang menghadapi keadilan," katanya.