Pemerintah Myanmar menyebut mereka teroris dan menuduh mereka berhubungan dengan kelompok teror di Timur Tengah. Mereka gunakan taktik perang gerilya untuk tingkatkan serangan terhadap pasukan keamanan. Gerilyawan itu diduga dipimpin oleh Ata Ullah kelahiran Pakistan (Abu Ammar). Mereka beroperasi di Rakhine di Myanmar barat, tempat tinggal mayoritas Muslim Rohingya.

Kelompok yang awalnya bernama Harakah al-Yaqin ( "Gerakan Iman"), dibentuk setelah kekerasan komunal di tahun 2012. Mereka menjadi terkenal pada Oktober 2016, ketika anggotanya menyerang pos-pos penjaga perbatasan, yang menewaskan sembilan polisi. Para ahli mengatakan bahwa kelompok tersebut menjadi radikal akibat dari penganiayaan bertahun-tahun terhadap orang-orang Rohingya di Rakhine.

Rohingya ditolak hak kewarganegaraannya dan dipandang oleh pemerintah setempat sebagai imigran gelap dari Bangladesh. Mayoritas Myanmar dituding lakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka. Ata Ullah mengatakan pada kantor berita Reuters bahwa kebencian atas perlakuan itu dorong ratusan pemuda Rohingya bergabung dengannya saat ia kembali ke Rakhine setelah beberapa tahun di Arab Saudi.

Militannya gunakan bom rakitan, pisau dan tongkat untuk lakukan serangan. Mereka juga dikenal menggunakan senjata primitif seperti pedang dan tombak. ICG mengatakan kelompok itu tampaknya terima dana dari ekspatriat Rohingya dan donatur di Arab Saudi dan Timur Tengah. ICG yakin mereka tak hadapi kesulitan keuangan di masa depan, setelah tetapkan legitimasi dan kemampuan untuk lakukan serangan.

Menurut laporan ICG, ia lahir di Karachi di Pakistan dan dibesarkan di Arab Saudi. Dia fasih berbahasa Arab dan Bengali dalam dialek Rakhine. ICG mengatakan kemungkinan besar dia pergi ke Pakistan untuk dilatih setelah menghilang dari Arab Saudi pada tahun 2012. Ata Ullah memimpin operasi di lapangan, bersama dengan segelintir orang Rohingya lainnya yang terlatih dalam taktik gerilya modern.

Sejak Agustus silam lebih dari 600.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. "Pada hari ketika tentara datang, mereka membakar desa dan menembak ibu saya ketika dia berusaha melarikan diri. Ayah saya lumpuh, jadi mereka menusuknya. Saya melihatnya dengan mata sendiri," kata Muhammad Bilal, bocah berusia 10 tahun yang kini hidup di kamp pengungsi di Bangladesh.

Saudara perempuan Muhammad, Nur, juga menjadi saksi kebiadaban tersebut. Sejak hidup di kamp pengungsi, keduanya bisa kembali bermain dan mendapat makanan secara berkala. Saat mengungsi dari Myanmar keduanya kerap kelaparan. Namun Nur mengaku masih dihantui trauma yang ia alami. "Saya kangen orangtua, rumah dan negara saya," ujarnya.

Konflik yang telah berlangsung sejak 70 tahun ini bermula setelah Perang Dunia II. Sejak operasi militer Myanmar 2016 silam, lebih dari 2.000 orang meregang nyawa, termasuk ibu bocah berusia 12 tahun, Rahman. "Mereka membakar rumah kami dan ibu saya terlalu sakit untuk melarikan diri," ujarnya.

Dilu-Aara, 5, datang ke kamp bersama saudara perempuannya, Rojina, setelah menyaksikan kedua orangtuanya dibunuh tentara. "Saya menangis tanpa henti dan peluru berdesing di atas kepala kami. Entah bagaimana saya melarikan diri." Organisasi Save the Children membantu bocah yatim yang ditampung di kamp Kutupalong. Anak-anak mewakili 60% pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Jaded Alam termasuk ratusan bocah yatim yang ditampung di Kutupalong. Beruntung bibinya mengurus Jaded dengan baik. Ia besar di desa Mandi Para dan gemar bermain bola. Kehidupannya berubah setelah serangan militer. "Mereka memaksa kami meninggalkan rumah. Ketika saya melarikan diri dengan kedua orangtua saya, tentara menembak mereka. Mereka meninggal di tempat," ujarnya.

Rahman Ali mengitari kamp pengungsi buat mencari anaknya, Zifad, yang berusia 10 tahun dan menghilang tiba-tiba. Sejak beberapa tahun penghuni kamp mencurigai adanya kelompok penculik anak yang berkeliaran di Kutupalong. Rahman mengkhawatirkan puteranya jatuh ke tangan pedagang manusia. "Saya tidak makan, saya tidak bisa tidur. Saya sangat kecewa. Seakan-akan saya jadi gila."

Ketika tentara tiba, Sokina Khatun berbuat segalanya untuk melindungi bayinya. Tapi ia gagal menyelamatkan Yasmie, 15, dan Jamalita, 20, yang saat itu berada di desa tetangga. "Leher mereka dipotong di hadapan kakek-neneknya," ujar Sokina. "Saya tidak bisa lagi merasakan sakit. Saat ini pikiran saya tidak normal," ujarnya.

Yasmine berusia 15 tahun, meski terlihat lebih muda, Di desanya ia terbiasa bermain di antara perkebunan dan sawah. Kini kenangannya akan kampung halaman sama sekali berubah. Tentara Myanmar menyiksa dan membunuh ayah dan saudara laki-lakinya. Dia sendiri diperkosa oleh sekelompok serdadu. "Saya merasakan sakit di sekujur tubuh saya," ujarnya. (Foto: John Owens/rzn/yf)

Rohingya adalah etnis minoritas di Myanmar. Mereka hidup terutama di negara bagian barat Rakhine. Mereka tidak secara resmi diakui oleh pemerintah sebagai warga negara dan selama beberapa dasawarsa mayoritas Buddha di negara itu dituding berbagai kalangan telah melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka.

Ribuan orang Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh melarikan diri dari negara setiap tahunnya, dalam keadaan putus asa ke negara-negara mayoritas Muslim seperti Bangladesh, Malaysia dan Indonesia.

Sekitar 10 persen orang tanpa kewarganegaraan di dunia tinggal di Myanmar dan Rohingya. 1,1 juta jiwa imigran ilegal kini berada di Bangladesh. Pemerintah Myanmar mengatakan bahwa pihaknya siap untuk memberikan kewarganegaraan Muslim Rohingya jika mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Bengali. Rohingya keberatan.

2014, PBB menyambut reformasi politik dan ekonomi di Myanmar namun menyatakan "keprihatinan serius" atas penderitaan masyarakat Rohingya dan menuntut "kewarganegaraan penuh untuk minoritas Rohingya" dan mendesak agar mereka punya akses yang sama terhadap semua layanan negara. Myanmar, sejauh ini masih menolak memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya.

Komisi Penasehat Rakhine yang dipimpin mantan sekjen PBB, Koffi Annan mencatat hambatan terbesar untuk perdamaian di Rakhine adalah masalah kewarganegaraan. Komisi itu meminta pemerintah Myanmar untuk "menetapkan strategi dan garis waktu yang jelas untuk proses verifikasi kewarganegaraan." Selain itu, pihak berwenang harus mengklarifikasi status orang-orang yang kewarganegaraannya belum diterima.

Pada tahun 2012, bentrokan antara kaum nasionalis Rohingya dan Buddhis menyebabkan puluhan orang tewas, memaksa puluhan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Sekitar 200.000 orang - kebanyakan Rohingya - telah tinggal di kamp-kamp di Rakhine sejak bentrokan tahun 2012.

Oktober 2016, militan Rohingya menyerang beberapa pos pemeriksaan keamanan dan membunuh sejumlah petugas polisi. Pasukan keamanan Myanmar kemudian meluncurkan operasi kontra-terorisme melawan gerilyawan. Kelompok HAM seperti Human Rights Watch dan Amnesty International menuding operasi ini melibatkan pembunuhan, pemerkosaan sistematis, pembakaran rumah dan pengungsian penduduk setempat.

25 Agustus 2017, kekerasan pecah di Rakhine ketika sekitar 100 gerilyawan Muslim bersenjata menyerang petugas keamanan di perbatasan dengan Bangladesh. Pasukan keamanan Myanmar dan minoritas Muslim Rohingya saling tuduh. Desa-desa dibakar dan terjadi pembunuhan massal. Hampir 400 orang tewas, sebagian besar dari mereka adalah gerilyawan.

150.000-an orang Rohingya yang tinggal di kamp-kamp di Bangladesh, kebanyakan dalam kondisi kumuh. Namun semakin banyak pengungsi baru tiba. Banyak pengungsi terdampar di sungai Naf sepanjang perbatasan. Pihak berwenang Bangladesh mencegat, menahan dan memaksa warga sipil Rohingya kembali ke Myanmar meskipun pertempuran sedang berlangsung antara pasukan keamanan Myanmar dan milisi Rohingya.

International Crisis Group (ICG): Rohingya yang menyerang penjaga perbatasan Myanmar Oktober 2016 memiliki hubungan dengan Harakah al-Yakin (HaY), yang bertalian dengan Arab Saudi dan Pakistan. ICG mengatakan milisi Pakistan dan Afghanistan melatih penduduk desa Rakhine selama dua tahun sebelum serangan Oktober 2016. Kelompok ISIS menyerukan jihad melawan pihak berwenang dan mayoritas umat Buddha

Suu Kyi menghadapi dilema. Sebagai ikon hak asasi manusia - adalah tugasnya untuk meningkatkan suaranya untuk mendukung Rohingya dan mencela tindakan pemerintah dan mayoritas umat Buddha. Tapi Suu Kyi, yang merupakan pemimpin de facto Myanmar, tidak ingin kehilangan dukungan dari mayoritas umat Buddha karena menaikkan suaranya untuk mendukung Rohingya.

Indonesia dan Bangladesh telah meminta masyarakat internasional untuk mengambil tindakan.Beberapa demonstrasi telah dilakukan di Malaysia dan Indonesia terhadap dugaan "genosida Rohingya" di Myanmar. Selama beberapa tahun terakhir, perlakuan terhadap Rohingya juga menjadi isu utama di dunia Islam.

Sejarawan Boris Barth menyebutkan: istilah "genosida" harus digunakan dengan hati-hati: "Saya hanya akan menggunakannya jika jelas bahwa pemerintah bermaksud untuk melenyapkan sekelompok orang, atau bagian darinya."

Persepsi umum tentang konflik Rohingya di Myanmar adalah bahwa ini adalah masalah agama. Namun beberapa analis mengatakan bahwa krisis tersebut lebih didorong secara politis dan ekonomi. Siegfried O. Wolf, seorang direktur penelitian di Forum Demokrasi Asia Selatan (SADF) mengatakan ada aspek ekonomi dan politik untuk masalah ini juga. (Ed:Shamil Sham/ap/vlz)