Para pengamat dari PBB, perhimpunan negara-negara Asia Tenggara ASEAN, Uni Eropa dan Amerika Serikat telah diundang secara resmi untuk memantau jalannya pemilu parlemen sela di Myanmar.

Pemerintah Myanmar dengan itu ingin mendemonstrasikan sikap keterbukaan dan reformasi yang dijanjikannya kepada dunia internasional. Juga pemilu sela itu dipandang sebagai ujicoba bagi pemerintahan baru Myanmar yang menyatakan dirinya hendak memulai era demokrasi.

Tokoh oposisi Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya diizinkan mencalonkan diri untuk meraih satu kursi di parlemen. Dalam pemilu sela, seluruhnya diperebutkan 48 kursi yang kosong ditinggalkan anggota parlemen sebelumnya, karena diangkat pada jabatan lain di pemerintahan.

"Kami menyambut baik undangan bagi para pengamat internasional", kata jurubicara partai Liga Nasional untuk Demokrasi, Nyan Win. Lebih lanjut jurubicara partai tokoh oposisi Aung San Suu Kyi itu menekankan, para pengamat harus diberi kebebasan memantau dan memberikan penilaiannya.

Kedutaan besar AS di Yangon menilai langkah pemerintah baru Myanmar itu memberikan harapan. "Tentu saja kami memandang pemilu sela amat penting bagi proses reformasi di negara ini", kata jurubicara kedutaan AS, Mike Quinlan.

Namun Quinlan juga menandaskan, laporan mengenai kecurangan dan intimidasi terhadap calon oposisi harus tetap dicermati. "Mengundang pengamat adalah satu langkah maju. Tapi menggelar pemilu bebas, juga berarti hendaknya benar-benar tidak ada aksi kekerasan dan intimidasi", tambahnya.

Uni Eropa belum merespon resmi

Sejauh ini Uni Eropa belum menyampaikan jawaban atas undangan dari pemerintah Myanmar itu. Tapi sumber di perwakilan Uni Eropa di Bangkok menyatakan kepada kantor berita AFP, undangan itu datang amat terlambat. "Diperlukan waktu minimal enam bulan, bagi persiapan pengiriman misi pengamat", kata pejabat Uni Eropa yang tidak bersedia disebut namanya.

Berapa jumlah pengamat negara barat dan PBB yang akan datang ke Myanmar, sejauh ini belum jelas. Sementara ASEAN mengumumkan hari Kamis (22/3), akan mengirimkan sedikitnya 20 pengamat untuk memantau pemilu sela di Myanmar yang digelar 1 April.

Oposisi kritik diskriminasi dan intimidasi

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi NLD dari Aung San Suu Kyi melontarkan kritik, terkait diskriminasi dalam kampanye pemilu. Disebutkan, pejabat lokal masih sering melarang atau menghambat kampanye partai NLD.

Dalam pernyataan yang dilansir Senin (19/3), partai USDP yang saat ini menguasai mayoritas di parlemen dituding memaksa rakyat di daerah pemilihan Sagaing untuk menghadiri kampanye partai bersangkutan. Juga diberikan sumbangan uang untuk sebuah sekolah di distrik itu, dan menjanjikan lebih banyak bantuan, jika partai ini memenangkan pemilu sela.

NLD juga mengritik berbagai kecurangan dan pelanggaran terhadap aturan pemilu yang dilakukan partai pemerintah.

Agus Setiawan (afp,dpa, rtr, kna)

Editor : Vidi Legowo-Zipperer