Nakes Demo Ancam Mogok Nasional! Minta RUU Kesehatan Disetop
Detik News
5 Juni 2023
Sejumlah massa tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter hingga bidan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (05/06). Hal ini dikarenakan proses rancangan RUU Kesehatan dinilai tidak transparan.
Tenaga kesehatan dari berbagai organisasi melakukan unjuk rasa di depan DPR, Senin (05/06)Foto: Averus Al Kautsar/detikcom
Iklan
Tenaga kesehatan yang mengklaim mewakili lima organisasi profesi melakukan unjuk rasa penolakan RUU Kesehatan jilid dua di depan kantor DPR/MPR pada Senin (05/06). Kelima organisasi tersebut adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).
Dalam tuntutannya, kelima organisasi menuntut pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law segera dihentikan. RUU Kesehatan dinilai masih menyimpan masalah dan terkesan buru-buru untuk disahkan.
Juru bicara aksi dr Beni Satria menuntut keseriusan pemerintah. Ia mengatakan bahwa aksi penolakan RUU Kesehatan ini merupakan aksi terakhir, sebelum rencana mogok kerja nasional.
"Kami tegaskan ini aksi terakhir kita setelah itu ternyata menginstruksikan seluruh anggota untuk mogok kalau pemerintah tetap tidak menggubris dan tetap tidak mengindahkan tuntutan kita hari ini," ucap dr Beni ketika ditemui detikcom di Jakarta Pusat, Senin (05/06).
dr Beni menjelaskan bahwa apabila tuntutan tidak dipenuhi, maka lima organisasi profesi akan memerintahkan anggotanya menghentikan pelayanan di seluruh daerah.
"Tuntutan kita pada 8 Mei kita sudah tegas setop pembahasan tapi pemerintah masih tetap membahasnya bersama DPR tanpa melibatkan kita sebagai organisasi profesi resmi," sambungnya.
Menurut dr Beni, RUU Kesehatan yang sedang dibahas saat ini juga dapat berpotensi membuat kriminalisasi pada tenaga kesehatan.
"Termasuk juga persoalan kriminalisasi bagi kita hari ini pemerintah yang katanya memberikan perlindungan pada kita masih tetap terjadi penganiayaan pada tenaga kesehatan saat bertugas," pungkasnya.
Iklan
Karangan bunga 'Tolak RUU Kesehatan' berjajar di depan DPR
Deretan karangan bunga bertuliskan 'Tolak RUU Kesehatan' berjejer di depan gerbang utama gedung DPR, Jakarta, pagi ini. Karangan bunga tersebut berasal dari berbagai organisasi profesi kesehatan di berbagai daerah.
Karangan bunga memenuhi gerbang DPR, Senin (05/06)Foto: Fathia Nabila Qonita/detikcom
Karangan-karangan bunga yang memenuhi gerbang DPR itu bertuliskan berbagai macam tuntutan. Seperti 'Hentikan Pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law' dan 'Tolak RUU Kesehatan Yang Tak Berpihak Pada Rakyat dan Nakes'.
Massa aksi juga terlihat menggunakan kaus putih bertuliskan 'Stop RUU Kesehatan'. Mereka juga tampak membawa berbagai perlengkapan aksi seperti bendera organisasi serta poster bertuliskan penolakan.
Panggung Politik Indonesia 2020
Dinamika politik Indonesia selama tahun 2020 berkembang secara kompleks. Salah satu kejadian yang paling banyak menyita perhatian publik, bahkan dunia adalah kepentingan politik dalam hal omnibus law.
Foto: Idhad Zakaria/Antara Foto/Reuters
Pemindahan ibu kota
Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ditunda akibat pandemi COVID-19. Namun megaproyek di era pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin ini sempat diterpa isu “bagi-bagi” proyek pasca-pilpres. Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diisukan sebagai kepala badan otorita (setingkat menteri) di ibu kota baru. Tahun 2021, rencana ini akan dilanjutkan dengan alokasi anggaran Rp 1,7 triliun.
Foto: Biro Pers Sekretariat President
Penanganan pandemi COVID-19
Adanya ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan kebijakan yang tidak sejalan dalam penanganan pandemi COVID-19 dilihat sejumlah pakar sebagai kebijakan yang cenderung lebih politis dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan. Pemerintah lebih banyak bicara dampak ekonomi ketimbang melakukan upaya mitigasi dan pencegahan saat awal wabah merebak di Indonesia.
Foto: Reuters/Antara Foto/H. Mubarak
Luhut Binsar Pandjaitan
Nama Luhut Binsar Pandjaitan kerap kali mendapat julukan “Menteri Segalanya” karena tiga kali menggantikan posisi menteri yang kosong. Namun pada April 2020, Luhut menuai kontroversi lewat pernyataan “kenapa jumlah yang meninggal sampai hari ini, maaf sekali lagi, itu kita angkanya nggak sampai 500 padahal penduduk kita ini kan 270 juta.”
Foto: picture alliance / dpa / I. Irham
Novel Baswedan
Objektivitas penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan diragukan lantaran kedua pelaku hanya divonis penjara dua tahun dan 1,5 tahun. Tim advokasi Novel menyebut proses hukum ini sebagai “keberhasilan aktor intelektual membuat skenario sempurna.” Namun, Tenaga Ahli KSP, Donny Gahral Adian meminta semua pihak tidak menaruh curiga berlebihan terhadap kepolisian.
Foto: picture-alliance/ANN/D. Setiawan
Omnibus law
Presiden Joko Widodo mengesahkan undang-undang omnibus law pada 2 November 2020, meskipun protes dan penolakan datang dari segala penjuru negeri. Kepentingan politik dibalik UU nomor 11 tahun 2020 tersebut masih menjadi pertanyaan masyarakat. Publik juga dibuat bingung dengan adanya beberapa draft berbeda yang telah disahkan, salah ketik, hingga adanya pasal yang dihapus.
Foto: Fauzan/Antara Foto/Reuters
Satu tahun Jokowi-Ma’ruf
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah berjalan lebih dari satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2020. Sejumlah demonstrasi menentang beragam kebijakan pemerintah terjadi di berbagai kota. Penolakan ini tidak dipungkiri menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meski menggandeng influencer, komunikasi publik pemerintah dinilai tidak bekerja maksimal.
Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Dinasti politik di Pilkada 2020
Isu dinasti politik melekat pada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan adanya anggota keluarga yang berkompetisi dalam Pilkada 2020. Dari keluarga Jokowi, anak dan menantu sama-sama mencalonkan diri sebagai wali kota di Solo dan Medan. Adik ipar Jokowi disebut mencalonkan bupati di Gunungkidul namun akhirnya mundur. Sementara putri Ma’ruf maju sebagai calon Wali Kota Tangsel.
Foto: DW/N. Amir
Vaksin gratis
Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin corona setelah mendengar masukan dari masyarakat. Kebijakan vaksin gratis ini diyakini sejumlah pengamat akan membuat situasi politik nasional lebih kondusif. Meski sebagian lain menganggap bahwa pemberian vaksin gratis memang sudah menjadi kewajiban negara, asalkan vaksin terjamin efektif dan keamanannya.
Foto: Presidential Palace/REUTERS
8 foto1 | 8
"Sejak draft Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan Omnibus Law) menyebar pada tahun 2022 lalu, para tenaga kesehatan gelisah karena selain proses rancangan yang tidak transparan, namun juga isi RUU tersebut yang tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi para tenaga medis dan kesehatan untuk bekerja," kata Humas Eksternal PB IDI, Elizabeth dalam keterangannya.
Elizabeth menyatakan, pihaknya telah memberikan berbagai masukan terkait masalah kesehatan di Indonesia. Namun, kata dia, masukan itu tak sedikitpun digubris oleh pemerintah.
"Namun usai bekerja keras membantu memulihkan situasi kesehatan di Indonesia, seruan para tenaga medis dan kesehatan akan RUU Kesehatan seperti angin lalu bagi pemerintah," ujarnya. (ha)
