Perdana Menteri India Narendra Modi dalam sebuah pidatonya pada Jumat (19/11) mengumumkan bahwa ia akan mencabut tiga undang-undang kontroversial tentang reformasi agraria yang telah menjadi sumber protes di negara itu. Pencabutan ini ia umumkan pada hari Guru Nanak Jayanti, perayaan ulang tahun pendiri Sikhisme, Guru Nanak. Petani di bagian utara India telah memprotes undang-undang tersebut selama lebih dari setahun. 

"Kami telah memutuskan untuk mencabut ketiga undang-undang pertanian. Kami akan memulai proses konstitusional untuk mencabut ketiga undang-undang tersebut di sidang parlemen yang dimulai pada akhir bulan ini," kata Modi dalam cuitan di Twitter. Dia menyerukan para petani yang berdemonstrasi untuk segera "kembali ke rumah, ke orang-orang yang Anda cintai, ke lahan pertanian Anda, dan keluarga Anda."

Modi menyatakan bahwa undang-undang pertanian itu diperkenalkan dengan niat baik oleh pemerintah, tetapi mereka gagal menyampaikannya kepada para petani. "Mungkin ada yang kurang dalam tapasya (penebusan dosa) kami, itulah sebabnya kami tidak dapat meyakinkan beberapa petani tentang undang-undang tersebut," kata Modi.

Bagaimana reaksi petani?

Modi mengumumkan pencabutan UU ini sebelum kunjungan 3 hari ke Uttar Pradesh. Negara bagian Uttar Pradesh dan Punjab akan mengadakan pemilihan majelis awal tahun depan. Petani dan serikat petani yang sebagian besar berasal dari negara bagian Punjab, Haryana, dan Uttar Pradesh di India utara telah melakukan protes di wilayah yang berbatasan dengan ibu kota Delhi selama setahun.

Di Twitter, pemimpin serikat petani Rakesh Tikait menyambut baik keputusan tersebut. Ia berterima kasih atas perjuangan para petani dan menyerukan untuk mengenang mereka yang telah kehilangan nyawa, dengan mengatakan "kerja keras mereka telah terbayar."

Namun, dia mengatakan para pengunjuk rasa tidak akan kembali dari perbatasan sampai undang-undang tersebut secara resmi dicabut oleh parlemen. Serikat pekerja akan bertemu hari ini "untuk membahas dan meninjau perkembangan dan tindakan selanjutnya akan diputuskan," kata Rakesh Tikait kepada surat kabar harian Hindustan Times.

Kontroversi seputar UU Pertanian India

Pada September 2020, pemerintah India mengesahkan tiga buah undang-undang yang digadang akan memodernisasi dan memberi energi pada sektor pertanian. Langkah-langkah tersebut memungkinkan petani untuk langsung menjual produk mereka di luar pasar grosir yang diatur pemerintah, dan langsung kepada pemborong.

Tetapi para petani khawatir undang-undang ini akan malah mengancam mata pencaharian mereka. Dengan melonggarkan peraturan seputar penyimpanan dan pemasaran hasil panen, perusahaan besar dinilai akan mendapatkan keuntungan paling besar, meninggalkan para pemain kecil pada belas kasihan pasar bebas.

Lebih dari 50% penduduk India bergantung pada sektor pertanian untuk mencari nafkah. Pertanian menyumbang sekitar 15% dari ekonomi India senilai $2,7 triliun (sekitar Rp38,4 kuadriliun).

Protes berkepanjangan

Para petani memulai protes menentang UU tersebut dengan berjalan kaki ke Delhi pada tahun lalu, tetapi perjalanan mereka dihentikan oleh pasukan keamanan. Mereka berkemah di perbatasan Delhi bahkan selama bulan-bulan musim dingin yang menggigit. Relawan pun turun tangan untuk menyediakan makanan, air, layanan medis, dan bahkan pijat kaki di kamp-kamp demonstran.

Protes para petani dari India ini juga mendapat banyak perhatian dari panggung internasional, aktivis Greta Thunberg dan penyanyi pop Rihanna juga mendukung mereka di Twitternya. 

Intensitas demonstrasi yang sebagian besar bersifat damai ini kemudian berkurang dalam bulan-bulan berikutnya. Namun pada Hari Republik yang jatuh pada 26 Januari tahun ini, demonstrasi berubah menjadi bentrok, dengan satu petani terbunuh dan puluhan polisi terluka. Selain itu, dalam demonstrasi di Lakhimpur Kheri di Uttar Pradesh, putra seorang menteri diduga menabrak para petani yang berdemo, menewaskan sedikitnya delapan orang. Dia telah ditahan atas tuduhan pembunuhan.

Politisi oposisi Rahul Gandhi memuji kemenangan itu dan mengatakan para penyedia bahan pangan bagi negara itu tanpa menggunakan kekerasan telah menang atas arogansi. Ketua Menteri Delhi, Arvind Kejriwal dan mantan Ketua Menteri negara bagian Punjab, Kapten Amarinder Singh, keduanya menyambut baik keputusan tersebut di Twitter. (ae/yf)