NasDem: Tak Masuk Kabinet Prabowo Bukan Berarti Oposisi
14 Oktober 2024
NasDem memutuskan tak masuk kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski begitu NasDem tetap mendukung pemerintahan yang akan datang.
NasDem mengatakan tidak meminta jabatan menteri ke PrabowoFoto: Levie Wardana/DW
Iklan
Partai NasDem memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, Waketum Partai NasDem, Saan Mustopa, menegaskan keputusan itu bukan berarti NasDem menjadi bagian dari oposisi.
"Bukan (oposisi), kita tetap dalam barisan pemerintahan Pak Prabowo, Pak Gibran. Jadi kita men-support dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan kebijakan dan program pemerintahan Pak Prabowo," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10).
Saan juga menegaskan keputusan NasDem bukan lantaran penawaran portofolio pos menteri tak pas dengan yang diinginkan. Saan mengatakan NasDem tak ingin mendorong-dorong kader untuk berada di kabinet.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
"Tidak ada (karena posisi menteri tak strategis), itu tidak ada sama sekali. Jadi bukan karena misalnya portofolionya nggak pas, itu nggak ada sama sekali. Ini lebih kepada sekali lagi kita merasa kurang pas gitu ya kalau kita ngedorong-dorong untuk menempatkan kader-kadernya di kabinet," ujar Saan.
"Tapi bahwa kita memberikan dukungan itu sejak awal. Jadi sebelum yang lain memberi dukungan, kita sejak awal sudah memberikan dukungan kepada Pak Prabowo," tambahnya.
NasDem, kata Saan, tahu diri tidak meminta jabatan menteri ke Prabowo. Ia menyinggung pada Pilpres 2024 di mana NasDem tak mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden.
"NasDem ini kan ketika Pilpres 2024, 14 Februari yang lalu, itu kan tidak memberikan dukungannya terhadap Pak Prabowo. Nah karena itu secara etika tentu NasDem apa istilahnya tahu diri ya, bahwa dia memberikan kesempatan bagi partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo, Pak Gibran untuk mengisi komposisi di kabinet," ujar Saan.
"Jadi kita memberikan kesempatan terlebih dahulu lah ya kepada seluruh partai pendukung untuk mengisi pos-pos yang ada di kabinet," tambahnya.
Apa yang Perlu Kamu Ketahui tentang Pemilu 2024
Bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden baru, pemilu serentak Indonesia tahun 2024 juga akan memilih anggota DPR, DPD serta DPRD dan menjadi pesta demokrasi terbesar di dunia.
Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
Hari pencoblosan: 14 Februari 2024
KPU menetapkan pemungutan suara serentak jatuh pada hari Rabu 14 Februari 2024. Sama seperti pemilu sebelumnya, hari pencoblosan adalah hari libur nasional. Warga yang punya hak pilih, tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tapi juga akan memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Foto: picture alliance/abaca/J. Tarigan
Lima surat suara berwarna-warni
Pada Pemilu 2024, pemilih akan dihadapkan dengan lima surat suara sekaligus. KPU membedakan kelima surat suara berdasarkan warna yang tertera. Abu-abu untuk presiden dan wakil presiden, kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI. Sementara DPRD tingkat provinsi berwarna biru dan DPRD tingkat kabupaten/kota berwarna hijau.
Foto: Chaideer Mahyuddin/AFP/Getty Images
Pesta demokrasi terbesar di dunia
Berdasarkan data KPU RI, total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih, termasuk 1.750.474 pemilih luar negeri. Angka tersebut mencakup 74% dari total populasi Indonesia. Pemilu kali ini akan menjadi salah satu perhelatan demokrasi terbesar di dunia.
Foto: Bay Ismoyo/AFP/Getty Images
Didominasi pemilih muda
Pemilu 2024 menjadi sangat istimewa karena jumlah pemilih muda generasi Z dan milenial, dengan kisaran usia 20 sampai 30 tahun, mencapai 56,4% dari total DPT, yakni sekitar 114 juta orang. Bahkan separuh dari angka tersebut merupakan pemilih pemula.
Foto: Adi Pranata/ZUMA Press/picture alliance
Pemilih kelompok rentan, surat suara khusus bagi tunanetra
Pada Pemilu 2024, ada pula pemilih kelompok rentan yang di antaranya merupakan penyandang disabilitas. KPU bertekad menjamin hak suara bagi 1.101.178 pemilih disabilitas (0,54%), salah satunya dengan menyiapkan surat suara khusus bagi para tunanetra.
Foto: picture alliance/NurPhoto/D. Roszandi
Jawa catatkan jumlah pemilih terbanyak
Menurut data KPU, Jawa Barat jadi provinsi dengan pemilih terbanyak, yakni sekitar 35.714.901 pemilih. Diikuti Jawa Timur sebanyak 31.4 juta, dan di peringkat tiga Jawa Tengah dengan 28.2 juta. Sedangkan Papua Selatan adalah provinsi yang paling sedikit pemilihnya dengan 367.269 pemilih.
Foto: Adek Berry/AFP/Getty Images
Pemilu legislatif 2024
Dalam pemilihan umum legislatif 2024 ada 24 partai politik yang lolos, terdiri dari 18 partai nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Dengan jumlah DCT DPR RI sebanyak 9.917 calon meliputi 18 parpol yang tersebar di 84 dapil. Sedangkan DCT DPD RI terdiri dari 668 orang (laki-laki: 585 orang dan perempuan: 133 orang).
Foto: Getty Images/AFP/R. Gacad
Para kandidat capres dan cawapres
Ada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlaga dalam Pemilu 2024, mereka adalah: Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan wakilnya Mahfud MD. (Dari berbagai Sumber)kp/ha/as
Foto: Adek Berry/AFP/Getty Images
8 foto1 | 8
Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, sebelumnya mengatakan partainya memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hermawi menegaskan pikiran dari NasDem akan sangat berarti daripada hanya sekadar keikutsertaan fisik.
"Atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet, menurut kita pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet," kata Hermawi di RSPAD Jakarta Pusat, Minggu (13/10). Hermawi menjawab pertanyaan peluang NasDem di kabinet.
