Pemerintah Indonesia menandaskan, kini telah beradar di antara negara-negara Asia Tenggara, sebuah rancangan kode etik Laut Cina Selatan. Pemerintah berharap tercapainya kemajuan sebelum pertemuan regional yang digelar pada bulan November mendatang.

Kikis Perbedaan

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa berupaya untuk mengikis perbedaan pandangan di antara pemerintah-pemerintah di kawasan, guna mengatasi pertikaian teritorial maritim yang melibatkan Cina dan beberapa negara tetangganya.

Natalegawa mengungkapkan penting maknanya untuk meredakan pertikaian, karena stabilitas keamanan wilayah diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

Natalegawa berencana untuk membahas naskah kode etik laut Cina Selatan ini dengan mitra kerjanya, para menteri luar negeri Asia Tenggara, di sela-sela Sidang Umum PBB. Ia mengatakan dibutuhkannya aturan yang jelas, agar negara-negara dapat memelihara stabilitas di sekitar Laut Cina Selatan dan menghindarkan pertikaian yang tak terkendali.

Perebutan Kepulauan

Selama bertahun-tahun lamanya, beberapa negara mempersengketakan wilayah Laut Cina Selatan. Sejumlah negara memperebutkan Kepulauan Paracel dan Spratly yang terletak di wilayah itu. Selain Cina dan Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina turut mengklaim kepemilikan kepulauan itu. Kepulauan itu diperebutkan, karena diduga terdapat kekayaan sumber daya alam di lokasi tersebut, di antaranya cadangan minyak dan gas alam.

ap/AP