Sejak Donald Trump memangku jabatan presiden Amerika Serikat, langgam Sekretaris Jendral NATO Mark Rutte ditengarai mengalir sesuai irama Washington. Dia tidak hanya gigih melobi negara anggota untuk menaikkan anggaran pertahanan, tapi juga acap mendemonstrasikan keakraban kepada Trump.

Tokoh Partai Republik, yang selama ini dikenal skeptis terhadap aliansi militer Barat, itu mendadak bersikap lunak. Banyak diplomat di markas besar NATO akhirnya bisa menarik napas lega.

Tapi tidak semua menyambut kebijakan yang dijalankan Rutte. Di dalam NATO, dia justru menghadapi gelombang kritik, terutama dari Eropa. Pemicunya adalah reorganisasi internal, yang oleh Rutte disebut sebagai "optimalisasi” sumber daya NATO.

Di masa normal, kebijakan tersebut bisa dipahami sebagai sekadar reformasi birokrasi. Tapi dalam konteks hubungan Transatlantik yang sensitif, pengamat menilai Rutte tengah merombak NATO demi menyenangkan Donald Trump— dengan cara yang bisa merugikan negara anggota atau arah strategis aliansi itu sendiri.

Salah satu pengkritik paling vokal adalah Dr. Gerlinde Niehus, yang pernah menduduki berbagai posisi penting di NATO selama 26 tahun. Dalam sebuah unggahan di LinkedIn yang dikonfirmasi langsung oleh DW, Niehus menyamakan reformasi Rutte dengan gaya pemangkasan kontroversial Elon Musk di bawah label "Kementerian Efisiensi Birokrasi” atau disingkat DOGE.

"Dengan menyontoh DOGE yang dirancang dengan buruk, reorganisasi ala Rutte hanyalah sebuah pencitraan halus yang tunduk pada narasi MAGA,” tulis Niehus. "Dengan kedok efisiensi, sejumlah fungsi di dalam markas besar NATO yang mungkin dianggap ‘woke' atau 'tidak penting' oleh Trump justru diturunkan, disembunyikan, atau dibubarkan.”

Perempuan dan iklim digeser, dikecilkan

Niehus menyebut dua perubahan yang menurutnya mencolok, yakni dikeluarkannya Kantor Perwakilan Khusus NATO untuk isu Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS) dari kantor sekretaris jendral, serta peleburan unit Keamanan Iklim dan Energi ke dalam Divisi Kebijakan dan Perencanaan Pertahanan. Menurutnya, kebijakan ini bukan soal efisiensi, melainkan "cara halus untuk menurunkan visibilitas” isu-isu tersebut di hadapan Trump.

Di Washington, Menteri Pertahanan Pete Hegseth nyaris membekukan semua program kesetaraan gender seperti WPS di Pentagon. Trump sendiri kerap meremehkan isu perubahan iklim. Sebabnya, kemiripan arah restrukturisasi di NATO dengan prioritas Gedung Putih bukan tidak mungkin disengaja.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Namun seorang pejabat senior NATO yang tak ingin disebut namanya membantah adanya trumpifikasi di tubuh aliansi. Dia menegaskan, restrukturisasi bukanlah untuk menyenangkan suatu negara tertentu, melainkan respons terhadap lanskap keamanan global yang semakin berbahaya. "Kebijakan ini bukan soal mengurangi anggaran atau jumlah staf,” katanya. "Kami ingin menyelaraskan pekerjaan agar lebih efisien dan efektif.”

Divisi diplomasi publik ditutup

Dampak paling mencolok terlihat pada Divisi Diplomasi Publik (Public Diplomacy Division/PDD), yang selama ini menjadi tulang punggung komunikasi NATO. Divisi ini menangani hubungan media, kerja sama dengan masyarakat sipil, hingga program kunjungan pelajar dan akademisi. Tapi Rutte memilih menutup PDD. Fungsi pers dipindahkan langsung di bawah kantor sekjen, sementara staf lain dimutasi ke bagian lain.

Divisi yang ikut dibubarkan adalah Manajemen Eksekutif, yang mengurus rekrutmen, program magang, dan pengarsipan. Total posisi yang dihapus tak banyak, sekitar 40 orang. Saat ini, menurut sumber NATO, ada sekitar 300 lowongan aktif.

Namun bagi Niehus, yang bertahun-tahun berkecimpung di dunia diplomasi publik NATO, hilangnya PDD tidak menambah efisiensi birokrasi. Dia sebaliknya menilai kebijakan Rutte sebagai langkah mundur, ketika NATO justru menghadapi "kebutuhan mendesak untuk menjaring dukungan publik” demi mensosialisasikan kenaikan anggaran pertahanan.

Dia juga khawatir, program hibah kerja sama dengan universitas, lembaga riset, dan organisasi sipil juga "akan terhenti total.”

Tapi pejabat senior NATO mengatakan kepada DW, program sosialisasi tidak akan berkurang. Menurutnya, PDD „dirombak agar fokus menjadi kantor komunikasi strategis.”

Dia juga memastikan bahwa program beasiswa tidak berakhir, hanya dibekukan sementara selama reformasi birokrasi berjalan.

Namun seorang mantan diplomat AS, yang pernah menjabat di pos diplomasi NATO dan Uni Eropa, juga mengkritik pemangkasan PDD.

Dia mengkhawatirkan, kemunduran program sosialisasi akan mengarah pada tumbuhnya sikap apati dan alienasi terhadap NATO.

"Bagaimana kita bisa melawan narasi negara seperti Cina jika kita tak punya alat komunikasi yang memadai?” ujar sosok yang masih aktif membimbing staf muda dari Asia melalui panggilan daring mingguan itu.

"Anak didik saya bilang, saat ini berita di negaranya lebih banyak memberitakan bantuan dari Cina dan Australia dibanding AS. Dan dia disalahkan sepenuhnya atas hal itu.”

Jerman "sangat frustasi"

Di dalam markas NATO sendiri, sejumlah staf yang bekerja di bidang seperti WPS dan perubahan iklim mengaku diminta untuk "tidak terlalu menonjolkan” bidang kerja mereka. Beberapa dari mereka membagikan pengalaman ini langsung kepada jurnalis DW.

Anggota Parlemen Eropa dari Partai Hijau Jerman, Hannah Neumann, mengaku mendengar hal serupa dari koneksinya di NATO. "Hal ini sungguh membuat sangat frustrasi,” kata Neumann.

"Dari sisi ilmiah, keamanan, dan politik, langkah ini tidak masuk akal.” Dia menambahkan, penting saat ini untuk memastikan pekerjaan-pekerjaan itu tetap berjalan, meski harus berpindah kantor dan bekerja diam-diam.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Agus Setiawan