Negara Barat Perluas Bantuan Kemanusiaan untuk Afganistan
28 Januari 2022
Sejumlah diplomat negara Barat pada Kamis (27/01), mengatakan akan memperluas operasi bantuan untuk Afganistan sambil terus menekan Taliban untuk menghormati hak asasi manusia dan mengizinkan anak perempuan bersekolah.
Iklan
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan pada Rabu (26/01) bahwa kondisi Afganistan seperti "digantung dengan seutas benang" dan menyerukan negara-negara lain mengesahkan semua transaksi yang diperlukan untuk melakukan bantuan kemanusiaan.
Saat ini cadangan bank sentral Afganistan senilai $9,5 miliar di luar negeri masih diblokir, termasuk dukungan pembangunan internasional sudah dihentikan sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021.
Jutaan warga Afganistan terancam mengalami kelaparan selama musim dingin dan angka kemiskinan terus meningkat. Kenyataan ini terungkap dalam pertemuan antara Taliban, diplomat AS, dan Eropa serta organisasi bantuan dan kelompok masyarakat sipil Afganistan di Norwegia, pada 23-25 Januari lalu.
Ada 10 pernyataan yang dihasilkan, diantaranya para diplomat mengatakan akan "memperluas operasi bantuan, membantu mencegah jatuhnya layanan sosial, dan mendukung kebangkitan ekonomi Afganistan".
Pernyataan tersebut tidak menyebutkan dengan rinci jumlah pendanaan, tetapi mengatakan akan menghilangkan segala hambatan dalam proses pengiriman bantuan.
Afganistan: Perubahan Keseharian di Bawah Kekuasaan Taliban
Terlepas dari semua drama seputar pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban di Afganistan, kehidupan sehari-hari terus berlanjut. Namun kehidupan sehari-hari itu telah berubah drastis, terutama bagi kaum perempuan.
Foto: WANA NEWS AGENCY/REUTERS
Dunianya laki-laki
Foto dan video yang muncul dari Afganistan menunjukkan kembalinya aktivitas di jalanan perkotaan, seperti restoran di Herat ini yang sudah menerima pelanggan lagi. Tapi ada satu perbedaan mencolok dari sebelumnya: di meja hanya ada laki-laki saja, sering kali mengenakan pakaian kurta tradisional, tunik selutut. Perempuan di ruang publik menjadi hal langka di perkotaan.
Foto: WANA NEWS AGENCY/REUTERS
Harus terpisah
Di sebuah universitas swasta di Kabul. Ada tirai yang memisahkan mahasiswanya. Pemisahan antara perempuan dan laki-laki ini sekarang menjadi kebijakan resmi dan kemungkinan akan terus menyebar. "Pembelajaran campur, lelaki-perempuan, bertentangan dengan prinsip Islam, nilai-nilai nasional, adat dan tradisi," kata Abdul Baghi Hakkani, Menteri Pendidikan Taliban di Kabul.
Foto: AAMIR QURESHI AFP via Getty Images
Kebebasan yang hilang
Seperti para perempuan ini yang sedang dalam perjalanan mereka ke masjid di Herat, setelah 20 tahun pasukan sekutu memerangi Taliban, kebebasan yang dulu didapatkan perempuan dengan cepat terhapus. Bahkan olahraga akan dilarang untuk pemain perempuan, kata Ahmadullah Wasik, wakil kepala Komisi Kebudayaan Taliban.
Foto: WANA NEWS AGENCY/REUTERS
Pos pemeriksaan di mana-mana
Pemandangan di jalan juga didominasi oleh pos pemeriksaan Taliban. Ketika orang-orang bersenjata berat mengintimidasi warga, warga berusaha keras untuk berbaur. Pakaian gaya Barat menjadi semakin langka dan pemandangan tentara bersenjata lengkap semakin umum.
Foto: Haroon Sabawoon/AA/picture alliance
Menunggu pekerjaan
Di Kabul, buruh harian laki-laki duduk di pinggir jalan, menunggu tawaran pekerjaan. Afganistan, yang sudah berada dalam situasi ekonomi yang genting bahkan sebelum pengambilalihan Taliban, sekarang terancam "kemiskinan universal" dalam waktu satu tahun, menurut PBB. 98% warganya tahun depan akan hidup dalam kemiskinan, dibandingkan dengan 72% pada saat ini.
Foto: Bernat Armangue/dpa/picture alliance
Tetap mencoba melawan
Perempuan Afganistan, meskipun ditindas secara brutal, terus menuntut hak mereka atas pendidikan, pekerjaan, dan persamaan hak. Namun PBB memperingatkan bahwa protes damai juga disambut dengan kekerasan yang meningkat. Para Islamis militan menggunakan pentungan, cambuk dan peluru tajam membubarkan aksi protes. Setidaknya empat orang tewas dan banyak lainnya yang cedera.
Foto: REUTERS
Ada juga perempuan yang 'pro' Taliban
Perempuan-perempuan ini, di sisi lain, mengatakan mereka senang dengan orde baru. Dikawal oleh aparat keamanan, mereka berbaris di jalan-jalan mengklaim kepuasan penuh dengan sikap dan perilaku Taliban, dan mengatakan bahwa mereka yang melarikan diri dari negara itu tidak mewakili semua perempuan. Mereka percaya bahwa aturan Islam menjamin keselamatan mereka.
Foto: AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images
Menyelaraskan arah
Demonstrasi pro-Taliban termasuk undangan bagi wartawan, berbeda dengan protes anti-Taliban. Yang terakhir, wartawan melaporkan mereka telah diintimidasi atau bahkan dilecehkan. Ini adalah tanda yang jelas dari perubahan di bawah Taliban, terutama bagi perempuan. (kp/hp)
Foto: AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images
8 foto1 | 8
Desakan memberi akses perempuan untuk sekolah
Para diplomat "mencatat dengan keprihatinan serius tidak adanya dan keterbatasan akses ke sekolah menengah untuk anak perempuan di banyak bagian negara dan menggarisbawahi pentingnya pendidikan tinggi bagi perempuan serta kesempatan kerja bagi perempuan di semua bidang."
Iklan
Mereka menyambut janji publik Taliban bahwa semua perempuan dan anak perempuan dapat mengakses sekolah di semua tingkatan ketika sekolah dibuka kembali pada Maret 2022.
Para pejabat Taliban mengatakan mereka tidak akan mengulangi aturan keras pemerintah Taliban sebelumnya yang sempat digulingkan pasukan AS pada 2001, yakni melarang sebagian besar pendidikan anak perempuan dan melarang perempuan keluar di depan umum tanpa wali laki-laki.
Para diplomat "mendesak Taliban agar berbuat lebih banyak untuk menghentikan peningkatan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin mengkhawatirkan," seperti penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, tindakan keras media, termasuk pembunuhan di luar proses hukum dan penyiksaan.
Pada pertemuan tersebut, delegasi Taliban, yang dipimpin pejabat menteri luar negeri Amir Khan Muttaqi, tidak diberikan akses pertemuan dengan menteri tingkat kabinet, tetapi bertemu dengan seorang menteri junior di kementerian luar negeri Norwegia.