Tujuh negara industri maju yang tergabung dalam G-7 dalam pernyataan akhir KTT yang digelar di Jerman melontarkan sinyal positif bagi perlindungan iklim. AS, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, Perancis dan Jepang mewajibkan diri untuk mengakiri zamannya bahan bakar fosil pada akhir abad ini. Targetnya, untuk menahan laju pemanasan global pada kisaran dua derajat Celsius.
Target ini sebetulnya sudah disepakati dalam KTT Iklim di Kopenhagen 2009 silam. Namun, gagal dalam penerapannya. Kini, dengan memandang pada KTT Iklim di Paris yang akan digelar Desember mendatang, negara G-7 ingin dengan rekomendasinya, KTT itu mencapai sukses.
Ketujuh negara industri menyatakan akan mengadopsi rekomendasi dari Dewan Iklim Dunia sampai 2060 untuk mereduksi emisi gas rumah kaca antara 40 hingga 70 persen dari tingkat emisi tahun 2010. Tuan rumah kanselir Angela Merkel bahkan menegaskan: "Kami harus bergerak di batasan lebih atas dari rekomendasi itu".
Kendati mencatat kemunduran, Indeks Perlindungan Iklim 2015 memastikan bahwa untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan meningkatnya emisi CO2. Berikut negara-negara pendosa iklim terbesar di dunia.
Foto: ReutersLevel emisi yang diproduksi negeri para Emir ini tidak banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Namun bukan itu yang menjadi masalah terbesar. Perekonomian Arab Saudi masih banyak bertumpu pada penjualan minyak mentah. Terlebih, niat pemerintah memproduksi 50 Gigawatt listrik dari energi terbarukan hingga 2032 sejauh ini cuma terwujud di atas kertas.
Pemerintahan konservatif di bawah Tony Abott ternyata serius mencoret perlindungan iklim dari agenda utama Australia. Peringkat negeri kangguru itu pun merosot 21 tempat. Organisasi Germanwatch menetapkan lima indikator buat menyusun indeks iklim, yakni level emisi (30%), pertumbuhan emisi (30%), pembangunan energi terbarukan (10%), efisiensi energi (10%) dan kebijakan iklim (20%).
Negeri kaya minyak dan gas ini sebenarnya getol menelurkan undang-undang perlindungan iklim. Kazakhstan adalah negara bekas Uni Soviet pertama yang menerapkan sistem perdagangan emisi karbon. Namun aktivis lingkungan mengeluhkan, implementasi kebijakan iklim tidak menyentuh pendosa terbesar, yakni industri minyak dan gas.
Germanwatch kecewa pada program perlindungan iklim Kanada yang sedang mengalami stagnasi. Ambisi pengurangan emisi CO2 yang ditargetkan Canberra hingga 2020 diyakini akan meleset sebanyak 20 persen. Transportasi dan industri hingga kini masih menyumbangkan jejak emisi terbesar, tanpa adanya upaya serius untuk menggenjot efisiensi energi di kedua sektor tersebut.
Sebenarnya pemerintahan baru di Teheran mulai banyak berbuat untuk perlindungan iklim, antara lain dengan menelurkan sederet undang-undang dan menggariskan sasaran iklim baru yang lebih ambisius. Iran misalnya berniat menggenjot pembangunan infrastruktur energi terbarukan hingga 2020. Kendati mendapat nilai merah, Iran memperoleh catatan positif terkait perspektif perlindungan iklim di masa depan
Menurut Departemen Energi AS, Rusia menyumbangkan 5,6 persen terhadap emisi karbon global. Sebagian besar berasal dari penggunaan bahan bakar oleh industri dan produksi listrik. Gas, batu bara dan nuklir adalah tiga pilar pasokan energi negeri beruang ini. Pemerintah di Moskow sebenarnya sudah menggariskan efisiensi produksi energi. Namun implementasinya belum berdampak pada neraca karbon Rusia
Negeri kaya di semenanjung Korea ini sedang memasuki puncak industrialisasi. Batu bara dan minyak bumi adalah tulang punggung pasokan energi di Korea Selatan. Sebab itu pemerintah berupaya memangkas emisi karbon dengan menetapkan pajak lingkungan, merangsang efisiensi energi melalui teknologi baru dan mencanangkan industri IT hijau. Sayangnya upaya tersebut belum berdampak pada neraca iklimnya.
Seperti yang bisa diduga, sebagian besar emisi karbon milik Taiwan berasal dari sektor manufaktur dan energi. Kendati mencatat perkembangan positif dalam hal efisiensi energi dan neraca karbon, adalah kebijakan iklim yang dinilai terlalu berpihak pada industri yang menyeret posisi Taiwan ke peringkat delapan dalam daftar hitam pendosa iklim.
Tiga faktor membuat posisi Jepang melorot tajam, yakni level emisi, efisiensi energi dan kebijakan iklim. Negeri Sakura itu kini sangat bergantung pada energi fosil pasca insiden di Fukushima. Terlebih, Tokyo juga merevisi sasaran iklimnya dengan membatasi kenaikan emisi sebesar 3,8 persen dari level 2005. Sebelumnya Jepang berambisi memangkas 25 % emisi karbon hingga 2020
Menurut klaim pemerintah, nyaris 90 persen emisi CO2 Malaysia berasal dari asap kendaraan bermotor. Namun faktor terbesar yang menambah dosa emisi negeri jiran ini sebenarnya adalah laju industrialisasi, pembukaan lahan hutan dan emisi dari limbah pabrik. Padahal Malaysia berambisi memangkas emisi karbondioksidanya sebanyak 40 persen hingga tahun 2020.
Dirunut berdasarkan jumlah emisi, maka Cina adalah pendosa iklim terbesar di muka bumi dengan sumbangan sebesar 26,4 persen terhadap emisi global. Tapi di balik itu Cina adalah investor terbesar untuk teknologi energi terbarukan. Selain itu kesediaan Beijing membuat komitmen pengurangan emisi yang disepakati bersama dengan Amerika Serikat beberapa pekan lalu juga menyisakan catatan positif.
Amerika Serikat menyumbangkan emisi karbon terbesar kedua di dunia dengan 17 persen. Tapi di sisi lain AS berhasil memangkas emisi karbon dari sektor transportasi. Rendahnya pertumbuhan emisi adalah satu-satunya catatan positif buat AS. Terkait kebijakan iklim, bercokolnya kelompok konservatif di parlemen mempersulit upaya pemerintahan Barack Obama meregulasi emisi di tingkat federal
Di mata Germanwatch, Indonesia memiliki catatan hijau terkait perlindungan iklim. Pertumbuhan emisi dan efisiensi energi adalah dua faktor yang mencuatkan posisi kita di dalam indeks perlindungan iklim. Namun begitu sejumlah masalah masih belum terselesaikan, yakni emisi kendaraan bermotor dan giatnya pembukaan lahan untuk industri.
Bagi Merkel memang situasi dalam negeri Jerman amat mendukung. Jika diperlukan, dengan cepat pemerintah Jerman bisa mengeluarkan keputusan untuk mereduksi penggunaan batu bara guna mereduksi emisi karbon. Tapi bagi enam negara lainnya, kendala politik dalam negeri menjadikan penerapan rekomendasi lebih sulit.
Standar sosial global
Sinyal tegas lainnya dilontarkan dalam tema standar sosial yang berlaku global dalam jaringan bisnis global. Merkel menunjuk contoh runtuhnya pabrik garmen dengan buruh berupah rendah Rana Plaza di Bangladesh yang menelan korban jiwa ratusan orang.
G7 juga berniat mendirikan yayasan dana untuk mendorong ditaatinya standar sosial tertentu yang diberi nama Vision-Zero-Funds. Namun banyak yang meragukan bahwa uang seperti yang dijanjikan akan mengalir ke yayasan dana tersebut.
Selain dua tema penting berskala global itu, KTT G-7 di Istana Elmau di Jerman hanya menelurkan rekomendasi terkait masalah yang dihadapi Eropa. Dalam rekomendasi setebal 21 halaman itu, juga disinggung sanksi lebih tegas kepada Rusia terkait politiknya di Ukraina, Penanganan krisis utang di zona mata uang Euro terkait masalah berat Yunani serta arus pengungsi lewat Laut Tengah.
Rekomendasi bersifat tidak mengikat. Namun begitu, para pengamat menyebut, minimal dalam KTT kali ini ada ketegasan mengenai tema perlindungan iklim serta kepedulian bagi pemberantasan kemiskinan global yang tertuang dalam tema standar sosial.
