Hari Kamis 10 April 2008, Nepal menyelenggarakan pemilihan sidang konstituante. Pemilu ini merupakan yang pertama sejak hampir satu dasawarsa dan diharapkan akan menuntaskan proses perujukan nasional setelah perang saudara selama 15 tahun, yang berakhir tahun 2006, setelah pemberontak Maois meletakkan senjata.

Suasana di Nepal tegang. Senin (07/04) terjadi serangan bom di selatan Nepal dan di Kathmandu, yang mengakibatkan sejumlah orang cedera. Walaupun demikian terasa pula kesibukan menghadapi perubahan politik. Bagaimana pendapat warga biasa Nepal?

"Nepal adalah negara Hindu, jadi kami harus punya raja. Apa artinya sebuah rumah tanpa ayah? Iya 'kan? Bagaimana orang-orang itu bisa mengatakan kita tidak butuh raja. Kami pasti memerlukan seorang raja."

Demikian dikemukakan Phirtu Maya, yang berjualan patung dewa-dewa pada Durbar Square di Patan, kota kembar Kathmandu. Tetapi nampaknya ia hanya sendirian dengan dukungannya bagi kerajaan. Sebab, bahwasanya raja harus digeser, sudah disepakati oleh partai-partai yang pegang peranan. Dan itu akan merupakan keputusan pertama yang diambil oleh parlemen dalam sidang konstituante. Bila mungkin, sekarangpun istilah 'kerajaan' sudah dihapus, misalnya pada perusahaan penerbangan atau militer.

Dengan demikian, terutama partai-partai yang memerintah di Nepal tahun 90-an, yaitu Nepali Congress dan Partai Komunis (United Marxist-Leninist), yang lebih bersifat sosialdemokrat, berkewajiban untuk menuntaskan penghapusan itu. Tentunya termasuk juga kelompok Maois yang meletakkan senjata, setelah bergerak di bawah tanah selama bertahun-tahun. Saat ini semua berperan dalam pemerintahan sementara.

Om, seorang remaja beranggapan, kelompok Maois harus diberi kesempatan. Partai-partai lainnya sudah mendapat kesempatan tetapi tidak memanfaatkannya. Ia yakin: "Pemerintahan Maois akan berbeda. Akan ada pemerataan dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mungkin seperti sebuah republik. Nepal bisa dijadikan seperti Swiss. Setidaknya itu harapan saya."

Hanya saja citra kelompok Maois dalam media tidak terlalu baik. Banyak diberitakan tentang serangan dan ancaman yang mereka lancarkan terhadap lawan politik selama kampanye pemilu. Tetapi K.B. Rokaya, anggota Komisi HAM Nepal, merelatifkan tuduhan itu. Menurutnya: "Mereka terlibat petempuran berdarah selama 10 sampai 12 tahun. Kader-kader mereka tentunya dibina untuk berperang. Saya pribadi cukup puas dengan kedisiplinan dan aksi-aksi damai yang ditunjukkan partai revolusioner ini. Mereka memanfaatkan demokrasi parlementer untuk menekan pemerintah."

Satu hal harus diakui pada kelompok Maois. Dalam agenda politik mereka tercantum topik diskriminasi terhadap sejumlah besar penduduk Nepal, sebagai masalah utama yang harus ditanggulangi. Ramraj Neobane, seorang pejalan kaki di Patan menganggap, itu adalah tugas sidang konstituante untuk mengubah hal itu. Dikatakannya: "Disini terlalu banyak kasta, kelompok-kelompok yang menyatu secara historis. Semuanya harus diperhatikan. Juga kelompok etnis terbelakang, warga Newars, para Brahmana, semuanya sama!"

Hampir tidak ada negara yang sedemikian multi-etnis seperti Nepal. Semuanya kini memiliki organisasi politik, menuntut lebih banyak hak dan bagian dalam kekuasaan. Apakah agitasi serupa itu memang diperlukan, harus dibuktikan dalam pemilu kali ini.

"Yang paling diperlukan adalah pemilu. Semua ini terjadi hanya karena tidak ada pemilu. Konstitusi yang akan dibuat harus menangani apa yang diinginkan masyarakat. Pemilu akan menyelesaikan masalahnya." Demikian kata seorang pejalan kaki lainnya.

Federalisme akan menjadi topik utama dalam sidang konstituante. Sedangkan bagi pemerintahan, pemilu kali ini tidak akan membawa banyak perubahan, karena koalisi tujuh partai dengan melibatkan kelompok Maois, harus dilanjutkan. Sebab setelah pertempuran di tahun 90-an, semua partai melihat keuntungan dari konsensus yang luas secara demokratis. (dgl)