Gambaran tentang Suriah berubah drastis dalam setahun terakhir. Negara yang lama dicap sebagai sponsor terorisme, kemudian hancur akibat perang saudara, kini mulai dilihat sebagai calon pusat energi yang dapat menghubungkan Timur Tengah dengan Eropa. Posisi ini bahkan dipandang berpotensi membantu dunia menghindari lonjakan inflasi akibat blokade Selat Hormuz.

Perubahan persepsi itu dipicu oleh perang Iran. Setelah Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran pada akhir Februari, Teheran menutup Selat Hormuz—jalur vital bagi pengiriman minyak mentah dari Irak, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.

Dalam situasi ini, Suriah menawarkan diri sebagai jalur alternatif bagi produsen minyak dan gas yang kesulitan mengakses pasar global. Letaknya yang strategis antara Turki dan Teluk, serta kebijakan luar negeri yang sengaja menjaga jarak dari konflik Iran membuat gagasan ini disambut dengan antusias.

Dalam beberapa hal, rencana tersebut bahkan sudah mulai dijalankan. Awal April lalu, Suriah dan Irak kembali membuka perbatasan sehingga truk tangki minyak Irak dapat menuju pelabuhan-pelabuhan di Laut Tengah.

Pada pertengahan April, media berbasis di London Al Majalla melaporkan dokumen bocoran yang dikaitkan dengan Tom Barrack, utusan khusus Amerika Serikat untuk Suriah. Dalam dokumen itu, Barrack juga mendorong pembangunan "jembatan darat melalui Suriah”. Menurut laporan tersebut, yang dimaksud adalah jaringan pipa sepanjang ribuan kilometer yang dapat menghubungkan negara-negara Teluk dan Irak dengan pasar Eropa.

Netralitas strategis

Rencana itu merupakan salah satu keuntungan dari posisi yang oleh para pengamat disebut sebagai "netralitas strategis” Suriah dalam perang Iran.

Pemerintahan sementara Suriah saat ini dibentuk oleh kelompok pemberontak yang menggulingkan diktator lama Bashar Assad pada akhir 2024. Iran bersama berbagai kelompok proksi di kawasan—termasuk Hizbullah di Lebanon—sebelumnya mendukung rezim Assad dan memerangi kelompok pemberontak tersebut.

"Otoritas baru di Damaskus naik ke tampuk kekuasaan dengan satu kekhawatiran utama: mencegah Suriah kembali menjadi medan konflik regional,” kata Kheder Khaddour, peneliti nonresiden di Carnegie Middle East Center di Beirut, dalam sebuah diskusi pada Maret lalu. Karena itu, sejak konflik dengan Iran pecah, pemerintah Suriah lebih fokus mengelola dampak konflik tersebut daripada terlibat langsung di dalamnya.

Sejak berkuasa, pemerintah sementara Suriah juga berusaha menjauh dari Iran. Mereka memperketat pengawasan perbatasan serta menindak penyelundupan senjata, uang tunai, dan narkotika kepada kelompok-kelompok proksi yang didukung Iran di Irak dan Lebanon.

Berbeda dengan Irak, Suriah juga tidak mengajukan protes resmi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait penggunaan wilayah udaranya oleh Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang Iran. Analis dari Tahrir Institute for Middle East Policy, Samy Akil, menilai sikap ini oleh sebagian pihak ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan diam-diam Suriah terhadap kampanye militer tersebut.

Namun, menurut Akil, posisi Suriah lebih merupakan keharusan politik daripada pilihan. Upaya Suriah untuk kembali diterima dalam sistem internasional, pencabutan sanksi, serta pendanaan rekonstruksi sangat bergantung pada hubungan baik dengan Washington dan negara-negara Teluk.

Presiden sementara Suriah Ahmad al-Sharaa juga menjalankan diplomasi yang agresif. Dalam berbagai pertemuan regional, ia menekankan peran Suriah sebagai negara yang berguna bagi stabilitas kawasan.

Di Timur Tengah, al-Sharaa mendorong mekanisme koordinasi keamanan regional dan pembentukan ruang operasi bersama dengan negara-negara Teluk. Dia juga melakukan kunjungan ke Eropa.

"Syria adalah penghubung strategis antara Eropa, negara-negara Teluk, dan kawasan Indo-Pasifik,” kata Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul setelah kunjungan al-Sharaa ke Berlin pada Maret lalu.

Pada akhir April, Komisi Eropa mengusulkan agar Uni Eropa mengaktifkan kembali perjanjian kerja sama dengan Suriah yang pertama kali ditandatangani pada 1978. Uni Eropa juga dijadwalkan menggelar dialog politik tingkat tinggi dengan otoritas Suriah pada 11 Mei.

Menurut Carmit Valensi, peneliti senior di Institute for National Security Studies di Israel, intensitas diplomasi yang dilakukan al-Sharaa sejak pecahnya perang menunjukkan upaya Damaskus memanfaatkan situasi untuk menampilkan diri sebagai aktor konstruktif di kawasan.

Peluang ekonomi baru

Selain proyek ekspor minyak, sejumlah peluang ekonomi lain juga mulai terbuka. Suriah sedang berdiskusi dengan perusahaan energi internasional mengenai eksplorasi minyak dan gas.

Lalu lintas jalan dan kereta antara Irak, Suriah, dan Yordania diperkirakan akan meningkat. Koridor logistik serta jaringan listrik lintas negara juga berpotensi berkembang.

Suriah bahkan dapat memainkan peran penting dalam pemasangan kabel digital dan telekomunikasi darat.

Pada April lalu, Iran memperingatkan bahwa kabel telekomunikasi bawah laut yang melewati Selat Hormuz juga rentan terhadap serangan. Sementara itu, Arab Saudi menyatakan lebih memilih membangun kabel serat optik proyek East to Med Corridor menuju Yunani melalui Suriah—bukan Israel seperti rencana awal.

Meski terdengar optimistis, para pengamat mengingatkan bahwa kemampuan pemerintah baru Suriah untuk memanfaatkan peluang tersebut sangat bergantung pada keberhasilan negara dalam menyelesaikan masa transisinya dari rezim otoriter dan perang saudara.

"Minat investasi memang nyata,” tulis jurnalis Suriah Mazen Ezzi dalam artikelnya di media daring The Amargi. Namun, menurut dia, realisasinya bergantung pada stabilitas politik, kejelasan regulasi, jaminan keamanan, dan pemulihan infrastruktur dasar.

Pemerintahan yang masih rapuh, sistem keuangan yang belum stabil, serta ancaman keamanan akibat ketegangan komunitas dan kelompok ekstremis seperti ISIS bisa menjadi hambatan serius. Banyak infrastruktur penting belum tersedia atau membutuhkan modernisasi, sementara ranjau dan amunisi yang belum meledak masih tersebar di berbagai wilayah.

Di tingkat geopolitik, tekanan juga datang dari negara-negara seperti Iran, Israel, dan Rusia. Persaingan global di pasar energi serta kemungkinan munculnya rute alternatif yang melewati negara lain juga dapat menghambat ambisi Suriah.

Bahkan saat ini, Suriah masih kesulitan memenuhi kebutuhan listrik bagi rakyatnya sendiri—apalagi menjadi jalur ekspor energi bagi negara lain.

Lembaga konsultan ekonomi Karam Shaar Advisory mencatat bahwa potensi Suriah sebagai pusat energi memang kembali menarik perhatian. Namun mereka mengingatkan adanya perbedaan penting antara negara transit dan hub energi.

Sebuah hub energi memiliki kemampuan menentukan rute, harga, dan diversifikasi pasokan. Sebaliknya, negara transit hanya menjadi tempat lewat bagi infrastruktur yang ditentukan pihak luar. Menurut para peneliti tersebut, wacana resmi Suriah memang bercita-cita menjadi hub energi, tetapi kondisi saat ini masih lebih menyerupai negara transit.

Perang Iran memang membuka peluang strategis bagi Suriah. Namun, seperti dikatakan analis Haid Haid dari Arab Reform Initiative, peluang itu belum tentu bertahan lama.

"Tanpa reformasi berkelanjutan, tata kelola yang lebih baik, serta iklim investasi yang kredibel," kata dia, "kebangkitan Suriah sebagai koridor regional dikhawatirkan hanya akan bersifat sementara."

 

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid