”Sedih, luka, kaget..... ”, demikian komentar-komentar  pendek anak-anak muda Indonesia usai nonton bareng (nobar)  film "Pesta Babi” besutan Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale yang digelar di sebuah gedung kampus di Kota Bonn, Jerman.

Usai menyaksikan film itu, peserta nobar menggambar emosi di salah satu organ tubuh  yang mereka rasakan saat menyaksikan filmnya.

Bukan hanya  pemuda-pemudi Indonesia, beberapa penontonnya juga anak muda Jerman dan negara-negara lain. Mereka tampak khusyuk menonton film dokumenter berdurasi lebih dari satu jam itu dengan menggunakan terjemahan teks bahasa Inggris. ”Patah hati, syok, terkejut, penuh kekuatan...” ujar beberapa orang begitu filmnya kelar diputar.  ”Dalam film dokumenter itu sangat menarik, tetapi tentu saja, sangat menyedihkan, bagaimana situasi di Papua, mereka sebenarnya hanya ingin hidup seperti biasa, kehidupan yang layak,” ujar penulis Kathrin Stopp.”Menyedihkan,” imbuhnya lagi.

Film yang dibuat Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale bersama timnya ini bercerita tentang perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam melawan perluasan proyek-proyek raksasa yang ingin mengubah hutan serta tanah adat mereka menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan proyek pangan dalam skala besar.

Salah satu sutradara film tersebut, Dandhy Laksono saat dihubungi DW menjelaskan tiga alasan mengapa mereka membuat film tersebut, yang pertama menurutnya sedang terjadi pembukaan hutan terbesar di dunia saat ini di Papua seluar lebih dari dua  juta hektare.”Yang kedua, sedang ada konflik bersenjata aktif di mana setiap hari orang meninggal dan meninggalkan tragedi kemanusiaan. Dan yang ketiga, sedang ada gelombang pengungsian internal di Papua."

Tak sekadar nonton terus pulang

Selain nobar, para diaspora ini juga menggelar diskusi terkait film yang mereka saksikan dan situasi di Papua.

Salah satu peserta nobar dari Papua, Yustisia Temongmere.”Indonesia berutang kepada Papua. Kalau dibandingkan dengan semua yang sudah alam Papua kasih, harusnya Papua sekarang sudah punya gedung tinggi, semua orang Papua seharusnya lulusan S3 atau lulusan S2. Tidak ada mamak-mamak yang harus jual duduk di pasar berjualan. Tidak ada lagi perempuan yang harus pergi untuk melahirkan di tengah hutan, seperti di film itu. Harusnya kita punya cukup sekolah, rumah sakit dan lainnya, dibandingkan dengan semua yang alam Papua sudah kasih,” tandas perempaun asal Fak-fak ini yang mengaku lebih beruntung dibandingkan yang tinggal di daerah lain. ”Di Papua kita paling beruntung, kita masih punya hutan yang banyak, air sungai mengalir, tidak perlu kita bayar air, kalau mau makan ikan cuma perlu dengan perahu sebentar ke depan kampung, tinggal ditangkap di sungai,” kisahnya.

Sementara itu salah seorang panelis dalam diskusi yang merupakan peneliti masyarakat adat Papua Muntaza mengingatkan agar anak rantau Indonesia di luar negeri perlu ikut serta dalam menentukan masa depan tanah air.

"Di manapun kita, pada akhirnya mungkin anak-anak sekolah S2, S3, akan kembali ke Indonesia, berhadapan dengan kebijakan program pembangunan. Kita harus berkontribusi punya pemikiran yang kritis, tajam soal begaimana pembangunan Indonesia ke depannya, khususnya di Papua,” tandasnya.

Seribet apa mengurus perizinan nobar di Jerman?

Di Indonesia dilaporkan terjadi  sejumlah pembubaran acara nobar Pesta Babi. Meskipun dilansir dari Detik, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan pelarangan pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita'. Hal ini menyusul adanya pembubaran nobar 'Pesta Babi' di beberapa daerah yang menurutnya disebabkan persoalan administrasi. Menurut Yusril, pola tersebut menunjukkan pembubaran atau penghentian nobar film itu bukan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat.

Sementara KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan tak ada instruksi pembubaran nonton bareng (nobar) film 'Pesta Babi'. Dia menyebut pembubaran film dilakukan atas keputusan pemerintah daerah setempat. "Itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung dari (TNI)," ujar Maruli seusai rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 19 Mei lalu, sebagaimana dikutip dari Detik.

Di Jerman, pelaksanaan nobar film yang sama berjalan lancar. Bagaimana Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Bonn mengurus acara nobar tersebut agar bisa berjalan sesuai rencana? Ketua PPI Bonn, Kenina Kendra Khaerani menceritakan: "Enggak ribet sama sekali, cuma isi formulir ke pembuat filmnya, produser film, minta izin ke universitas untuk tempatnya, gratis juga tempatnya,” jelasnya.

Namun meski antusiasme tinggi, jumlah penonton (nobar) film di kota ini terpaksa dibatasi hanya 40 orang karena keterbatasan ukuran ruangan.  Nobar Pesta Babi di kota-kota lain menyusul, misalnya di Dortmund, Hamburg dan München.

 

*Editor: Yuniman Farid

Tambahan informasi dari Detik.