Hubungan Iran dan Arab Saudi baru tumbuh sejak kekuasaan Syah Reza Pahlevi dan Raja Khalid. Kedua negara sebelumnya sering direcoki rasa saling curiga, antara lain karena tindakan Riyadh menutup tempat-tempat ziarah kaum Syiah di Mekkah dan Madinah. Perseteruan yang awalnya berbasis agama itu berubah menjadi politis seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah dan Revolusi Islam 1979.

Raja Khalid sempat melayangkan ucapan selamat kepada Ayatollah Khomeini atas keberhasilan Revolusi Islam 1979. Tapi hubungan kedua negara memburuk menyusul perang Iran-Irak dan kisruh Haji 1987. Puncaknya, Riyadh memutuskan hubungan pada 1987, ketika Khomeini mengecam penguasa Saudi sebagai "Wahabi yang tidak berperikemanusiaan, ibarat belati yang menusuk jantung kaum Muslim dari belakang."

Saat berkobar perang Iran-Irak, Arab Saudi sejak dini menyatakan dukungan terhadap rejim Saddam Hussein di Baghdad. Riyadh memberikan dana sumbangan sebesar 25 milyar US Dollar dan mendesak negara-negara Teluk lain untuk ikut mengisi pundi perang buat Irak. Demi menanggung biaya perang, Arab Saudi menggenjot produksi minyak yang kemudian mengakibatkan runtuhnya harga minyak di pasar dunia.

Mengikuti ajakan Ayatollah Khomeini, jemaah Iran setiap tahun berdemonstrasi di Mekkah dan Madinah menentang Israel. Tradisi sejak 1981 itu tidak pernah diperkarakan, kecuali pada 1987, ketika polisi memblokade jalan menuju Masjid al-Haram. Akibat bentrokan, 402 jemaah Iran tewas dan 649 luka-luka. Setelah kedutaannya di Teheran diserbu massa, Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Arab Saudi sejak awal menolak program nuklir Teheran. Sikap itu tidak berubah bahkan setelah tercapainya Perjanjian Nuklir di Vienna tahun 2015. Riyadh menilai kesepakatan tersebut "sangat berbahaya." Desakan kepada Iran untuk bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB juga disampaikan Saudi pada awal 2023.

Hubungan Iran dan Arab Saudi kembali menegang setelah kelompok Syiah Zaidiyah di Yaman mengobarkan pemberontakan. Riyadh menuding Teheran mengompori perang bersaudara dan mencampuri urusan dalam negeri Yaman dengan memasok senjata. Iran sebaliknya menuding Arab Saudi menghkhianati perannya sebagai mediator konflik dengan membombardir minoritas Houthi di utara Yaman.

Dukungan Iran atas rejim Bashar Assad di Suriah sejak lama dianggap duri dalam daging oleh Arab Saudi. Sejak 2011, Riyadh aktif memasok senjata buat oposisi Sunni di Suriah. Kerajaan di Riyadh juga menjadi yang pertama kali mengecam Assad seputar "tindakan represif pemerintahannya terhadap demonstrasi anti pemerintah," ujar Raja Abdullah saat itu.

Bencana memayungi ibadah Haji 2015 ketika lebih dari 400 jemaah Iran meninggal dunia di terowongan Mina akibat panik massa. Iran menuding pemerintah Arab Saudi ikut bertanggungjawab. Riyadh sebaliknya menyelipkan isu bahwa tragedi itu disebabkan jemaah haji Iran yang tak mau diatur. Kisruh memuncak saat pangeran Arab Saudi, Khalid bin Abdullah, mendesak agar Riyadh melarang masuk jemaah haji Iran.

Sehari setelah pergantian tahun Arab Saudi mengeksekusi mati 46 terpidana, antara lain Syeikh Nimr al-Nimr, seorang ulama yang aktif membela hak-hak minoritas Syiah yang kerap mengalami represi dan diskriminasi di Arab Saudi. Al-Nimr didakwa terlibat dalam terorisme. Sebagai reaksi Pemimpin Spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei melayangkan ancaman, bahwa Saudi akan mendapat "pembalasan tuhan."

Pada November 2017 Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengumumkan pengunduran diri dari Riyadh, Arab Saudi, dan menyalahkan Iran terkait kebuntuan politik di Beirut. Langkah itu diyakini bagian dari manuver Arab Saudi untuk memprovokasi perang antara Iran dan Hizbullah dengan Israel. Saudi dan Iran berebut pengaruh di Lebanon pasca penarikan mundur pasukan Suriah 2005 silam.

Menyusul mediasi Cina, pemerintah Arab Saudi sepakat memulihkan hubungan dengan Ira pada Maret 2023. Kesepakatan tersebut disusul pembukaan kembali relasi dengan Suriah dan perundingan damai dengan pemberontak Houthi di Yaman. Sebelumnya, negara-negara Teluk juga sepakat mengakhiri perpecahan dengan Katar, sekutu dekat Iran di Teluk Persia.

Peristiwa politik yang disebut "Revolusi Yasmin" diawali kerusuhan massal di seluruh negeri akhir Desember 2010. Awalnya peristiwa pembakaran diri penjual sayur Mohamed Bouazizi (17 Des 2010). Lalu 14 Januari 2011 Presiden Ben Ali meninggalkan Tunisia. 17 Januari 2011 PM Mohamed Ghannouchi dirikan pemerintahan sementara. 27 Februari 2011 Ghannouchi turun, dan digantikan PM baru Béji Caïd Essebsi.

17 Jan 2011 Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi dirikan pemerintahan sementara. 27 Feb 2011 setelah sejumlah aksi protes besar-besaran, Ghannouchi turun, dan PM baru Béji Caïd Essebsi (foto). Tunisia hingga kini masih menghadapi banyak masalah. Antara lain masalah keamanan. Juli 2015 terjadi sebuah serangan teror di Sousse yang menyebabkan 38 orang tewas. 30 di antaranya berasal dari Inggris.

Perlawanan dimulai 25 Jan 2011, pada hari yang disebut "Hari Kemarahan“. 11 Feb Presiden Hosni Mubarak yang sudah berkuasa puluhan tahun turun jabatan, Dewan Militer ambil alih. Mereka jamin pemilu demokratis serta cabut situasi darurat yang sudah berlangsung 30 tahun. 2 Juni 2012 Mubarak dijatuhi hukuman seumur hidup. Setelah itu ia beberapa kali dihadapkan ke pengadilan karena sejumlah tuduhan.

Dalam pemilu antara 2011 dan 2012 Ikhwanul Muslimin dapat suara mayoritas di parlemen. Mohammed Mursi jadi Presiden. Partai liberal, kiri dan kekuatan sekuler protes dan memuncak Nov 2012. Serangkaian demonstrasi berakhir pada kudeta oleh militer. Mereka angkat Adli Mansur sebagai presiden sementara, dan akhirnya lewat pemilu Mei 2014, (Jenderal) Abdel al-Fattah al-Sisi (foto) jadi presiden.

Muammar Gaddafi (foto) diktator Libya antara 1969-2011. Ia penguasa yang paling lama bercokol di puncak kekuasaan Libya. Awal 2011 Musim Semi Arab menjalar ke Libya dan sulut demonstrasi di seluruh negeri. Gaddafi kehilangan kontrol. Maret sejumlah negara lancarkan serangan udara. Juni 2011 Gaddafi resmi dicari karena pelanggaran kemanusiaan. 20 Oktober 2011 Gaddafi tewas dibunuh saat buron.

Sejak 2011 Libya diguncang baku hantam antar milisi. Awalnya proses demokratisasi berjalan karena 2012 pemilu demokratis dilaksanakan. Partai sekuler ANK jadi kekuatan terbesar. Tapi partai Islam jadi mayoritas di parlemen. Pemerintah mayoritas Islam fundamental tidak mampu atau mau hapus milisi. Ansar al-Sharia bisa bergerak bebas. Presiden Nuri Abusahmain bahkan dirikan pasukan pribadi.

Maroko adalah monarki konstitusional, dan sejak 1999 dipimpin Muhammad VI (foto). Negara miskin tapi stabil secara politik. Setelah seruan di Facebook, 20 Feb 2011 (Hari Kehormatan) ribuan berdemonstrasi tuntut reformasi politik dan demokrasi. Dalam kerusuhan jatuh korban tewas. Sebagai reaksi, Raja Maroko umumkan reformasi politik 10 Maret 2011.

Referendum konstitusi dilaksanakan setelah Musim Semi Arab. Perubahan yang disetujui 98% anggota parlemen, akui Tamazight jadi bahasa resmi disamping Arab. Sejumlah kewenangan dialihkan dari raja ke perdana menteri dan parlemen. Raja sekarang wajib angkat PM dari partai yang mayoritas di parlemen. Sebelumnya, Raja Maroko bisa mengangkat siapapun yang ia inginkan. Foto: istana raja.

Kerusuhan Aljazair (2010–2012) berkaitan dengan revolusi di Tunisia. Aksi protews warga awalnya disulut terus meningkatnya harga bahan pangan. Kerusuhan muncul secara spontan dan tidak terorganisir. Oposisi tuntut pencabutan situasi darurat, dan itu dipenuhi pemerintah tanggal 24 Feb 2011. Hingga pertengahan April ada kerusuhan dan demonstrasi. Foto: Presiden Abdelaziz Bouteflika

Aljazair hingga sekarang tetap menghadapi banyak masalah. Presiden Bouteflika juga tetap berkuasa. Dalam pemilu 17 April 2014 ia terpilih jadi presiden untuk keempat kalinya. Menurut keterangan departemen dalam negeri, 81,5% suara diraih Bouteflika, dan 12,18% diraih penantangnya Ali Benflis. Foto: ibukota Aljir.