Pertemuan khusus para menteri luar negeri OKI di Malaysia hari Kamis (19/1) mengeluarkan sebuah resolusi menyangkut krisis Rohingya di Myanmar. Resolusi itu mendesak Myanmar untuk menerima kunjungan delegasi tingkat tinggi OKI yang akan berkunjung ke negara bagian Rakhine.

Resolusi itu juga meminta Myanmar agar menegakkan hukum, berupaya mencari solusi berkelanjutan dan memungkinkan kembalinya para pengungsi Rohingya dengan aman dan akses "tanpa hambatan serta tanpa syarat" bagi bantuan kemanusiaan ke daerah krisis.

Aktivis Rohingya mengatakan, ratusan warga sipil tewas sejak Oktober tahun lalu, meskipun angka-angka ini tidak bisa diverifikasi karena pemerintah Myanmar membatasi akses pekerja bantuan kemanusiaan dan wartawan. Namun gambar-gambar satelit terbaru menunjukkan ribuan rumah dibakar.

Militer Myanmar melancarkan operasi sejak bulan Oktober setelah sembilan polisi tewas dalam sebuah serangan. Aparat keamanan Myanmar dituduh telah melakukan pembunuhan, perkosaan dan pembakaran rumah-rumah yang mengakibatkan sekitar 65.000 orang mengungsi dan melarikan diri melewati perbatasan ke Bangladesh dalam tiga bulan terakhir.

Pemerintah dan militer Myanmar menyatakan, operasi militer dilakukan untuk membersihkan kawasan itu dari kelompok-kelompok bersenjata.

Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengatakan, suatu pemantauan independen tentang situasi setempat akan membantu pemerintah Myanmar mengklarifikasi pelanggaran hak asasi yang luas luas terhadap etnis Rohingya.

"Dalam rangka untuk memastikan fakta itu, mengapa tidak menerima tim independen yang akan menilai, apakah apa yang dituduhkan benar-benar terjadi atau hanya sekedar propaganda", kata Anifah kepada wartawan pada akhir pertemuan menteri luar negeri OKI hari Kamis (19/1).

Sebelumnya, Malaysia menyatakan krisis Rohingya bukan lagi masalah intern Myanmar, karena telah memicu eksodus pengungsi yang bisa mengguncang situasi di kawasan. Selain Malaysia, Indonesia juga menawarkan diri untuk menjadi fasilitator dalam upaya menemukan solusi bagi krisis Rohingya.

Dalam pertemuan para menlu OKI, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyampaikan pidato dan memperingatkan, kekerasan harus diakhiri, jika tidak kelompok militan termasuk ISIS bisa menyusup dan meradikalisasi warga Rohingya.

Najib mendesak Myanmar untuk menghentikan semua diskriminasi dan serangan, dan mendesak pemerintah negara itu agar mengijinkan bantuan luar negeri dan kembalinya para pengungsi.

"Ini harus terjadi sekarang… Pemerintah Myanmar membantah terjadinya 'genosida' dan 'pembersihan etnis', tetapi apa pun terminologinya, warga Rohingya tidak bisa menunggu," kata Najib Razak.

Najib mengatakan, Malaysia akan menyumbangkan lagi 10 juta ringgit (sekitar US$ 2,25 juta) untuk bantuan kemanusiaan dan proyek-proyek sosial di Rakhine.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan di sela-sela pertemuan, Jakarta "lebih dari siap untuk memainkan peran menjembatani" dan membantu Myanmar serta etnis Rohingya.

Marsudi mengatakan, dia akan terbang ke Yangon hari Jumat (20/1) untuk bertemu dengan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan berencana melakukan perjalanan ke Rakhine pada hari Sabtu.

Sekretaris Jenderal OKI Yousef Al Othaimeen mengatakan, Myanmar harus menghentikan "diskriminasi yang sedang berlangsung terhadap Rohingya."

Sekelompok kecil warga Rohingya berkumpul di gedung tempat para menteri luar negeri OKI menggelar pertemuan dan menuntut agar dilakukan penyelidikan independen terhadap nasib mereka.

hp/yf (ap, rtr, epd)