Kembali pada tahun 1995, Kongres AS mengesahkan apa yang disebut Undang-Undang Kedutaan Yerusalem, yang menyatakan bahwa Yerusalem "harus diakui sebagai ibu kota negara Israel." Tindakan itu juga memungkinkan presiden duduk menunda langkah tersebut dengan menandatangani surat pernyataan setiap enam bulan.

Selama kampanye presiden AS tahun 2016, saat Donald Trump jadi kandidat Partai Republik, ia berjanji bahwa, jika terpilih, ia akan merelokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, dengan menggambarkan kota suci itu sebagai "ibukota abadi orang-orang Yahudi." Janji Trump menyalakan semangat di Israel dan memenangkan banyak pemilih Yahudi dan konservatif di AS.

Pada Mei 2017, Trump menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi Tembok Barat. Situs ini terletak di Kota Tua Yerusalem, yang diduduki pasukan Israel saat Perang Enam Hari 1967. Menurut laporan, Trump mempertimbangkan untuk memenuhi janji Yerusalem-nya selama kunjungan itu, tetapi ia disarankan untuk mengurungkan langkah itu supaya ketegangan regional tidak terpicu.

Saat pidato di Gedung Putih pada 6 Desember 2017, Trump mengatakan dia telah "memutuskan sudah waktunya untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel". Ia menambahkan langkah itu adalah "pengakuan atas kenyataan." Trump mengutip UU Kedutaan Besar Yerusalem sebagai salah satu alasan di balik keputusannya.

Setelah pengumuman Trump, ribuan Muslim di seluruh dunia berpartisipasi dalam demonstrasi memprotes keputusannya yang kontroversial. Para pengunjuk rasa berbaris di jalan-jalan, membakar bendera dan meneriakkan slogan anti-Israel di negara-negara termasuk Irak, Turki, Mesir, Malaysia, Indonesia dan Kashmir yang dikuasai India.

Aksi protes pun pecah di Eropa. Di Jerman, pada tanggal 8 Desember 2017, sebagian besar demonstran Muslim menghadiri rapat umum di dekat kedutaan AS di Gerbang Brandenburg Berlin, melambai-lambaikan bendera Palestina. Pemerintah Jerman termasuk di antara mereka yang memperingatkan langkah Trump.

Pada 21 Desember 2017, sidang darurat Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk keputusan Presiden AS Donald Trump yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebanyak 128 negara memberikan suara mendukung langkah tersebut, sementara sembilan suara menentangnya dan 35 negara abstain. Pemungutan suara dilakukan setelah AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB atas Yerusalem.

23 Februari, Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan mempercepat relokasi kedutaan ke Yerusalem. "Pembukaannya akan bertepatan dengan ulang tahun ke-70 Israel," kata juru bicara Deplu AS Heather Nauert. Peringatan itu jatuh pada tanggal 14 Mei. Selama kunjungan ke Yerusalem a bulan Januari, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan dia tidak yakin langkah itu akan selesai sebelum akhir 2019.

7 Mei, pemerintah Israel pasang rambu-rambu jalan pertama yang mengarah ke kedutaan AS di Yerusalem. Tanda-tanda itu dipasang di sisi selatan kota oleh konsulat AS. Walikota Yerusalem Nir Barkat menggantung tanda pertama. Ia menyatakan, "Ini bukan mimpi, itu kenyataan. Yerusalem adalah ibukota abadi orang-orang Yahudi dan dunia mulai menyadari fakta ini." Penulis: D.Martin (ap/ml)

Fatah dan Hamas muncul sebagai dua kekuatan politik utama dalam gerakan kemerdekaan Palestina. Tetapi ada perbedaannya. Misalnya dalam strategi, dalam hal penentuan nasib dan status kemitraan politik mereka.

Didirkan 1950-an oleh Yasser Arafat (foto), dan dipimpinnya hingga meninggal 2004. Partai sekuler ini awalnya berupaya dirikan negara Palestina lewat gerilya. Fatah jadi kekuatan utama dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dibentuk 1964 sebagai representasi berbagai faksi yang ingin menentukan nasib sendiri. Fatah berarti "kemenangan".

Organisasi militan ini didirikan Sheikh Ahmed Yassin 1987 dengan sokongan Ikhwanul Muslimin dan anggota PLO yang religius. Partai keagamaan ini mulai naik pamornya 1993, ketika menampik Kesepakatan Oslo, di mana PLO yang dipimpin Fatah setuju bahwa Israel punya hak untuk eksis. Hamas singkatan dari Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah yang berarti Gerakan Perlawanan Islam.

Tujuannya sama: penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Tapi caranya berbeda. Setelah akhiri perang gerilya terhadap Israel, Fatah jadi mitra perundingan utama di pihak Palestina. Mereka setujui solusi 2 negara dengan Yerusalem sebagai ibukota bersama. Sebaliknya Hamas tidak terima eksistensi Israel, dan serukan penghancurannya. Foto: Perayaan Hari Bencana di Gaza terkait pendirian Israel 1948.

Fatah tidak diklasifikasikan sebagai organisasi teroris. Tetapi pemerintah AS mengklasifikasikan Organisasi Abu Nidal dan Brigade Al Aqsa yang punya hubungan dengan Fatah, sebagai kelompok teroris. Sementara Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh AS, Israel dan Uni Eropa.

Koalisi Hamas-Fatah dibubarkan Presiden Mahmoud Abbas setelah Hamas mendesak pemerintah otonomi Palestina keluar dari Jalur Gaza (2006/2007). Setelahnya Hamas berkuasa di Jalur Gaza, dan Fatah di Tepi Barat Yordan. 2011 mulai ada pendekatan lewat pembicaraan menuju rekonsiliasi yang disokong Mesir. Foto: Dua orang kenakan topeng Presiden Mahmoud Abbas dan Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh.

Upaya perdamaian antara Hamas dan Fatah sudah digelar berkali-kali. Terakhir, kedua partai berusaha membentuk kabinet persatuan yang beranggotakan menteri-menteri tanpa partai, tahun 2014 Foto: dari kiri: Yasser Arafat, Menlu Israel Shimon Peres dan PM Israel Yitzak Rabin ketika mendapat Nobel Perdamaian 1994 berkat upaya mereka untuk mengadakan perdamaian. Penulis: Kathleen Schuster, Ed.: ml/as

Alaa al-Daly bermimpi mengibarkan bendera negaranya di ajang Asian Games di Jakarta, Agustus mendatang. Ia adalah atlet sepeda yang sedianya akan mewakili Palestina pada perhelatan akbar olahraga terbesar se-Asia tersebut. Namun apa daya, nasib berkata lain.

Pemuda berusia 21 tahun itu ditembak serdadu Israel ketika menghadiri aksi demonstrasi mengenang hari Nakba di perbatasan Israel dan Jalur Gaza. Akibatnya, kaki kanan Alaa harus diamputasi - sebuah vonis mati untuk seorang atlet.

Alaa mengaku tidak mengetahui aksi damai di perbatasan akan berubah menjadi insiden berdarah. Setidaknya 16 demonstran tewas dihujani peluru oleh serdadu Israel. Sementara 16 orang lain mengalami nasib seperti Alaa. Kendati beruntung masih hidup, peristiwa tersebut mengubah hidupnya untuk selamanya.

Kaki Alaa mungkin masih bisa diselamatkan seandainya ia mendapat pengobatan yang baik di luar negeri. Buat penduduk Jalur Gaza, satu-satunya layanan medis yang paling berkualitas hanya terdapat di Israel. Nahas buat sang atlet, militer Israel menolak mengabulkan permohonannya lantaran ia terlibat dalam aksi demonstrasi di perbatasan.

"Setiap bentuk permohonan layanan medis oleh teroris atau demonstran yang ikut serta dalam aksi berdarah akan ditolak," tulis IDF dalam pernyataannya. "Warga asing tidak memiliki hak untuk memasuki Israel, termasuk warga Palestina yang hidup di Jalur Gaza." Aksi demonstrasi yang berlangsung selama berhari-hari itu menyisakan 31 korban jiwa.

Alaa adalah satu dari sedikit atlet Palestina yang bisa berlaga di turnamen internasional. Ia bahkan atlet sepeda pertama yang diproyeksikan untuk tampil di ajang dunia. Kini Alaa bertekad melanjutkan mimpinya di ajang Paralimpiade atau Asian Para Games. Namun untuk itu ia harus terlebih dahulu berlatih berjalan untuk kelak bisa kembali menggowes sepeda.