Oposisi Akhiri Kekuasaan Barisan Nasional di Malaysia
9 Mei 2018
Koalisi oposisi Pakatan Harapan secara mengejutkan mengakhiri lebih dari separuh abad kekuasaan Barisan Nasional dalam pemilihan umum Malaysia. Kini PM Najib Razak terancam diseret ke meja hijau.
Iklan
Untuk pertamakali dalam sejarah Barisan Nasional gagal berkuasa. Kekalahan PM Najib Razak dalam pemilu kali ini menempatkan seorang veteran politik sebagai pahlawan kejutan, Mahathir Mohammad.
Menjelang matahari terbit, penghitungan suara sementara akhirnya mengumumkan Pakatan Harapan memperoleh mayoritas sederhana dengan 112 kursi dari 222 kursi di parlemen.
Dengan begitu Mahathir Mohammad berpeluang kembali memimpin Malaysia setelah 15 tahun menikmati masa pensiun. “Kami tidak menginginkan balas dendam. Yang kami inginkan adalah menegakkan hukum,” katanya merujuk pada kasus hukum 1MDB seperti dilansir The New Strait Times.
Langkah pertama yang akan dilakukan Mahathir adalah membebaskan bekas musuh bebuyutannya, Anwar Ibrahim. “Dia akan bebas bulan Juni. Setelah diampuni, dia akan bisa menjadi PM lagi.”
Kenapa Pemilu Malaysia Cacat Demokrasi?
Oposisi Malaysia membutuhkan keajaiban buat menguasai parlemen lewat pemilu nasional, bahkan ketika jumlah suara yang mereka kumpulkan melebihi koalisi pemerintah 2013 silam. Apa sebabnya?
Foto: Imago/Richard Wareham
Siasat Demografi
Jumlah penduduk pada daerah pemilihan sangat menentukan. Koalisi pemerintah biasanya menang di dapil yang dihuni bangsa Melayu. Namun banyak dapil tersebut berpenduduk sedikit seperti di Sabah atau Serawak. Sebaliknya kelompok oposisi berharap pada dapil berpenduduk multi-etnis yang berjumlah sedikit, meskipun ramai pemilih. Akibatnya sepertiga pemilih menentukan separuh jumlah kursi di parlemen.
Foto: Imago/imagebroker
Akal-akalan Daerah Pemilihan
Setiap 10 tahun sekali Komisi Pemilu (SPR) memetakan ulang daerah pemilihan sesuai sensus penduduk terbaru. Tapi oposisi mengritik pembagian dapil menguntungkan pemerintah. Penduduk keturunan yang cenderung memilih partai oposisi digabung dengan dapil pendukung oposisi, sementara warga Melayu disebar agar menjadi mayoritas di dapil lain. Akibatnya jumlah dapil pendukung pemerintah berlipat ganda.
Foto: picture alliance / dpa / S. Kahnert
Kejanggalan Daftar Pemilih
Sejumlah LSM mengeluhkan "kejanggalan" dalam daftar pemilih, termasuk keberadaan 2,1 juta pemilih baru yang tidak memiliki alamat. Komite Parlemen 2011 silam sempat memerintahkan SPR membersihkan daftar pemilih, namun hingga kini "rekomendasi" tersebut diabaikan. Atas dasar itu organisasi anti korupsi, Bersih, memperkirakan 15% pemilih tidak memenuhi syarat untuk mencoblos.
Foto: Getty Images
Dagelan Pemantau Asing
Pemerintah berusaha meyakinkan pemilu kali ini berjalan demokratis, antara lain dengan mengundang 25 perwakilan asing, termasuk dari Indonesia. Namun sisa negara yang diundang tidak memiliki kredibilitas demokrasi, antara lain dari Azerbaidjan, Maladewa, Pakistan, Uzbekistan, Kamboja dan Kirgistan. Komisi HAM Malaysia juga mengeluhkan pemantaunya ditolak oleh Komisi Pemilu untuk mengawasi TPS
Foto: picture alliance/zumapress
Peluru di Balik UU Anti Hoax
Bulan lalu parlemen mengesahkan UU Anti Hoax yang mengharamkan berita palsu. Namun aturan tersebut belakangan lebih sering digunakan buat mengintimidasi oposisi dan meredam laporan mengenai dugaan korupsi Dana Investasi Malaysia 1MDB yang ikut menyeret keluarga Perdana Menteri Najib Razak. Bekas PM Mahathir Mohammad baru-baru ini digugat ke pengadilan lantaran hal serupa.
Foto: picture-alliance/dpa/F. Ismail
Drama di Hari Pencoblosan
Ketetapan hari pemungutan suara digelar pada pertengahan minggu memicu kontroversi besar di Malaysia. Pasalnya banyak pemilih yang harus pulang kampung untuk bisa mencoblos. Meski kemudian ditetapkan sebagai hari libur nasional, kelompok oposisi mengklaim bakal kehilangan suara lantaran banyak pendukungya yang bekerja di luar kota, termasuk di antaranya setengah juta calon pemilih di Singapura.
Foto: picture-alliance/dpa
6 foto1 | 6
Desas desus soal kekalahan koalisi pemerintah sudah tersebar sejak sebelum tengah malam, ketika PM Najib Razak membatalkan acara jumpa pers dan menghilang dari kantor pusat Barisan Nasional.
Drama sempat memuncak ketika Komisi pemilihan umum Malaysia (SPR) menunda pengumuman hasil penghitungan cepat. Hingga dini hari proses penghitungan berjalan tersendat.
Ketidakpastian itu menyulut ketegangan antara massa pendukung oposisi dan aparat keamanan. Pakatan Harapan pun meminta masa sunyi selama 12 jam kepada pendukungnya.
Sejak awal pemilu kali ini beraroma “pribadi”. Mahathir mengaku “tanggungjawabnya” adalah menyingkirkan sosok yang justru dia bantu naik ke puncak kekuasaan, PM Najib Razak.
Sensor Malaysia Nilai Despacito "Tidak Islam"
Malaysia melarang pemutaran video lagu Despacito, yang jadi hit di banyak negara, di media milik pemerintah, karena dinilai "cabul" dan "tidak Islam." Sebelumnya sudah ada kasus-kasus serupa.
Foto: Youtube
Bernyanyi Tanpa Mengerti
Lirik lagu Despacito, yang dinyanyikan penyanyi Luis Fonsi, dalam bahasa Spanyol. Partai Islam Amanah yang mengecam lagu itu berargumentasi, "banyak anak kecil menyanyikan lagu itu tanpa mengerti kata-katanya.
Foto: picture alliance/AP Photo/L.Sladky
Ada Yang Lolos
Tapi sejumlah orang Malaysia berkomentar di media sosial, bahwa ada lagu-lagu lain yang juga cabul tapi lolos sensor, karena liriknya tampak tidak berbahaya. Misalnya "Milkshake" oleh Kelis, "Whistle" oleh Flo Rida, atau hit tahun 1997 "Barbie Girl" oleh Aqua.
Foto: picture-alliance/dpa
Sering Diputar
Sejumlah situs juga memberikan daftar lagu yang sebaiknya ditarik dari daftar pemutaran karena sering terdengar diputar di media. Misalnya "Bang Bang" oleh Ariana Grande, Jessie J and Nicki Minaj. Sebuah situs menambahkan catatan untuk lagu ini: "bukan tentang tembakan senjata."
Foto: picture-alliance/AP Photo/M. Sayles
Urusan Politik
Sensor tidak hanya terbatas karena isi yang "berbau" seks, narkotika, alkohol atau tidak senonoh. Kata-kata "Mazel Tov", yang dalam bahasa Ibrani berarti "semoga beruntung" disensor di Malaysia dari lagu band Black Eyed Peas yang berjudul "I Gotta Feeling." Penyebabnya: Malaysia tidak mengakui negara Israel, tidak punya hubungan diplomatis dan melarang warganya untuk berkunjung ke Israel.
Foto: picture alliance / abaca
Jangan Ikutkan Kepercayaan
Kata-kata Halleluyah dalam lagu Justin Bieber "As Long As You Love Me" juga jadi korban sensor Malaysia. Tapi lagu "Take Me To Church" oleh Hozier boleh diputar. Sebuah situs online mengutip perkataan seorang mantan DJ radio milik negara yang mengatakan, jika liriknya "rancu" bisa lolos dari sensor.
Foto: Getty Images/AFP/T. A. Clark
Terlalu Linglung untuk Punya Adat?
Lagu Lady Gaga yang berjudul "Born This Way", yang liriknya antara lain berbunyi: "tidak peduli homoseksual, heteroseksual atau bi, lesbian, transgender, aku dalam jalan yang benar" dinilai "menghina jika dipandang dari segi ketaatan sosial dan agama." Itu pernah menyulut kemarahan si penyanyi, juga kelompok LGBT di Malaysia.
Foto: picture alliance/dpa/F. von Erichsen
Kami Pilih "Tidak"
Tahun 2011, Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia melarang "Undilah" (yang bermakna "pergi berikan suara") karena isinya dinilai "menghina segmen-segmen masyarakat tertentu. Lirik lagu ini adalah campuran bahasa Malay, Inggris dan Mandarin. Videonya menampilkan sejumlah tokoh lokal (dan beberapa politisi oposisi), dan isinya mendorong rakyat untuk mendaftarkan diri dan memberikan suara.
Foto: Youtube
Satu Bahasa Saja
2004 lagu-lagu Malaysia yang berisi lirik dalam bahasa Inggris dilarang setelah pemerintah dikritik dan dituduh mengizinkan mereka "mencemari kemurnian dan kesucian bahasa Malaysia." Ironisnya, sensor terhadap Despacito menyulut tumbuhnya cover version dan parodi, misalnya lagu berjudul "Incognito", lagu lucu versi Malaysia tentang pria yang diputus pacar (foto). Penulis: Brenda Haas (ml/hp)
Foto: Youtube
8 foto1 | 8
Kekuasaan Najib mulai goyah sejak dia didera skandal korupsi senilai 4,5 miliar Dollar AS melalui dana investasi Malaysia 1MDB. Mahathir menuding bekas anak didiknya itu “mencuri” dari negara.
Mahathir banyak mendapat simpati pemilih muda lantaran dianggap bebas dari kepentingan. Salah satu syarat yang ia ajukan kepada oposisi adalah Anwar Ibrahim sebagai calon perdana menteri.
Kemenangan oposisi tidak didapat dengan mudah Sebelum pemilu pemerintah Malaysia banyak mendapat kritik menyusul sistem pemilihan yang cendrung menguntungkan Barisan Nasional.
Pemetaan daerah pemilihan misalnya penuh kejanggalan lantaran menempatkan warga etnis Melayu sebagai mayoritas di sebagian besar dapil. Pribumi merupakan pemilih setia Barisan Nasional.
rzn/vlz (straits times, the star, spr, freemalaysiatoday)
Mencemooh PM Najib Razak Lewat Karikatur
Kartunis Malaysia, Zunar, diancam 43 tahun penjara lantaran menggugat budaya korupsi di negerinya. Ironisnya ia dikenakan UU Penghasutan 1948 yang ditetapkan pemerintahan kolonial Inggris
Foto: Getty Images/AFP/M. Rasfan
Bahasa Kebebasan
Tidak jarang Zunar berurusan dengan pemerintah Malaysia. Berulangkali ia dibui lantaran karikaturnya dinilai terlalu kritis terhadap negara. Namun ia bersikukuh. "Mereka bisa merantai tangan saya, kaki saya, leher atau seluruh tubuh saya," ujarnya, "tapi saya tidak akan berhenti menggambar."
Foto: Zunar
Perdana Menteri Perampok
Adalah Perdana Menteri Najib Razak yang paling sering muncul dalam karya Zunar. Ia belum lama ini diduga terlibat dalam skandal korupsi sebesar 2,6 miliar Dollar AS dari dana investasi Malaysia 1MDB. Sekitar 700 juta Dollar AS diantaranya mendarat di rekening pribadi Razak. Sang perdana menteri berdalih uang itu merupakan "dana sumbangan kampanye" dari Arab Saudi.
Foto: Zunar
Hartawan Berdosa
Zunar menilai Razak adalah kelptokrat paling tamak sedunia. Ia bahkan menggeser Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, di tempat kedua. Resminya harta Mugabe diklaim sebesar 10 juta Dollar AS. Tapi sang diktatur punya seribu cara menilap uang negara tanpa menyisakan bukti hukum.
Foto: Zunar
Keadilan Terarah
Perdana Menteri Razak tidak perlu mengkhawatirkan langkah hukum terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi 1MDB, keluh Zunar. "Kami punya seorang menteri kehakiman, mahkamah agung dan gedung pengadilan, tapi kami tidak punya keadilan," ujarnya.
Foto: Zunar
Kebebasan di Balik Jeruji
Buat menghadapi suara-suara kritis pemerintah Malaysia menggunakan Undang-undang dari era penjajahan Inggris. "Sedition Act" alias UU anti Penghasutan melarang perdebatan umum yang memiliki tendensi "subversif." Aturan tersebut kini sering digunakan buat membungkam wartawan, seniman dan penulis seperti Zunar.
Foto: Zunar
Demi Kepentingan Bisnis
Zunar juga mengritik Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Buatnya perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan yang baik dengan Malaysia lebih penting ketimbang perlindungan HAM dan situasi mengenaskan tahanan politik di negeri tersebut.
Foto: Zunar
Kritik Bergambar
Karya karikatur Zunar saat ini sudah berjumlah ribuan. Sejak dua dekade ia berjuang melawan korupsi dengan pensil dan kertas. Kendati terancam hukuman ia tetap bersikukuh menggambar karikatur yang bersifat kritis. Zunar bahkan menyediakan gambar karikaturnya secara gratis di situs pribadinya, www.zunar.my