Perundingan Arab-Israel dimulai pada tahun 1978 di bawah penengahan AS. Bertempat di Camp David, pada 26 Maret 1979, Perjanjian Damai Israel Palestina ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat (kiri) dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin (kanan), melalui penengahan Presiden AS Jimmy Carter (tengah).

Negosiasi di Norwegia antara Israel dan PLO menghasilkan Perjanjian Oslo I, yang ditandatangani pada September 1993. Perjanjian tersebut menuntut pasukan Israel mundur dari Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan otoritas sementara Palestina akan membentuk pemerintahan otonomi untuk masa transisi lima tahun. Kesepakatan kedua ditandatangani pada tahun 1995.

Presiden AS Bill Clinton pada tahun 2000 mengundang Perdana Menteri Israel Ehud Barak (kiri) dan Pemimpin PLO Yasser Arafat (kanan) ke Camp David untuk membahas masalah perbatasan, keamanan, permukiman, pengungsi dan status Yerusalem. Meskipun negosiasi menjadi lebih rinci dari sebelumnya, tidak ada kesepakatan yang dicapai.

Negosiasi Camp David diikuti dengan pertemuan di Washington di Kairo dan Taba, Mesir - semuanya tanpa hasil. Setelahnya Liga Arab mengusulkan Prakarsa Perdamaian Arab di Beirut, Maret 2002. Rencana tersebut meminta Israel menarik diri ke perbatasan sebelum 1967. Sebagai imbalannya, negara-negara Arab akan setuju untuk mengakui Israel.

AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB bekerja sama sebagai Kuartet Timur Tengah untuk mengembangkan peta jalan menuju perdamaian. PM Palestina saat itu, Mahmoud Abbas, menerima teks tersebut, namun mitranya dari Israel, Ariel Sharon, keberatan. Peta jalan itu memuat tentang solusi dua negara Sayangnya, hal itu tidak pernah dilaksanakan. Dalam foto: Yasser Arafat dan pejabat Uni Eropa Lord Levy.

Presiden AS Donald Trump memperkenalkan rancangan perdamaian tahun 2020. Tetapi rancangan itu menuntut warga Palestina menerima pemukiman Yahudi di kawasan Tepi Barat yang diduduki Israel. Palestina menolak rencangan tersebut.

Rencana Israel mengusir empat keluarga Palestina dan memberikan rumah mereka di Yerusalem Timur kepada pemukim Yahudi berujung bentrokan dan aksi protes di Yerusalem. Hamas kemudian menembakkan lebih 2.000 roket ke Israel, dibalas dengan serangan udara militer Israel, yang menghancurkan banyak bangunan di Jalur Gaza. (hp/gtp)

Sejumlah skandal pernah menerpa orang nomor satu di Israel ini. Tapi karir politik Benjamin Netanyahu tidak pernah menyurut. Terutama ketika kelompok oposisi melemah dan Donald Trump menduduki Gedung Putih, Sang Perdana Menteri sepantasnya merasa tak tersentuh. Namun tiga kasus dugaan korupsi kini mengancam menamatkan karirnya.

Skandal pertama yang membelit Netanyahu melibatkan hadiah bernilai tinggi yang ia dapat dari Arnon Milchan, taipan Yahudi yang memiliki bisnis hiburan di Amerika Serikat. Polisi meyakini Milchan memberikan beragam hadiah bernilai hingga 180.000 Dollar AS, termasuk di antaranya cerutu, champagne dan perhiasan buat sang Isteri, Sara.

Dugaan korupsi dilayangkan karena Milchan pada saat itu memiliki stasiun televisi Israel Channel 10 yang membutuhkan bantuan dana dari pemerintah untuk bertahan hidup. Polisi sedang menyidik apakah kepentingan bisnis Milchan berkaitan dengan pemberian hadiah bernilai mahal tersebut.

Skandal kedua melibatkan konglomerat lain, Arnon Mozes, pemilik koran beroplah terbesar kedua di Israel, Yedioth Achronoth. Meski awalnya bermusuhan secara politis, Netanyahu kemudian bersedia membantu Mozes menggembosi oplah Israel Today yang merupakan pesaing terbesar Yedioth Achronoth. Sebagai imbalannya Mozes menjanjikan dukungan lewat harian miliknya tersebut.

Rekaman percakapan antara Mozes dan Netanyahu jatuh ke tangan kepolisian secara tidak sengaja, ketika penyidik sedang menginvestigasi kasus lain. Kebocoran itu menjadi petaka buat Netanyahu karena Sheldon Adelson, pemilik harian Israel Today, banyak membiayai kampanye Netanyahu sebelum menjadi perdana menteri. Sheldon lantas terang-terangan mengaku "kecewa" terhadap bekas anak didiknya itu.

Adapaun skandal terakhir yang menerpa Netanyahu dipicu oleh perjanjian pembelian kapal selam dari Jerman senilai dua miliar Dollar AS. Tersangka utama kasus korupsi dalam pembelian kapal selam itu adalah David Shimron, kuasa hukum dan keponakan Netanyahu. Ia ditangkap polisi bersama Mickey Ganor yang melobi pemerintah Israel untuk membeli produk ThyssenKrupp.

Kasus terakhir tergolong pelik karena bekas kepala staf Netanyahu, Ari Harow, telah sepakat untuk menjadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Bersamaan dengan itu polisi mengumumkan bahwa Netanyahu secara resmi menjadi tersangka dalam setidaknya dua kasus "penipuan dan korupsi."

Skandal seputar Netanyahu akhirnya membuat Partai Likud ketar ketir. Petinggi partai berulangkali terlibat adu mulut antara satu sama lain di depan publik mengenai masa depan sang Perdana Menteri. Namun hingga kini Likud belum mengubah sikap terkait Netanyahu. "Perdana menteri tidak perlu mengundurkan diri. Dia cuma harus membuktikan diri tak bersalah," kata Ketua Dewan Koalisi Likud, David Bitan.