Lebih dari sepekan sudah sejak lawatan Sekjen PBB Ban Ki Moon ke Myanmar, nama resmi Birma, Junta Militer Myanmar mengumumkan akan memberikan amnesti bagi para tahanan politiknya. Utusan Myanmar untuk Perserikatan Bangsa Bangsa, Jendral Than Swe, mengungkapkan hal tersebut di hadapan Dewan Keamanan PBB di New York: "Pemerintah Myanmar bermaksud mengimplementasikan semua rekomendasi selayaknya yang diusulkan oleh Sekjen PBB. Seperti yang diharapkan oleh Sekjen PBB, atas alasan kemanusiaan, akan dihibahkan amnesti bagi para tahanan, dengan demikian mereka dapat berpartisipasi dalam pemilu tahun 2010.“

Diperkirakan terdapat lebih 2100 tahanan politik di Myanmar. Dari jumlah itu, seberapa banyak yang akan dilepaskan? Dan siapa saja yang akan dibebaskan? Apakah termasuk peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi?

Hal-hal penting ini tak dijabarkan lebih lanjut oleh Than Swe. Ia malah lebih banyak mengungkapkan alasan mengapa junta Militer Myanmar membatalkan pertemuan antara Ban Ki Moon dengan Aung San Suu Kyi. “Pemimpin negara kami telah mempersiapkan untuk memenuhi keinginan Sekjen PBB dan mengizinkan pertemuan dengan Aung San Suu Kyi. Namun kami menyesalkan bahwa hal tersebut tidak dimungkinkan karena keputusannya terletak di tangan pengadilan independen. Pengadilan tidak diperbolehkan mendapat intervensi dari pihak luar.”

Sekjen PBB Ban Ki Moon bersikap hati-hati terhadap pernyataan utusan PBB untuk Myanmar itu. Ia juga sekali lagi menyesalkan penolakan Myanmar atas keinginannya bertemu Suu Kyi: "Anda telah mendengar pernyataan dari utusan Myanmar untuk PBB, bahwa pemerintah Myanmar akan memberikan amnesti. Namun saya sendiri tidak tahu pasti, siapa yang akan memperoleh amnesti itu. Saya telah menegaskan dengan jelas bahwa khususnya Aung San Suu Kyi harus dibebaskan dan ambil bagian dalam pemilu.“

Senada dengan sikap Ban Ki Moon, pihak oposisi di Birma juga skeptis bahwa Aung San Suu Kyi akan termasuk diantara para politisi yang bakal dibebaskan. Juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi NLD, Nyan Win, mengatakan menyambut pembebasan para tahanan itu, bila memang banyak tahanan politik yang dibebaskan. Namun ia meragukan hal tersebut. Sebab dalam amnesti sebelumnya hanya segelintir tahanan politik saja yang ikut dilepaskan.

Junta Militer Myanmar sebelumnya pernah mengumumkan memberikan amnesti bagi para tahanan politiknya. Terakhir di bulan Februari, dilaporkan junta militer membebaskan 6000 tahanannya. Diantaranya, menurut laporan organisasi hak asasi manusia, terdapat hanya sekitar 20 tahanan politik yang ikut dilepaskan.

Musch Borowska / Ayu Purwaningsih

Editor: Hendra Pasuhuk