Partai yang memegang kekuasaan di Cina yakni Partai Komunis Cina (PKC) pada hari Kamis (11/11) menyetujui sebuah resolusi yang mengangkat status Presiden Xi Jinping dan mengkonsolidasikan otoritasnya. Resolusi ini dilihat sebagai langkah untuk kemungkinan mengamankan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Resolusi tentang "prestasi dan pengalaman sejarah" partai sejak didirikan 100 tahun lalu itu disahkan pada akhir pertemuan tertutup yang berlangsung selama 4 hari. Pertemuan ini dihadiri lebih dari 300 pemimpin puncak di Komite Sentral, demikian laporan media pemerintah Cina.

Resolusi ini menempatkan Xi dalam posisi sejajar dengan Mao Zedong dan Deng Xiaoping, dua pemimpin sebelumnya yang berhasil mengukuhkan posisi mereka sebagai pemimpin terkuat lewat dua buah resolusi yang disahkan tahun 1945 dan 1981.

Pada pertemuan yang dikenal sebagai Pleno Keenam ini, PKC meninggikan peran Xi Jinping dalam salah satu ideologinya. Untuk kali pertama, nama presiden itu disebut dalam sebuah dokumen resmi sebagai "inovator utama" di balik "Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik Cina untuk Era Baru".

Seberapa penting resolusi ini?

Xi Jinping adalah anak dari salah satu jenderal yang menjabar pada masa pemerintahan Mao. Ia telah memperoleh otoritas pribadi yang lebih luas dibandingkan dengan pemimpin mana pun sejak Deng Xiaoping, yang telah meluncurkan reformasi yang kemudian mengubah Cina jadi pusat kekuatan ekonomi.

Pada tahun 2018, PKC menghapus batas masa jabatan pria berusia 68 tahun itu sebagai presiden. Langkah ini menunjukkan niat Xi Jinping untuk tetap berkuasa. Dia juga tidak memiliki saingan yang dinilai cukup kuat.

Namun, perpanjangan masa jabatan lewat resolusi ini akan mematahkan tradisi partai untuk memimpin selama dua dekade. Ini berarti Xi harus mundur pada tahun depan ketika masa jabatan lima tahun keduanya sebagai sekretaris jenderal berakhir. Periode kepemimpinan Xi Jinping ditandai dengan menjatuhkan hukuman berat terhadap koruptor dan kebijakan represif di wilayah-wilayah seperti Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong.

Ditetapkan sebagai "inti dari keseluruhan partai"

Pada hari Jumat (12/11), PKC mengadakan konferensi pers untuk lebih menjelaskan rincian resolusi tersebut. Pejabat partai menggambarkan Xi sebagai "juru mudi" peremajaan di Cina dan menekankan bahwa resolusi ketiga lebih menekankan pada pencapaian dan pengalaman sejarah. Konferensi ini juga menyoroti pencapaian signifikan "sosialisme dengan karakteristik Cina" di bawah kepemimpinannya. 

"Dalam menghadapi situasi yang serius dan tugas yang kompleks, Komite Sentral Partai, dengan Xi Jinping sebagai intinya, telah membuat pencapaian yang mengesankan dan menetapkan Xi Jinping sebagai inti dari Komite Sentral Partai dan inti dari keseluruhan Partai," ujar Wang Xiaohuei, wakil direktur departemen propaganda Partai Komunis Cina.

Ketika wartawan meminta para pejabat untuk menguraikan lebih lanjut masalah politik, budaya dan ekonomi yang relevan, direktur Kantor Penelitian Kebijakan Pusat PKC Jiang Jinquan menekankan perlunya "dengan tegas mendukung dan mempertahankan posisi inti Xi" sambil menekankan bahwa partai memiliki kekuatan ketika ada inti di Komite Sentral Partai dan inti di partai secara keseluruhan.

Hampir pasti amankan masa kepemimpinan ketiga

Xi Jinping secara luas dipandang sebagai pemimpin Cina yang paling kuat sejak Mao. Partai tersebut sebelumnya telah mendefinisikan ideologi ini sebagai produk dari "pengalaman dan kebijaksanaan kolektif partai dan rakyat".

Para ahli mengatakan "Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik Cina untuk Era Baru" mungkin disingkat menjadi "Pemikiran Xi Jinping" oleh Kongres Partai pada paruh kedua tahun depan. Saat itu Xi diprediksi hampir pasti akan mengamankan masa kepemimpinan ketiga.

Menurut komunike akhir pertemuan yang dilaporkan oleh media pemerintah, partai memutuskan harus "dengan tegas menjunjung tinggi posisi inti Kamerad Xi Jinping" di dalam partai. 

Mengomentari langkah tersebut Jude Blanchette, ahli politik Cina di lembaga pemikir Center for Strategic and International Studies yang berkantor di Washington, Amerika Serikat, mengatakan bahwa pesan yang disampaikan partai mengenai Xi terkesan mirip budaya mengkultuskan.

Tayangan berita dari pertemuan tersebut di televisi pemerintah CCTV menunjukkan delegasi partai yang duduk dalam barisan menghadap Xi memberikan suara pada resolusi tersebut dengan mengacungkan tangan,

"Mengingat penekanan partai terhadap disiplin dan loyalitas, konsekuensi apabila tidak mendukung resolusi akan menjadi bencana bagi anggota partai," ujar Yang Chaohui, dosen ilmu politik di Peking University.

ae/vlz (Reuters, AFP, dpa, AP)