Desakan dilayangkan organisasi antikemiskinan, Oxfam International, seiring pembukaan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Senin (16/1).

Dalam laporannya, Oxfam mengusulkan agar "windfall tax” atau pajak tambahan tidak hanya dikenakan terhadap industri minyak dan gas, tetapi juga terhadap perusahaan-perusahaan makanan yang mencetak keuntungan besar dari inflasi.

Windfall tax biasanya dikenakan bagi perusahaan yang mendapat lonjakan keuntungan akibat gejolak politik dan ekonomi.

Laporan tersebut diharapkan bisa memicu diskusi antara penyelenggara negara dan pemimpin bisnis di Davos. Oxfam mencatat betapa harta kaum terkaya di Bumi semakin berlipatganda ketika dunia menghadapi gelombang krisis, mulai dari perubahan iklim, pandemi Covid-19, hingga perang di Ukraina.

Dalam dua tahun terakhir, kekayaan satu persen kelompok paling makmur di dunia meningkat dua kali lipat dibandingkan 99 persen populasi Bumi. Sementara itu, setidaknya 1,7 miliar buruh di dunia menghadapi laju inflasi yang meningkat lebih cepat ketimbang kenaikan upah.

Untuk menanggulangi masalah ini, Oxfam mendesakkan pajak tambahan bagi kaum kaya, antara lain melalui ragam kebijakan termasuk pajak "solidaritas” dan kenaikan pajak penghasilan bagi orang kaya. Harta mantan orang terkaya di dunia, Elon Musk, misalnya hanya dipajak sebesar tiga persen antara 2014 hingga 2018.

Perolehan pajak untuk pemerataan kemakmuran

Tahun lalu, sejumlah negara mengenakan pajak tambahan bagi perusahaan minyak dan gas yang diuntungkan oleh lonjakan harga akibat perang di Ukraina. Perolehan pajak antara lain digunakan untuk membantu masyarakat membiayai kebutuhan energi. 

Oxfam ingin agar kebijakan serupa juga dikenakan kepada industri makanan, serta untuk mengurangi kesenjangan kemakmuran antara miskin dan kaya.

"Jumlah triliuner terus bertambah dan mereka semakin kaya. Selain itu perusahaan energi dan makanan juga mengeruk keuntungan secara berlebihan,” kata Gabriela Bucher, Direktur Eksekutif Oxfam International.

"Apa yang kita butuhkan adalah pajak tambahan, tidak hanya bagi perusahaan energi, tetapi juga terhadap perusahaan makanan, demi mengakhiri krisis kemarukan,” kata Bucher kepada AP.

Oxfam melaporkan, banyak perusahaan yang menggunakan perang sebagai alasan untuk melambungkan harga di atas kewajaran. Terutama sektor energi dan makanan tergolong jenis industri yang didominasi oleh segelintir perusahaan. 

Minimnya persaingan usaha memudahkan korporasi untuk mendikte harga agar tetap tinggi, kata Oxfam.

Saat ini, baru Portugal yang sudah menetapkan windfall tax bagi perusahaan energi dan makanan, termasuk supermarket. UU tersebut resminya mulai berlaku sejak bulan Januari dan akan diterapkan  secara bertahap sepanjang 2023.

Pajak sebesar 33 persen di Portugal harus dibayarkan oleh perusahaan yang mencatatkan rata-rata  lonjakan keuntungan setidaknya sebesar 20 persen selama empat tahun terakhir. Perolehan pajak nantinya akan digunakan untuk membiayai program sosial atau membantu usaha kecil dan menengah.

Menurut analisa Oxfam terhadap 95 perusahaan yang mencetak keuntungan berlebih, sebanyak 84 persen profit dibagikan kepada pemegang saham, ketika kenaikan ongkos produksi sebaliknya dibebankan kepada konsumen.

rzn/hp (rtr,ap)