Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah akan mengeluarkan paket ekonomi tahap IV. Ia menyatakan paket kebijakan ekonomi tahun ini "istimewa". Apa itu bisa mendorong laju ekonomi Indonesia?
Foto: BAY ISMOYO/AFP/Getty Images
Iklan
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan siap mengumumkan paket ekonomi IV setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dikatakannya, paket stimulus ekonomi terbaru itu kemungkinan diumumkan resmi Kamis, 15 Oktober. Diharapkan, rangkaian kebijakan baru ini akan bisa memulihkan ekonomi Indonesia yang melambat drastis belakangan ini. Di depan wartawan Darmin Nasution belum bersedia mengatakan fokus paket kebijakan yang baru. Namun mencuat dugaan, paket stimulus keempat antara lain akan mengatur upah minimal buruh.
Aksi protes buruh tuntut kenaikan upah terus marakFoto: Reuters/Beawiharta
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan sebelumnya, selain efek peningkatan di bidang ekonomi, dengan diluncurkannya paket baru diharapkan rakyat memberikan sentimen positif kepada pemerintah, yang serius menangani masalah ekonomi negara. Tapi banyak yang menuding, kebijakan ekonomi itu hanya bertujuan mendongkrak citra Jokowi yang belakangan melorot tajam.
Mengamati perkembangan terakhir harian Financial Times berkomentar bahwa kepopuleran Jokowi memudar karena setelah menjadi presiden selama lebih dari setahun tidak mampu memenuhi janji-janjinya.
Jokowi harus belajar
Sejumlah suara mulai mengatakan bahwa Jokowi harus belajar menangani masalah dan belajar cepat. Direktur pusat penelitian ekonomi dan pembangunan Universitas Pajajaran (CEDS) Dr. Arief Anshory Yusuf mengatakan mengatasi masalah ekonomi sebuah negara tentu lebih berat dan rumit daripada masalah ekonomi sebuah kota.
Menanggapi harga-harga yang semakin tinggi, masyarakat mengharapkan kenaikan upah dan gaji. Sementara Menko Perekonomian menyatakan Senin, peraturan pemerintah tentang pengupahan masih dalam proses diskusi lintas sektoral. "Kita sedang proses," ujar Darmin Nasution, " Kita diskusikan dulu satu dua hari dengan semua pihak yang berkaitan."
Dampak perlambatan ekonomi bagi masyarakat
Paket stimulus ketiga yang antara lain berisi kebijakan menurunkan harga solar, yang dilansir pekan silam memang disambut baik oleh masyarakat. Walaupun tetap mencuat kekhawatiran bahwa dalam waktu singkat harganya akan naik lagi secara drastis, mengikuti fluktuasi harga minyak dunia.
Foto: R. Gacad/AFP/Getty Images
Menurunnya kemajuan ekonomi juga berdampak pada kemampuan warga untuk membeli barang. Sehingga kecenderungan yang bisa diamati belakangan ini adalah, warga lebih mengutamakan kebutuhan primer. Dampak negatifnya antara lain dirasakan perusahaan kelas menengah, yang bisa dibilang memenuhi 50% perekonomian Indonesia. Misalnya sektor kerajinan tangan seperti mebel kayu tradisional menderita karena kekurangan pembeli. Media melaporkan, setelah Rupiah agak menguat lagi, warga malahan bingung.
Indonesia menghadapi tantangan berat untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonominya ke kisaran semula, sekitar 7 persen per tahun. Hingga kuartal kedua tahun ini, ekenomi melemah dan pertumbuhan hanya mencapai 4,7 persen, terendah sejak 2009. Selain itu kasus korupsi masih merajalela, dan banyak pihak berupaya menjegal lembaga anti korupsi. Dditambah lagi masalah aktual seperti bencana kabut asap yang semakin meluas sampai ke negara-negara tetangga, yang ikut membebani ekonomi negara.
Peringkat Korupsi Negara Anggota ASEAN
Indonesia bukan yang terkorup di Asia Tenggara. Tapi pemerintah di Jakarta tertinggal jauh dibandingkan negeri jiran dalam urusan memberantas praktik korupsi di tingkat pejabat tinggi.
Foto: Reuters
Singapura - Peringkat 7 dari 175 Negara
Negeri singa laut ini sejak lama dikenal minim korupsi. Dari tahun ke tahun Singapura nyaris tak pernah absen dari daftar 10 besar negara terbersih di dunia. Namun begitu beberapa sektor tetap dianggap rawan korupsi, antara lain media, industri dan partai politik.
Foto: AFP/Getty Images
Malaysia - 50 dari 175
Praktik korupsi di Malaysia didorong oleh sistem pemerintahan. Sumbangan buat partai politik misalnya, baik dari perusahaan maupun individu, tidak dibatasi dan partai tidak diwajibkan melaporkan neraca keuangannya secara terbuka. Kendati bergitu sejak 2013 Malaysia naik tiga peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi milik Transparency International.
Foto: Reuters/O. Harris
Thailand - 85 dari 175
Pertalian erat antara politik dan bisnis dinilai menjadi sumber terbesar praktik korupsi di Thailand. Tidak jarang posisi puncak di kementrian diambilalih oleh pengusaha yang bergerak di bidang yang sama. Thailand juga termasuk negara yang paling sedikit menjebloskan koruptor ke penjara.
Foto: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images
Filipina - 85 dari 175
Pemerintah negeri kepulauan di tepi laut Cina Selatan ini telah berbuat banyak buat mencegah praktik korupsi. Hasilnya posisi Filipina melejit dari peringkat 94 tahun 2013 lalu ke posisi 85 di tahun 2014. Pencapaian tersebut tergolong apik, mengingat tahun 2011 Filipina masih bercokol di peringkat 129 dari 175 negara.
Foto: picture-alliance/dpa
Indonesia - 107 dari 175
Indonesia berada di peringkat 114 tahun 2013 silam. Dibandingkan negeri jiran yang lain seperti Filipina, pemerintah di Jakarta masih tergolong lambat memberantas praktik korupsi di tingkat pejabat tinggi negara. Sejak awal berdirinya 2004 silam, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tercatat cuma mampu menangani sekitar 660 kasus dugaan korupsi, yang membuahkan 322 tuntutan di pengadilan.
Foto: R. Isabell Duerr
Vietnam - 119 dari 175
Negara komunis Vietnam adalah satu dari sedikit negara ASEAN yang tertinggal di bidang penanganan korupsi. Uniknya sebagian besar kasus dugaan korupsi di Vietnam terjadi di sektor swasta. Baru-baru ini empat pejabat perusahaan kereta api negara dipecat lantaran terlibat dalam kasus suap senilai 758.000 US Dollar. Maraknya korupsi menjadi alasan rendahnya keterlibatan investor asing di Vietnam.
Foto: DW/R. Ebbighausen
Laos - 145 dari 175
Laos tidak cuma tertinggal, malah merosot dari peringkat 140 di tahun 2013 ke posisi 145 tahun lalu. Pemerintah Laos berupaya menghadang gelombang korupsi dengan mendirikan lembaga anti rasuah 2011 silam. Namun hingga kini belum tercatat adanya kasus korupsi besar yang masuk ke pengadilan.
Foto: Global Witness
Kamboja - 156 dari 175
Sejak 2010 pemerintah Kamboja memiliki Undang-undang Anti Korupsi. Tapi perangkat hukum tersebut dinilai tidak melindungi individu yang melaporkan kasus korupsi. Pelapor bisa dihukum penjara jika tudingannya tidak terbukti. Selain itu Kamboja juga mencatat jenis korupsi paling barbarik, yakni menyuap aparat negara untuk melakukan penculikan dalam bisnis perdagangan manusia.
Foto: Reuters
Myanmar - 156 dari 175
Negara yang dikenal dengan nama Burma ini memperbaiki posisi satu peringkat dari 157 ke 156 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2014. Berada di bawah kekuasaan militer yang korup selama berpuluh tahun, Myanmar yang kini berada di bawah pemerintahan sipil masih kesulitan menanggulangi maraknya korupsi. Sebanyak 60% perusahaan, baik lokal maupun internasional, mengaku harus menyuap buat mendapatkan izin.
