Pakistan telah menyelesaikan rencana untuk mendeportasi semua imigran ilegal, termasuk sekitar 1,7 juta warga Afganistan, pada 1 November, kata para pejabat pada Kamis (26/10).

"Ini adalah tugas yang menantang,” kata pejabat menteri dalam negeri Sarfraz Bugti pada konferensi pers di Islamabad. Dia menambahkan, Pakistan bertekad untuk mengusir semua imigran ilegal.

"Semua imigran gelap sudah teridentifikasi. Negara punya data yang lengkap,” kata Sarfaz Bugti. "Saya ingin mengajukan imbauan sekali lagi, semua imigran ilegal harus meninggalkan negara ini secara sukarela sesuai tenggat waktu yang ditentukan.”

Islamabad telah mengumumkan, tenggat waktu deportasi imigran tidak berdokumen hingga akhir bulan Oktober. Menurut Sarfaz Bugti, tidak akan ada perpanjangan batas waktu. Dia juga mengatakan, tindakan akan diambil terhadap siapa pun yang terlibat dalam membantu atau menyembunyikan para imigran gelap tersebut.

Pusat-pusat deportasi sudah didirikan

Para pejabat Pakistan mengatakan, para imigran gelap, yang sebagian besar telah tinggal di Pakistan selama bertahun-tahun dan bersedia meninggalkan negara itu secara sukarela, akan dibantu untuk meninggalkan negara tersebut. Namun mereka memperingatkan siapa pun yang ditemukan di negara itu secara ilegal setelah Rabu depan akan ditangkap.

Menurut Jan Achakzai, juru bicara pemerintah Baluchistan barat daya, tiga pusat deportasi sedang didirikan di provinsinya. Salah satunya akan berada di Quetta, ibu kota provinsi itu.

Azam Khan, pejabat perdana menteri di provinsi barat laut Khyber Pakhtunkhwa, mengatakan wilayah tersebut akan memiliki tiga pusat deportasi. Lebih dari 60.000 warga Afganistan telah kembali ke rumah sejak pengumuman batas waktu itu, tambahnya.

Siapa yang akan menjadi sasaran deportasi?

Pakistan menampung jutaan warga Afganistan yang meninggalkan negara mereka selama massa pendudukan Soviet tahun 1979-1989. Jumlahnya membengkak setelah Taliban merebut kekuasaan di Afganistan pada Agustus 2021.

Pemerintah Pakistan melaporkan ada 1,4 juta warga Afganistan yang terdaftar sebagai pengungsi legal, dan tidak perlu khawatir. Pakistan membantah secara khusus menargetkan warga Afganistan, dan mengatakan bahwa fokusnya adalah pada orang-orang yang berada di negara tersebut secara ilegal, apapun kewarganegaraan mereka.

Pemerintah Pakistan mengatakan, mereka mengambil keputusan tersebut setelah sejumlah warga Afganistan diketahui terlibat dalam berbagai tindak kejahatan, penyelundupan, dan serangan terhadap pemerintah dan tentara, termasuk 14 dari 24 bom bunuh diri tahun ini saja.

Tindakan keras ini telah dikecam secara luas. Pekan lalu, sekelompok mantan diplomat AS dan perwakilan organisasi pengungsi mendesak Pakistan untuk tidak mendeportasi warga Afganistan yang menunggu visa AS di bawah program pemukiman kembali pengungsi yang melarikan diri dari pemerintahan Taliban.

PBB juga mengeluarkan seruan serupa, dengan mengatakan bahwa tindakan keras tersebut dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pemisahan keluarga.

hp/as (rtr, afp, ap)