Menyusul kisruh politik di pekan-pekan terakhir, Pakistan kini memiliki kepala pemerintahan yang baru. Raja Pervez Ashraf yang dinominasikan di menit-menit terakhir untuk menggantikan bekas Menteri Tekstil Makhdoom Shahabuddin, terpilih dengan suara terbanyak oleh majelis rendah Pakistan, hari Jumat (22/6).

Krisis politik terbaru di Islamabad dimulai hari Selasa (19/6) ketika Mahkamah Agung mencabut kewenangan Perdana Menteri Yusuf Raza Gilani dan dengan begitu secara tidak langsung ikut membubarkan kabinet pemerintah. Partai PPP yang memerintah pun terpaksa mencari pengganti Gilani.

Kejaksaan Memeriksa Ashraf

Ashraf bukan wajah baru dalam peta politik Pakistan. Politikus berusia 61 tahun itu pernah memegang Kementrian Air dan Energi di kabinet pimpinan Gilani. Posisi barunya sebagai orang nomor satu di Pakistan bukan berarti aman, lantaran kejaksaan agung juga berniat memeriksanya atas dugaan korupsi.

Ashraf diduga menerima uang suap dalam kasus penyewaan pembangkit listrik dan membeli sebuah rumah mewah di London dengan uang tersebut. Skandal ini membuat sebagian media mengolok-olok namanya sebagai "Raja Rental".

Tuduhan korupsi pula yang membuat politikus dari Provinsi Sindh itu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. Sebagian besar penduduk Pakistan menuding Ashraf bertanggungjawab atas krisis energi yang sempat melanda dengan lebih dari 20 jam pemadaman bergilir setiap hari.

Perebutan Kekuasaan di Pakistan

Islamabad kini menghadapi perang perebutan kekuasaan antara Mahkamah Agung dan lembaga eksekutif. Hal ini berawal dari perintah Majelis Hakim terhadap bekas PM Gilani untuk meminta pemerintah Swiss kembali membuka kasus korupsi yang melibatkan Presiden Asif Ali Zardari.

Gilani menolak menjalankan perintah tersebut. Sebagai balasan Mahkamah Agung memvonis Gilani secara simbolis dengan hukuman penahanan selama proses persiadangan.

Lantaran pernah menjalani hukuman, Gilani menurut konstitusi Pakistan dilarang melanjutkan masa jabatannya sebagai perdana menteri. Dan kini nasib yang sama juga mengancam perdana menteri Pakistan yang baru.

afp/dpa/rtr//rzn