Roda politik di Timur Tengah terus bergerak.

Pekan ini, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan bertemu dengan mitranya dari Mesir, Badr Abdelatty, di sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyebutkan pertemuan itu membahas "berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama”.

Sangat mungkin kedua menteri tidak hanya membicarakan undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Dewan Perdamaian— yang telah mereka terima—tetapi juga rincian pakta pertahanan baru antara Riyadh dan Kairo.

Selain itu, Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud dilaporkan akan berkunjung ke Arab Saudi dalam beberapa hari ke depan untuk menandatangani perjanjian pertahanan dengan Riyadh.

Jika Somalia dimasukkan dalam kesepakatan Riyadh–Kairo, pakta trilateral itu akan memperkuat pengaruh Arab Saudi dan Mesir di kawasan Afrika yang mengitari Selat Bab el-Mandeb, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia.

Berdirinya ‘NATO Islam'?

Media Bloomberg juga melaporkan bahwa Turki tertarik bergabung dalam "Perjanjian Pertahanan Timbal Balik Strategis” yang telah ditandatangani Arab Saudi dan Pakistan pada September tahun lalu.

Jika terealisasi, kesepakatan trilateral ini—yang oleh sebagian pihak dijuluki "NATO Islam”, merujuk pada Pakta Pertahanan Atlantik Utara—akan menggabungkan kekuatan nuklir Pakistan, sumber daya finansial Arab Saudi, dan teknologi militer Turki.

"Kesepakatan ini bukan blok simbolis,” tulis Sergio Restelli, penasihat politik Italia, penulis, dan pakar geopolitik, dalam opini di The Times of Israel pada Januari. "Ia menyatukan kemampuan nuklir, kendali atas jalur perairan strategis, kekuatan ekspedisi, dan pengaruh ideologis,” ujarnya.

Menurutnya, jika digabungkan, kemampuan-kemampuan itu akan menciptakan poros keamanan lintas kawasan yang membentang dari Mediterania timur, melewati Laut Merah, hingga Samudra Hindia—sebuah kesinambungan geografis yang belum pernah terbentuk di antara negara-negara mayoritas muslim dan berpotensi memperlemah pengaruh Amerika Serikat.

Bagi Sami Hamdi, direktur pelaksana perusahaan risiko dan intelijen berbasis di London, The International Interest, dinamika di balik dorongan terbaru Arab Saudi untuk menjalin perjanjian pertahanan berkaitan dengan menyusutnya payung keamanan Amerika Serikat.

"Ada pandangan yang berkembang di kawasan bahwa Amerika Serikat tidak lagi bisa diandalkan untuk melindungi keamanan negara-negara Teluk,” ujarnya kepada DW. Dia menunjuk pada tahun 2019, ketika Amerika Serikat tidak merespons serangan kelompok Houthi berbasis di Yaman terhadap fasilitas minyak Saudi, serta pada September 2025, ketika Israel—sekutu terdekat Amerika Serikat di kawasan—menyerang kepemimpinan politik Hamas di Doha, Qatar.

Retakan geopolitik di Teluk

Ketegangan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terus meningkat, terutama akibat dukungan mereka terhadap faksi-faksi yang berseberangan di Sudan dan Yaman.

Pada Desember, Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kamp militer Dewan Transisi Selatan yang didukung Uni Emirat Arab di Provinsi Hadramout, Yaman.

Awal bulan ini, Riyadh juga dilaporkan menawarkan kesepakatan senjata senilai US$1,5 miliar kepada militer Sudan. termasuk untuk membeli jet tempur Pakistan, yang bisa digunakan dalam perang melawan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Darfur. Kelompok yang dikenal brutal itu dilaporkan dipersenjatai oleh Uni Emirat Arab, meski klaim tersebut dibantah Abu Dhabi.

Upaya menjalin kesepakatan baru tidak hanya dilakukan Arab Saudi. Uni Emirat Arab baru-baru ini menandatangani perjanjian komprehensif dengan India—musuh geopolitik Pakistan —yang menjadikan New Delhi tidak hanya sebagai pembeli gas alam cair terbesar Abu Dhabi, tetapi juga mitra terdekatnya dalam kerja sama nuklir.

"Saya pikir kesepakatan Uni Emirat Arab–India bukan semata soal teknologi militer, tetapi juga pernyataan politik,” ujarnya. "Di tengah keretakan dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab ingin menunjukkan kekuatan. Ya, Arab Saudi mungkin lebih besar secara geografis, tetapi Uni Emirat Arab tetap memiliki posisi internasional,” tambahnya.

‘Bukan perpecahan nyata'

Meski terdapat perbedaan aliansi dan kepentingan yang saling bertabrakan, Cinzia Bianco, peneliti Teluk di European Council on Foreign Relations, menilai sulit membayangkan terjadinya perpecahan serius antara Riyadh dan Abu Dhabi dalam waktu dekat.

"Keduanya — Uni Emirat Arab dan Arab Saudi—sama-sama duduk di Dewan Perdamaian Donald Trump,” tuturnya.

Calon mitra keamanan baru Arab Saudi, Turki, juga tetap menjalin hubungan erat dengan Uni Emirat Arab. Karena itu, Bianco tidak melihat kesepakatan-kesepakatan pertahanan baru ini akan memicu perpecahan nyata di luar hubungan Saudi–Emirat. "Jika kita berbicara tentang geopolitik koalisi, Anda juga tidak bisa bergerak jauh tanpa Amerika Serikat di pihak Anda,” kata dia.

Uni Emirat Arab merupakan sekutu dekat Amerika Serikat dan menjadi tuan rumah sejumlah pangkalan militer Amerika. Sementara itu, hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi juga semakin erat, ditandai dengan pengumuman sejumlah kesepakatan besar dalam kunjungan kenegaraan Trump dan pemimpin de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Dengan latar itu, pengaruh potensial dari perjanjian-perjanjian pertahanan baru ini diperkirakan tetap terbatas.

"Gagasan tentang NATO Islam sedikit berlebihan,” ujar Hamdi. Menurut dia, perbedaan ideologis dan kepentingan di antara negara-negara tersebut masih sangat besar. "Kesepakatan-kesepakatan ini lebih berkaitan dengan transfer teknologi dan upaya mengejar otonomi tertentu,” ujarnya.

 

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid