Didirikan pada tahun 1949, setahun setelah Israel berdiri, UNRWA adalah satu-satunya badan utama PBB yang didedikasikan secara eksklusif untuk menangani orang-orang Palestina dan menurut para ahli memegang peran penting bagi pengungsi Palestina. Badan tersebut telah lama menjadi sasaran kritik Israel, dengan tuduhan telah memicu konflik dengan mengajarkan pesan anti Zionis di sekolah-sekolahnya.

UNRWA "bukan hanya tentang pemberian layanan," kata Muhammed Shehada dari Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania yang berbasis di Swiss.

"Selama UNRWA ada, itu adalah pengingat bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah pengungsi Palestina," katanya kepada AFP.

Badan ini bertugas membantu orang-orang Palestina yang diusir dari rumah mereka selama perang yang diciptakan Israel, dan telah menghadapi krisis keuangan setelah selama bertahun-tahun.

Sekilas, pengumuman pada bulan lalu oleh Kepala UNRWA Philippe Lazzarini bahwa UNRWA dapat meminta badan-badan PBB lainnya untuk membantu memberikan pelayanan mungkin tampak seperti rencana pembagian anggaran yang birokratis. Terutama mengandalkan "pendanaan sukarela dari donor tidak akan masuk akal" ke depannya, katanya dalam sebuah pernyataan.

"Salah satu opsi yang saat ini sedang dieksplorasi adalah untuk memaksimalkan kemitraan dalam sistem PBB yang lebih luas."

Palestina melihat pernyataan itu sebagai ancaman yang berpotensi menghancurkan misi jangka panjang UNRWA.

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan rencana itu akan "melanggar" resolusi PBB yang membentuk UNRWA, sementara Organisasi Pembebasan Palestina mengatakan para pengungsi akan marah.

Mohammad al-Madhoun, seorang pejabat senior di kelompok Islam Hamas yang mengendalikan Jalur Gaza, menggambarkan usulan itu sebagai "upaya membongkar UNRWA sebagai awal untuk mengakhiri pekerjaannya."

Kesenjangan anggaran

Dengan lebih dari 30.000 karyawan dan anggaran sekitar 1,6 miliar dolar tahun 2022, UNRWA adalah penyedia layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan garis depan bagi sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki serta di Lebanon, Suriah, dan Yordania.

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memihak Israel dan mengecam UNRWA dengan memotong pendanaannya.

Badan tersebut dengan tegas membela kurikulum sekolahnya terhadap kritik pro-Israel, meskipun Lazzarini mengatakan kepada anggota parlemen Uni Eropa pada tahun lalu bahwa masalah tersebut sedang "ditangani."

Pemerintahan Presiden Joe Biden sejak itu memulihkan pendanaan, tetapi Lazzarini memperingatkan bahwa UNRWA menghadapi "ancaman eksistensial" atas kesenjangan anggaran.

Juru bicara agensi Tamara Alrifai mengatakan kepada AFP bahwa tahun ini UNRWA kekurangan 100 juta dolar, kondisi ini dapat memburuk keadaan mengingat "kenaikan biaya komoditas dan makanan yang dipicu oleh krisis Ukraina yang sedang berlangsung."

'Lampu hijau'

Bagi Samer Sinijlawi, Kepala Dana Pembangunan Yerusalem, yang berspesialisasi dalam urusan kemanusiaan Palestina, mengatakan usulan Lazzarini sebagian merupakan upaya untuk menguji "denyut nadi Palestina" menjelang pemungutan suara Majelis Umum PBB 2023 untuk memperbarui mandat UNRWA.

Namun, proposal itu juga memberi "lampu hijau" ke negara-negara yang telah mencoba "memanipulasi mandat ini dan secara bertahap mengakhiri pekerjaan UNRWA," kata Sinijlawi kepada AFP.

Dia menuduh Lazzarini melampaui wewenangnya, dengan alasan tugas warga negara Swiss itu bukan untuk mempertimbangkan pengurangan pekerjaan UNRWA, melainkan untuk menerapkan resolusi PBB tentang pengungsi Palestina, terutama tentang hak untuk kembali.

Mantan juru bicara UNRWA Chris Gunness mengatakan "bahkan jika UNRWA dibubarkan atau layanannya dikembangkan, pengungsi Palestina tetap menjadi manusia dengan hak yang tidak dapat dicabut." Dia menekankan meskipun setiap hambatan terhadap masa depan UNRWA dapat dianggap sebagai kemenangan bagi Israel, itu tidak berarti bahwa "pengungsi Palestina dan hak mereka untuk kembali secara ajaib akan menguap."

Namun, Shehada dari Euro-Med Monitor berargumen bahwa setiap "penurunan prioritas" dari badan tersebut akan dianggap mengurangi "tujuan Palestina secara umum."

bh/ha (AFP)