Dari kekurangan dana kronis hingga tuduhan oleh pejabat Israel bahwa hal itu melanggengkan pengungsian Palestina, Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menghadapi ancaman terhadap eksistensinya selama beberapa dekade.

Anggota parlemen Israel, Knesset pada hari Senin (28/10) meloloskan dua RUU untuk mencegah UNRWA beroperasi di wilayah Israel, menyusul tuduhan staf lembaga tersebut terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023. Pelarangan ini akan sangat membatasi kemampuan UNRWA untuk beroperasi di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel.

RUU tersebut disetujui oleh Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset pada tanggal 6 Oktober dan telah melarang otoritas negara untuk melakukan kontak apa pun dengan UNRWA.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Selain itu, RUU juga secara efektif melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel, termasuk Yerusalem Timur yang dianeksasi, dengan mencabut perjanjian tahun 1967 antara Israel dan UNRWA yang telah memfasilitasi operasi dan interaksi badan tersebut dengan otoritas pemerintah.

Anggota Knesset dari partai sayap kanan Yisrael Beitenu dan Partai Likud dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendukung RUU tersebut.

Kantor UNRWA akan diubah jadi perumahan

Undang-undang tersebut kemungkinan akan menyebabkan penutupan kantor pusat UNRWA di Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel. Seama ini, kantor ini berfungsi sebagai pusat manajemen dan administrasi untuk semua kegiatannya di wilayah Palestina. Menurut laporan media Israel, tempat tersebut akan diubah menjadi perumahan.

Kebijakan tanpa kontak, juga berarti bahwa Israel tidak akan lagi mengeluarkan izin kerja dan izin masuk kepada staf UNRWA internasional dan lokal, atau mengizinkan koordinasi apa pun dengan militer Israel. Padahal kontak ini penting untuk masuknya bantuan ke Gaza melalui pos penyeberangan. Israel saat ini juga mengendalikan pos penyeberangan perbatasan Rafah dengan Mesir. 

''Aktivitas UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki sangat bergantung pada koordinasi berkelanjutan dengan otoritas Israel dalam semua aspek operasinya," tulis Adalah, organisasi hak asasi manusia Israel-Palestina dalam surat kepada Jaksa Agung Israel dan penasihat hukum Knesset.

"Koordinasi ini meliputi pendirian kantor pusat operasional, perolehan visa, izin tinggal dan izin kerja bagi staf, koordinasi dengan otoritas militer terkait masalah operasional."

Sejarah pendirian UNRWA

UNRWA didirikan pada tahun 1949 dengan mandat sementara untuk mengurus pengungsi Palestina, yang mengungsi selama dan setelah Perang Arab-Israel 1948, ketika negara-negara Arab menyerang Israel setelah negara itu mendeklarasikan kemerdekaan. Ratusan ribu warga Palestina melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah mereka. Banyak yang masih tanpa kewarganegaraan hingga hari ini.

Badan PBB tersebut mulai beroperasi pada tahun 1950 dan menjadi permanen karena tidak ada kesepakatan politik untuk memulangkan pengungsi Palestina. Badan ini menyediakan layanan dasar bagi jutaan pengungsi Palestina yang terdaftar dan keturunan mereka di Gaza, Tepi Barat yang diduduki termasuk Yerusalem Timur yang dianeksasi, Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Badan ini mengelola kamp pengungsi, sekolah, dan klinik kesehatan dan merupakan pemberi kerja utama bagi ribuan warga Palestina. Pejabat Israel dan kelompok lobi telah berkampanye menentang operasional UNRWA sejak lama sebelum tuduhan terbaru.

Beberapa negara menangguhkan donasi untuk UNRWA pada awal tahun 2024, setelah Israel mengklaim bahwa beberapa staf lembaga tersebut terlibat dalam serangan 7 Oktober. Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar penyelidikan atas tuduhan Israel dan memecat sembilan staf UNRWA. Sebagian besar negara donor internasional telah melanjutkan pendanaan, tetapi anggota parlemen Israel bersikeras untuk mengakhiri mandat UNRWA. 

Sepanjang perang, pasukan Israel IDF secara konsisten menargetkan sekolah-sekolah UNRWA tempat warga Palestina yang mengungsi mencari perlindungan. Mereka mengklaim bahwa sekolah-sekolah ini berfungsi sebagai pusat komando Hamas dan menuduh militan bersembunyi di antara warga sipil.

RUU yang akan membawa bencana

Rencana Knesset dikritik tajam oleh sebagian besar negara donor UNRWA, Uni Eropa, AS, dan banyak organisasi bantuan dan hak asasi manusia. Pada hari Minggu (27/10), menteri luar negeri Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris merilis pernyataan bersama yang menyatakan "kekhawatiran besar" mereka tentang rancangan undang-undang tersebut di Knesset.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pengesahan RUU tersebut akan menjadi "bencana."

Perwakilan urusan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan, Uni Eropa "berbagi kekhawatiran bahwa rancangan RUU ini, jika diadopsi, akan memiliki konsekuensi bencana."

Organisasi hak asasi manusia independen yang berbasis di Haifa, Adalah, berpendapat bahwa RUU tersebut juga akan melanggar hukum internasional, yang mengharuskan negara-negara anggota PBB seperti Israel untuk mendukung PBB dalam pekerjaannya.

Organisasi tersebut juga mengatakan, pembatasan kegiatan UNRWA di Gaza akan melanggar perintah Mahkamah Internasional pada bulan Januari 2024, yang ditegaskan kembali pada bulan Maret 2024, untuk memungkinkan penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris