Israel Loloskan Undang-undang Legalisasi Pemukiman
7 Februari 2017
Parlemen Israel menyetujui undang-undang kontroversial yang secara retroaktiv melegalkan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Pemukiman dibangun di atas tanah milik warga Palestina. Palestina berang atas keputusan itu.
Iklan
Parlemen Israel dengan suara mayoritas Senin malam waktu setempat menyetujui undang-undang yang memberikan kepastian hukum atas 4.000 unit pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Pemukiman itu secara hukum sebetulnya kontroversial, karena dibangun di atas lahan milik warga Palestina yang berada di kawasan pendudukan. Ksepakatan parlemen ini merupakan langkah terbaru dari rangkaian aksi garis keras pemerintah Israel yang pro-pemukiman, setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat.
Trump dipandang lebih bersimpati kepada kebijakan pemukiman Israel daripada pendahulunya yang kristis, Barack Obama. Pemerintahan Israel telah menyetujui rencana untuk membangun ribuan rumah baru di wilayah yang diduduki di Tepi Barat sejak Trump menjabat sebagai presiden AS.
Israel retroactively legalizes West Bank settlements
00:34
"Kami melakukan pemungutan suara malam ini berdasarkan hak kami atas tanah itu,” kata menteri kabinet Israel, Ofir Akunis saat perdebatan panas jelang pemungutan suara. Ia menegaskan: ” Kami menggelar voting dalam kaitannya antara rakyat Yahudi dengan tanahnya. Seluruh tanah ini milik kami. Semuanya!!.”
Para pengritik mengatakan undang-undang itu membrikan jaminan atas pencurian tanah Palestina. Undang-undang itu diperkirakan akan menghadapi tentangan di Mahkamah Agung Israel.
Menurut undang-undang tersebut, pemilik tanah Palestina akan diberi kompensasi baik berupa uang atau lahan alternatif, bahkan jika mereka tidak setuju menyerahkan properti mereka.
Diwarnai perdebatan panas
Hasil pemungutan suara para anggota Knesset di Israel adalah 60 suara pro-pemukiman dan 52 suara menentangnya. Dalam perdebatan di sidang, anggota parlemen oposisi memperlihatkan keberangan mereka dengan berteriak-teriak dari kursi. Beberapa anggota parlemen yang mendukung undang-hukum mengambil foto dari sidang pleno selama pemungutan suara, sementara beberapa penonton sidang di kursi pengunjung 'mengangkat kain hitam‘ sebagai tanda protes.
Sejarah Proses Perdamaian Israel-Palestina
Lima puluh tahun berlalu sejak Perang Enam Hari tahun 1967, namun sengketa antara Israel dan Palestina belum juga terpecahkan. Berikut sejarah singkat upaya menghadirkan damai di Timur Tengah.
Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB, 1967
Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 tanggal 22 November 1967 menyerukan pertukaran tanah untuk perdamaian. Sejak itu, banyak upaya untuk membangun perdamaian di wilayah mengacu pada Resolusi 242. Resolusi itu ditulis sesuai dengan Bab VI Piagam PBB, di mana resolusi itu bersifat rekomendasi, bukan perintah.
Foto: Getty Images/Keystone
Perjanjian Perdamaian Camp David, 1978
26 Maret 1979, foto diambil setelah Presiden Mesir Anwar Sadat, presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dan PM Israel Menachem Begin tandatangani perjanjian perdamaian di Washington, AS. Koalisi negara-negara Arab, yang dipimpin Mesir & Suriah berjuang dalam Yom Kippur (Perang Oktober 1973). Perang ini akhirnya mengarah pada pembicaraan damai yang berlangsung 12 hari & menghasilkan dua kesepakatan
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty
Konferensi Madrid, 1991
Amerika Serikat dan Uni Soviet bersama-sama menyelenggarakan sebuah konferensi di ibukota Spanyol, Madrid. Konferensi di Madrid melibatkan Israel, Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Inilah untuk pertamakalinya mereka bertemu juru runding Israel. Di sini tak banyak pencapaian ke arah perdamaian. Namun pertemuan tersebut membuahkan kerangka dasar untuk negosiasi lanjutan.
Foto: picture-alliance/dpa/J. Hollander
Perjanjian Oslo, 1993
Negosiasi di Norwegia berlangsung antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Inilah kesepakatan pertama antar kedua belah pihak yang disebut Perjanjian Oslo & ditandatangani di Amerika bulan September 1993. Isinya antara lain penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat dan Gaza. Palestina mendapat kewenangan membangun sendiri otoritas pemerintahan selama masa transisi 5 tahun
Foto: picture-alliance/dpa/A. Sachs
Perjanjian Camp David, 2000
Presiden AS saat itu, Bill Clinton, mengundang Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, dan Ketua PLO, Yasser Arafat, untuk membahas perbatasan, keamanan, pemukiman, pengungsi, dan Yerusalem. Meskipun lebih rinci daripada sebelumnya, dalam negosiasi ini tidak tercapai kesepakatan. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan di Camp David tahun 2000 diikuti oleh pemberontakan Palestina.
Foto: picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds
Inisiatif Perdamaian Arab, 2002
Negosiasi berikutnya di Washington, di Kairo dan Taba, Mesir. Namun, juga tanpa hasil. Kemudian, Inisiatif Perdamaian Arab diusulkan di Beirut pada Maret 2002. Inisiatif menyatakan jika Israel mencapai kesepakatan dengan Palestina tentang pembentukan negara Palestina berdasarkan garis batas 1967, maka semua negara Arab akan tandatangani perjanjian perdamaian dan hubungan diplomatik dengan Israel.
Foto: Getty Images/C. Kealy
Peta jalan damai, 2003
Dalam kerangka Kuartet Timur Tengah, AS, Uni Eropa, Rusia & PBB mengembangkan peta jalan damai. Pada bulan Juni 2003, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dan Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas, menerima peta jalan damai itu, dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB pada November. 2003. Jadwal kesepakatan akhir sejatinya bakal berlangsung tahun 2005. Sayangnya, hal itu tidak pernah terlaksana.
Foto: Getty Iamges/AFP/J. Aruri
Annapolis, 2007
2007, Presiden AS, George W. Bush jadi tuan rumah konferensi di Annapolis, Maryland, yang bertujuan meluncurkan kembali proses perdamaian. PM Israel, Ehud Olmert & Pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas ambil bagian dalam pembicaraan dengan pejabat puluhan negara-negara Arab. Disepakati, negosiasi lebih lanjut akan dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan damai pada akhir tahun 2008.
Foto: picture-alliance/dpa/S. Thew
Washington 2010
Tahun 2010, atas upaya utusan khusus AS George Mitchell, PM Israel Benjamin Netanyahu menyetujui dan menerapkan moratorium 10 bulan untuk permukiman di wilayah yang dipersengketakan. Kemudian, Netanyahu dan Abbas setuju untuk kembali meluncurkan negosiasi langsung guna menyelesaikan semua masalah. Negosiasi dimulai di Washington pada September 2010, namun dalam beberapa minggu terjadi kebuntuan
Foto: picture-alliance/dpa/M. Milner
Siklus eskalasi dan gencatan senjata
Babak baru kekerasan pecah di dan sekitar Gaza akhir tahun 2012. Gencatan senjata dicapai antara Israel dan mereka yang berkuasa di Jalur Gaza berakhir Juni 2014. Penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel pada Juni 2014 mengakibatkan kekerasan baru dan akhirnya menyebabkan peluncuran operasi militer Israel, yang berakhir dengan gencatan senjata pada tanggal 26 Agustus tahun 2014.
Foto: picture-alliance/dpa
KTT Paris, 2017
Utusan dari lebih dari 70 negara berkumpul di Paris, Perancis, membahas konflik Israel -Palestina. Netanyahu mengecam diskusi itu sebagai bentuk "kecurangan". Baik perwakilan Israel maupun Palestina menghadiri pertemuan puncak. "Sebuah solusi dua negara adalah satu-satunya kemungkinan," kata Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Marc Ayrault, dalam acara tersebut.
Penulis: Aasim Saleem (ap/as)
Foto: Reuters/T. Samson
11 foto1 | 11
Menjelang pemungutan suara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyuarakan keraguan atas undang-undang tersebut. Dilaporkan, ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa hal itu bisa memicu kecaman internasional dan mengatakan ia ingin berkoordinasi dengan pemerintahan AS.
Netanyahu mengatakan kepada wartawan dalam perjalanannya ke London bahwa ia telah menyampaikan perkembangan isu tersebut kepada pemerintahan di Washington dan siap bergerak maju dengan undang-undang tersebut. Netanyahu yang berada dalam perjalanan kembali dari London tidak hadir dalam pemungutan suara.
Tanggapan langsung Gedung Putih merujuk kepada pernyataan pekan lalu yang mengatakan pembangunan permukiman baru "mungkin tidak bermanfaat "dalam mencapai perdamaian antara Israel-Palestina. Kementerian luar negeri AS menyatakan "pemerintah Trump akan menahan komentarnya atas undang-undang itu sampai diambilnya putusan pengadilan yang relevan".
David Harris yang merupakan direktur AJC, organisasi advokasi Yahudi internasional mengatakan: "Pengadilan Tinggi Israel dapat dan harus membalikkan ini undang-undang sesat ini" menjelang pertemuan Netanyahu dengan Trump pada bulan Februari 2017.
Para kritikus telah memperingatkan undang-undang kontroversial tersebut bisa menyeret Israel ke dalam pertempuran hukum di ranah International. Pengadilan Kriminal di Den Haag, Belanda, sudah melakukan penyelidikan pendahuluan ke pemukiman itu.
Yang menjadi salah satu masalah adalah israel tidak berdaulat di Tepi Barat dan bahwa warga Palestina yang tinggal di sana bukanlah warga negara dan tidak memiliki hak suara terhadap pemerintah yang memberlakukan aturan hukum terhadap mereka.
Rawabi: Melawan Israel Dengan Bata
Proyek swasta terbesar dalam sejarah Palestina: Pembangunan kota Rawabi di Tepi Barat. Tak jauh dari situ berdiri banyak permukiman yang dibangun Israel untuk warga Yahudi. Sebuah harapan bagi terciptanya perdamaian?
Foto: Getty Images/AFP/A. Gharabli
Kota berbukit
Rawabi artinya bukit-bukit. Kawasan ini memang berada di atas perbukitan. Rawabi menjanjikan komunitas baru bagi keluarga Palestina untuk memiliki rumah modern dengan harga terjangkau. Di sekitar kota ini, banyak pemukiman yang dibangun Israel.
Foto: picture alliance/dpa
Kota baru di Tepi Barat
Berlokasi di kawasan yang tak putus dirundung konflik. Rawabi berada di antara Ramallah dan Nablus.Kota ini berjarak sekitar 25 km dari Yerusalem dan sekitar 9 kilometer dari Ramallah.
Proyek percontohan modern
Mulai dibangun pada 2010, secara bertahap, Rawabi akan menjadi sebuah kota lengkap dengan fasilitas perbelanjaan, sekolah, universitas, rumah sakit, pusat kebudayaan, restoran, ruang hijau, serta rumah-rumah ibadah.
Foto: picture-alliance/AP Photo/N. Nasser
Membangun komunitas baru
Tersedianya lapangan kerja, pendidikan, rekreasi dan lingkungan diharapkan menyokong pertumbuhan komunitas di sini. Keluarga Khateeb bersantai di teras apartment baru mereka, menyongsong masa depan baru. Kota ini bukan sekedar pemukiman, namun juga simbol 'aspirasi bernegara' setelah puluhan tahun pendudukan Israel.
Foto: picture-alliance/AP Photo/N. Nasser
Menyediakan ribuan unit rumah
Pada tahap awal, disediakan 5000 rumah bagi sekitar 25.000 penduduk. Rumah-rumah itu tersebar di 23 blok, masing-masing dengan estetika tersendiri. Semua kawasan didukung fasilitas modern yang indah termasuk parkir bawah tanah, taman bermain, trotoar dan toko-toko ritel. Konstruksi berikutnya dibangun untuk menampung lebih dari 40.000 warga.
Foto: Getty Images/AFP/T. Coex
Dari tradisional ke modern
Sejak dibuka jelang akhir tahun 2015, sudah lebih dari 1200 orang menempati unit-unit rumah di Rawabi.Apartment tersedia dalam jenis studio hingga unit keluarga. Tipe rumah semacam ini berbeda dengan budaya tradisonal Palestina yang biasa menempati rumah besar dengan didiami oleh keluarga besar dari berbagai generasi di bawah satu atap.
Foto: Ulrike Schleicher
Mengawinkan pemukiman dengan bisnis
Bintang film barat dan Arab terlihat dari jendela bar dan restoran. Di pusat kotanya dibangun ritel-ritel bisnis, hotel, bioskop dan lain-lain, yang didukung oleh teknologi terbaru dan jaringan internet berkecepatan tinggi. Sebagai kota swasta terbesar dalam sejarah Palestina, Rawabi akan memperluas hubungan ekonomi lokal dan global.
Foto: Ulrike Schleicher
Hiburan juga penting
Gambar artis legendaris Amerika Serikat, Marilyn Monroe tampak pada dinding sebuah bangunan pertunjukan yang dipersiapkan bagi warga. Sejumlah pusat hiburan dipersiapkan.
Foto: picture-alliance/AP Photo/N. Nasser
Theater terbuka
Ada pula theater terbuka ala Amphitheater Romawi yang bisa menampung ribuan pengunjung yang ingin datang menyaksikan pertunjukan.
Foto: picture-alliance/AP Photo/N. Nasser
Penasaran lihat dalamnya?
Ini ruang tamu salah satu apartment yang disediakan oleh pihak developer. paling tidak, mebel-mebel yang paling sering digunakan sudah tersedia di dalam rumah. Apakah cukup nyaman?
Foto: Getty Images/AFP/T. Coex
Serba modern
Seorang pria tampak berjalan di dalam sebuah apartment. Tampilan luar dan interior dalam tiap rumah terlihat sangat modern.
Foto: Getty Images/AFP/T. Coex
Mendorong investasi asing
Janina dari Ramallah bertanggung jawab urusan investasi. Perusahaan internasional, terutama di bidang berteknologi tinggi, kesehatan dan energi terbarukan terus dijajaki untuk diajak ambil peran penting dalam memperkuat kegiatan ekonomi di Rawabi, yang berencana membuka lebih dari 5.000 lapangan pekerjaan tetap untuk mendukung kualitas hidup jangka panjang.
Foto: Ulrike Schleicher
Perusahaan pengembang
Bayti Real Estate Investment Company, pengembang Rawabi, adalah perusahaan milik Qatari Diar dan Massar Internasional. Investasi di Rawabi diperkirakan akan melebihi volume satu miliar US Dollar.
Foto: Getty Images
Tokoh di balik pembangunan Rawabi
Bashar Al-Masri lahir di Nablus, Palestina. Menempuh pendidikan di Mesir dan Amerika, ia kemudian menjadi pengusaha yang sangat sukses. Pengusaha di balik pembangunan Rawabi ini berharap, kota baru Palestina itu akan mendekatkan orang-orang, termasuk pihak Israel sendiri. Theglobeandmail menulis, Masri melawan Israel bukan dengan peluru melainkan dengan bata.
Foto: Getty Images
Dibangun putra putri Palestina
Hanan Khalaf adalah seorang teknisi bangunan yang baru lulus kuliah dari Universitas Bir Zeit. Kini ia mengabdikan ilmunya untuk membangun kota baru Rawabi.
Foto: Ulrike Schleicher
Diserang dua belah pihak
Masri dan para investor lainnya menghadapi tekanan baik dari Israel maupun Palestina. Kelompok garis keras Palestina menganggap pembangunan ini hanya sebagai ilusi atas hubungan Israel dan Palestina, dimana meski kemajuan ekonomi akan tercapai, Israel masih tetap bercokol di Tepi Barat. Dari pihak Israel, problem utamanya: air.
Foto: Getty Images/AFP/T. Coex
Semua lengkap, kecuali air
Hampir 60 persen Tepi Barat, termasuk pemukiman, akses jalan, dll, berada di bawah administrasi Israel. Kebutuhan pasokan air di Rawabi sangat tergantung pada Israel. Setelah negosiasi alot, Israel menyetujui pasokan air untuk Rawabi. Pembangunan Rawabi sendiri bertahun-tahun banyak terhadang konflik Palestina-Israel.
Foto: picture-alliance/AP Photo/N. Nasser
Harapan baru
Meski pembangunan belum usai, ratusan keluarga sudah mulai bermukim di kota baru ini. Dengan tawaran modernitas dan harga rumah lebih murah dari di Ramallah, penduduk berharap dapat hidup normal. Hal yang sulit mereka peroleh di kota-kota Palestina lainnya. Penulis: Ayu Purwaningsih Editor: Agus Setiawan
Foto: picture-alliance/AP Photo/N. Nasser
18 foto1 | 18
Palestina mengutuk undang-undang tersebut
"Ini adalah eskalasi yang hanya akan menyebabkan lebih tidak stabilnya situasi dan kekacauan. Hal ini tidak dapat diterima. Ini harus dikecam dan masyarakat internasional harus segera bertindak," kata Nabil Abu Rdeneh, juru bicara pemimpin Palestina, Mahmoud Abbas.
Netanyahu menghadapi tekanan kuat dari dalam koalisi, terutama dari kubu pro-pemukiman, yang menekan dia menyusul perintah pengadilan untuk melakukan evakuasi di Amona yang telah dibangun di atas tanah milik warga Palestina. Lebih dari 40 keluarga pemukim terpaksa meninggalkan lokasi.
Genjot inisiatif pemukiman
Setelah bertahun-tahun menerima kecaman dari pemerintahan Obama berkaitan pembangunan pemukiman Yahudi, pemerintah Israel menggenjot inisiatif pembangunan pemukiman sejak Trump menjabat sebagai presiden AS dan mengumumkan rencana pembangunan 6.000 rumah baru di Tepi Barat dan Yerusalem timur. Pemerintah Israel juga berjanji untuk membangun pemukiman baru bagi para pengungsi Amona.
Palestina mendambakan kawasan Tepi Barat, Yerusalem timur dan Jalur Gaza, wilayah yang diduduki Israle sejak perang Timur Tengah 1967 bisa menjadi wilayah kedaulatan negara mereka di masa depan. Berbagai kalangan internasional menganggap bahwa pemukiman itu ilegal dan menjadi halangan dalam mencapai perdamaian dengan Palestina. Sesaat sebelum meninggalkan jabatan sebagai presiden AS, Obama meminta PBB mengeluarkan resolusi yang menegaskan bahwa pemukiman Yahudi itu ilegal.
Luka Palestina di Hari Nakba
Ketika Israel merayakan kemerdekaan, warga Palestina meratapi hari pengusiran. Perang Arab-Israel 1948 yang dikobarkan demi Palestina, menyusut menjadi konflik kepentingan para raja yang dimabuk ambisi teritorial
Resolusi Berujung Perang
Pada 29 November 1947 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakhiri pendudukan Inggris atas Palestina dan menelurkan Resolusi 181 untuk membagi wilayah tersebut menjadi dua. Dalam sidang umum PBB itu Israel mendapat sebagian wilayah Palestina. Rencana itu diterima oleh kaum Yahudi, tapi ditolak oleh negara-negara Arab. Sikap tersebut kemudian terbukti fatal.
Foto: public domain
Tanah Harapan
Didorong oleh Holocaust dan Perang Dunia II di Eropa, warga Yahudi berduyun-duyun bermigrasi ke Palestina. Sebagian besar mengungsi secara ilegal dengan melanggar kuota tahunan yang ditetapkan pemerintah Inggris. Hingga 1947 sekitar 110.000 warga Yahudi telah menempati pemukiman-pemukiman di Palestina. Resolusi 181 akhirnya membuat konflik mustahil terbendung
Foto: public domain
Perlawanan Arab
Sehari setelah resolusi 181, kelompok militan Arab melancarkan serangan terhadap pemukiman Yahudi. Aksi protes bermunculan di komunitas-komunitas Arab dan pembunuhan menjadi hal lumrah. Konflik memuncak ketika Tentara Pembebasan Arab yang dipimpin Abdul Qadir al Husaini datang dari Mesir untuk membantu perjuangan Arab Palestina.
Senjata Tua Yahudi
Menanggapi agresi militer Arab, komunitas Yahudi yang dipimpin David Ben Gurion lalu mempersenjatai diri dan melatih gerilayawan tempur. Saat itu warga Yahudi sudah memiliki sayap militer, antara lain Lehi, Irgun dan Haganah yang kemudian bergabung menjadi Tentara Pertahanan Israel (IDF). Kendati begitu kekuatan tempur Israel saat itu masih bergantung pada senapan tua bekas Perang Dunia II
Maut di Deir Yassin
Tanggal 9 April 1948 sekitar 120 gerilayawan Irgun dan Lehi menyerang desa Deir Yassin dan membantai 107 penduduk, termasuk perempuan dan anak-anak. Desa Arab berpenduduk 600 orang itu sebenarnya sudah tandatangani pakta non agresi. Namun Deir Yassin dianggap punya nilai strategis. Sejak pembantaian tersebut, negara-negara Arab tersulut oleh amarah rakyat dan dipaksa untuk memulai invasi
Foto: public domain
Kemerdekaan Negara Yahudi
Pertengahan Mei 1948 perang saudara antara Arab dan Yahudi menjelma menjadi perang kemerdekaan ketika David Ben Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Amerika Serikat dan Rusia segera mengakui kedaulatan negara Yahudi tersebut. Sebaliknya Liga Arab bereaksi keras dan melancarkan invasi dengan menggabungkan pasukan dari Irak, Suriah, Mesir dan Yordania.
Foto: dapd
Ambisi Teritorial Arab
Kendati memiliki kekuatan militer yang lebih mapan, pasukan Arab terpecah oleh kepentingan penguasanya. Raja Abdullah I dari Yordania (gambar) misalnya padukan kepentingan dengan Israel demi menduduki Tepi Barat Yordan. Sebaliknya Raja Farouk dari Mesir ingin menguasai wilayah selatan Palestina, antara lain Jalur Gaza. Ambisi teritorial juga dimiliki negara lain seperti Suriah.
Foto: gemeinfrei
Belanja Senjata di Masa Damai
Sempat keteteran di awal invasi Arab, Israel memanfaatkan gencatan senjata selama 28 hari untuk memperkuat diri. Mengandalkan dana sumbangan, Haganah menyeludupkan senjata dari Cekolsovakia, antara lain senapan serbu, amunisi dan pesawat tempur Avia S-199. Di akhir masa damai Israel menggandakan kekuatan tempurnya menjadi 65.000 serdadu dengan sistem alutsista termutakhir.
Foto: gemeinfrei
Damai Bertukar Kuasa
Setelah keberhasilan invasi, pasukan Arab berhenti memerangi Israel dan sibuk saling serang satu sama lain, tutur sejahrawan Suriah Sami Moubayed. Buruknya struktur militer dan minimnya transparansi membuat kekuatan Arab menjadi tumpul. Setelah lebih dari lima bulan pertempuran, Mesir sepakat berdamai dengan iming-iming mendapat Jalur Gaza dan Yordania mendapat Tepi Barat.
Foto: gemeinfrei
Bencana di Palestina
Pertempuran akhirnya memaksa 700.000 penduduk Palestina mengungsi. Peristiwa tersebut dikenang dalam sejarah Palestina sebagai hari Nakba atau bencana. Di bulan-bulan terakhir perang, pasukan Israel terutama membidik kota dan desa Arab untuk mengusir warga sipil yang tinggal di sana. Sejarahwan mencatat, setelah perang, Israel kuasai 22% wilayah Palestina yang disepakati dalam resolusi 181 PBB