Dalam paruh pertama tahun ini, 50 tentara Turki tewas akibat serangan Partai Buruh Kurdi (PKK). Baru setelah jumlah korban meningkat menjadi 30 tentara dalam tiga minggu terakhir, pemerintah memutuskan untuk membawa masalah ini ke parlemen Turki.Menurut pengamat politik Turki, mayoritas anggota parlemen menyetujui intervensi militer untuk memerangi PKK di Irak Utara. Juru bicara pemerintah Cemil Cicek:

„Target mandat ini adalah organisasi teror PKK. Kami tidak punya sasaran lain di luar itu. Warga Irak adalah saudara kami, kami berteman dengan rakyat Irak. Saya berharap kami tidak harus mengimplementasikan mandat untuk militer, semoga kawasan utara Irak dan bagian lain negara kami bisa segera damai dan tenang.“

Keputusan positif parlemen Turki belum berarti militer Turki akan segera diturunkan. Mandat ini hanya berarti, presiden Turki berhak menugaskan militer untuk melakukan operasi lintas batas. Saat ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tetap berharap, pemerintah Irak lah akan menangani masalah Partai Buruh Kurdi (PKK), sehingga Turki tidak perlu turun tangan. Wakil presiden Irak Tarek el Hashemi mengakui bahwa posisi Turki memang sulit:

“Masalah ini harus diselesaikan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan. Kami mengerti kemarahan rakyat Turki, kami juga mengerti kekuatiran pemerintah Turki yang menghadapi aktivitas teroris di perbatasan. Kami sangat bersimpati pada mereka.”

Pengamat politik kuatir, pengiriman pasukan ke Irak Utara justru akan merugikan Turki. PKK yang sudah kehilangan pengaruhnya di Turki akan kembali menguat, demikian analisa pengamat politik.

Posisi Turki memang sulit. Awal tahun ini, Turki meminta bantuan AS dalam menghadapi serangan PKK yang beroperasi dari Irak Utara. Namun, pemerintah di Washington tidak bereaksi. Militer AS menyadari bahwa operasi militer Turki di kawasan itu akan menggoyahkan posisi pasukan AS di Irak. Tapi, juru bicara departemen luar negeri AS Tom Casey menegaskan:

"Kami merasa, operasi militer sepihak bukan cara terbaik untuk menghadapi ancaman PKK.”

Bagi pemerintah Turki, sikap tak jelas Amerika Serikat mempersulit pengambilan keputusan untuk mengirim pasukannya ke Irak. Padahal, baik di Ankara maupun Bagdad, kelompok PKK digolongkan sebagai organisasi teroris. Pemerintah Turki merasa dikhianati oleh AS, yang adalah sekutunya dalam perang melawan terorisme.

Keputusan Turki untuk bertindak sepihak dalam memerangi PKK mendapat sorotan dunia. Sekjen PBB Ban Ki Moon berharap, pemerintah Turki tidak gegabah dalam mengambil keputusan akhir:

“Pemerintah Turki akan menjadi tuan rumah konferensi internasional bertopik situasi di Irak awal November. Saya yakin, negara-negara di kawasan itu akan berupaya menjaga perdamaian dan keamanan di sana.”