Wakil-wakil partai politik di Catalonia melakukan peretemuan hari Senin ini (23/10) untuk membahas langkah selanjutnya dalam upaya melepaskan diri dari Spanyol.

"Apa yang terjadi sekarang, dengan semua orang sepakat dan bersatu, apakah kita akan mengumumkan (kemerdekaan) atau apa yang akan kita lakukan dan bagaimana," kata juru bicara pemerintahan otonomi Catalonia Jordi Turull. Dia juga mengecam apa yang disebutnya "kudeta sepenuhnya terhadap institusi-institusi Catalonia".

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy hari Sabtu (21/10) mengumumkan akan menyingkirkan pemimpin Catalan Carles Puigdemont dan pemerintahannya, lalu üpemerintah pusat di Madrid akan mengendalikan sepenuhnya kementerian-kementerian dan lembaga pemerintahan di kawasan itu.

Partai-partai politik Catalonia sekarang membahas agenda pertemuan parlemen daerah untuk memperdebatkan langkah selanjutnya. Sidang parlemen daerah selanjutnya berpotensi memberi peluang bagi kubu separatis yang berkuasa untuk mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak.

Hampir setengah juta pendukung separatisme melakukan aksi turun ke jalan di kota Barcelona hari Sabtu, sesaat setelah PM Mariano Rajoy mengumumkan keputusannya di Madrid. Pimpinan Catalonia Carles Puigdemont menyatakan, Rajoy telah melakukan "serangan terburuk terhadap institusi dan orang Catalan" sejak kediktatoran Francisco Franco. Rejim Franco yang memerintah dari tahun 1939 sampai 1975 ketika itu melarang penggunaan bahasa Katalan sebagai bahasa resmi.

PM Mariano Rajoy mengatakan, tidak ada pilihan selain menggunakan kekuatan konstitusional untuk menguasai wilayah tersebut sesuai Artikel 155 konstitusi Spanyol.

"Apa yang kami lakukan adalah mengikuti ketat ketentuan konstitusi kami," kata Menteri Luar Negeri Alfonso Dastis kepada televisi BBC.

Menanggapi tuduhan "kudeta" dari para tokoh politik Catalonia, dia mengatakan: "Jika ada kudeta, ini adalah yang telah dilakukan Mr. Puigdemont dan pemerintahannya."

Menurut aturan konstitusi, pemerintah pusat di Madrid bisa menguasai kepolisian Catalonia dan mengganti kepala media publiknya, sementara pemilu baru untuk parlemen daerah harus dilaksanakan dalam waktu enam bulan.

Akhir minggu ini, Senat Spanyol akan memutuskan, apakah penetapan Artikel 155 itu sah atau tidak. Partai Populer pimpinan Rajoy memegang mayoritas di Senat, sehingga para pengamat yakin, Senat akan menyetujui langkah Madrid.

Namun para analis politik memperingatkan bahwa Madrid akan menghadapi masalah serius dalam hal praktis untuk mengendalikan dan mengawasi wilayah Catalonia. Bagaimana jika polisi Catalonia dan para pegawai negeri sipil menolak mematuhi perintah dari pusat?
 

"Apa yang akan terjadi jika mereka tidak mematuhinya?" kata Xavier Arbos Marin, seorang profesor hukum konstitusional di University of Barcelona.

Para pendukung kemerdekaan juga mungkin berusaha untuk menggagalkan rencana Madrid melalui pembangkangan sipil secara luas.

"Jika polisi mencoba masuk ke salah satu institusi Catalonia, akan ada perlawanan damai," kata Ruben Wagensberg, juru bicara kelompok aktivis En Pie de Paz.

Pimpinan Catalonia Carles Puigdemont memang menyatakan bahwa 90 persen warganya mendukung pemisahan dari Spanyol dalam referendum. Namun tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 43 persen, karena banyak juga warga Katalan yang menolak tuntutan kemerdekaan.

Jajak pendapat menunjukkan, wilayah Catalonia yang kaya terbagi atas pendukung kemerdekaan, yang menyatakan bahwa daerah itu membayar terlalu banyak ke kas nasional, dan kubu yang tetap ingin menjadi bagian dari Spanyol.

Terinspisari dengan langkah Catalonia, dua wilayah terkaya di utara Italia, Veneto dan Lombardia, hari Minggu (22/10) juga melaksanakan referendum untuk otonomi yang lebih besar. Namun referendum itu tidak bersifat mengikat dan penyelenggaranya menekankan, mereka ingin otonomi lebih besar untuk mengurangi kontribusi pajak daerah mereka ke Roma, dan tidak bermaksud memisahkan diri dari Roma.

hp/vlz (afp, rtr, dpa)