„Kami menolak pemilihan umum tersebut,“ demikian pernyataan Tin Oo, wakil ketua NLD, setelah rapat sehari komite khusus partai tersebut di hari Senin, 29 Maret 2010.

„Tidak ada pihak yang menolak keputusan ini,“ tambahnya menampik berita-berita mengenai perpecahan di dalam partai menyangkut keikutsertaan NLD dalam pemilu yang rencananya akan digelar tahun ini. Juru bicara NLD, Nyan Win menyatakan bahwa 113 delegasi khusus yang hadir menyetujui mundurnya NLD dari pemilihan umum tahun ini.

NLD memenangkan pemilihan umum terakhir di tahun 1990, namun hasil itu tidak diakui oleh kekuatan militer. Pemerintah militer Myanmar berjanji untuk mengadakan pemilihan umum tahun ini sebagai bagian dari program tujuh langkah menuju demokrasi. Awal bulan Maret, mereka mengeluarkan peraturan pemilihan umum yang kelihatannya dirancang untuk melumpuhkan kekuatan politik NLD. Misalnya dalam peraturan pemilu yang baru ini, orang yang menjalani tahanan tidak boleh menjadi anggota partai politik.

Partai oposisi NLD pimpinan Aung San Suu Kyi ini menolak pemilihan umum pertama yang diadakan setelah 20 tahun pemerintahan militer. NLD menilaiperaturan pemilu yang baru dikeluarkan tidak adil. Suu Kyi sendiri saat ini sedang menjalani hukuman tahanan rumah selama 18 bulan.

„Bagaimana bisa kita mengeluarkan dia dari partai?“ tanya Tin Oo mengacu pada Aung San Suu Kyi. Minggu lalu Suu Kyi sendiri sudah mengusulkan kepada partainya untuk menolak pemilihan umum.

Tin Oo menegaskan, bahwa NLD akan tetap menjadi kekuatan politik di Myanmar, meski pun tidak bisa lagi beroperasi sebagai partai politik. „Apabila Aung San Suu Kyi telah dibebaskan, kami akan kembali lagi,“ imbuhnya.

Suu Kyi masih menjalani hukuman sampai akhir November mendatang. Selama 20 tahun kekuasaan militer, ia telah menjalani 14 tahun tahanan rumah.

Boikot yang diambil oleh NLD ini dapat menurunkan kredibilitas pemungutan suara di Myanmar di mata luar negeri. Masyarakat internasional berulangkali mendesak junta militer untuk menjamin keikutsertaan seluruh partai politik di Myanmar dalam pemilihan umum tersebut.

MS/HP/dpa/ap
Editor: Hendra Pasuhuk