Pasca Brexit. Jerman-Perancis Rapatkan Barisan
27 Juni 2016![](https://static.dw.com/image/19032541_800.webp)
Para pemimpin Jerman dan Prancis berpegang pada "kesepakatan penuh" mengenai hal yang berurusan dengan hengkangnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Menjelang Konfrensi Tingkat Tinggi KTT Uni Eropa , Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francois Hollande mengatakan mereka berada dalam "perjanjian penuh untuk menangani situasi" setelah Inggris Kamis lalu memilih keluar dari Uni Eropa, demikian dikatakan sumber kepresidenan Perancis.
Sebuah sumber yang dekat dengan Hollande mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa dalam sambungan telepon kedua pemimpin sepakat pada kebutuhan atas "kejelasan terbesar untuk menghindari ketidakpastian apapun," dan telah menyerukan agar Eropa bertindak cepat "dalam mengkonkritkan prioritas."
Seruan agar Inggris lekas bertindak
Komisaris Uni Eropa Günther Oettinger pada hari Senin (27/06) bergabung menyerukan Inggris untuk mengklarifikasi niat mereka. "Dengan setiap hari ketidakpastian, investor di seluruh dunia akan berhati-hati atas investasi di Inggris atau menaruh percaya pada Eropa," kata Oettinger.
Sementara presiden Parlemen Eropa, Martin Schulz menyerukan Inggris segera mengambil langkah guna memudahkan Uni Eropa bangkit kembali dengan cepat setelah kehilangan salah satu ekonomi yang paling kuat di blok tersebut.
Namun, Inggris telah mengisyaratkan ingin menunggu beberapa bulan sebelum memulai proses keluar dari Uni Eropa.
Menenangkan pasar
Sementara itu, untuk pertama kalinya sejak hasil referendum di Inggris diumumkan, menteri keuangan Inggris, George Osborne bicara di depan publik untuk menenangkan pasar yang terimbas.
Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan penting kiranya mencegah negara-negara anggota Uni Eropa lainnya mengikuti langkah yang diambil Inggris. Merkel mengingatkan Uni Eropa
harus bertindak mengatasi kekhawatiran umum seperti masalah keamanan perbatasan, lapangan kerja dan peningkatkan keamanan internal.
Sementara itu, menteri keuangan Inggris George Osborne berusaha untuk meyakinkan pasar keuangan. "Tidak ada yang harus meragukan tekad kami dalam menjaga stabilitas fiskal," ujar Osborne. Osborne mengatakan, ekonomi Inggris tetap "berfundamental kuat, sangat kompetitif dan terbuka untuk bisnis."
Hal itu disampaikannya tiga hari setelah sekitar 52% warga Inggris mendukung meninggalkan Uni Eropa. Dalam beberapa jam setelah hasil referendum diumumkan, pasar saham global kehilangan sekitar 2 triliun dollar AS. Sementara poundsterling terjun bebas terhadap nilai mata uang dolar AS.
Dalam upaya untuk meyakinkan pasar yang terguncang, Osborne mengatakan ekonomi Inggris "sekuat mungkin menghadapi tantangan yang dihadapi negara kami sekarang ini,", bagaimanapun, ia mengakui, ketidakpastian masih akan tetap menyelimuti perekonomian Inggris pada hari-hari mendatang.
"Tidak bisa dihindari -- setelah pemungutan suara Kamis lalu -- ekonomi Inggris akan harus menyesuaikan dengan situasi baru," ujar Osborne. Osborne juga mengatakan bank sentral Inggris siap untuk mengucurkan dana tambahan 250 miliar poundsterling untuk mendukung pasar keuangan.
Namun ketika ditanya apakah Inggris akan menghadapi resesi, sesuatu yang sebelumnya diperkirakan dalam kasus "Brexit“, sang menteri tidak memberikan komentar.
PM Mundur
Hasil pekan lalu telah memicu kekacauan politik di Inggris. Dalam beberapa jam setelah hasil referendum "Brexit" diperoleh, Perdana Menteri Inggris David Cameron mengumumkan tidak akan lagi berkantor pada bulan Oktober mendatang.
Ketika ditanyakan, pakah ia juga akan mengundurkan diri dari perannya sebagai menkeu, Osborne mengatakan ia memiliki "pekerjaan yang sangat penting untuk dilakukan."
"Ada pertanyaan tentang masa depan Partai Konservatif dan saya akan membahas peran saya dalam beberapa hari mendatang," katanya. Ditambahkannya: "Ini memang bukan hasil yang saya harapkan atau yang saya perjuangkan dalam kampanye referendum, tetapi masyarakat telah menyampaikan pendapatnya, dan ini negara demokrasi, jadi kita semua harus menerima hasil dan menjalankan kemauan masyarakat," demikian ditandaskannya di hadapan para jurnalis.
Osborne menyarankan agar paket darurat fiskal sebaiknya dilakukan pada musim gugur mendatang. Cameron telah menyerahkan kepada penggantinya nanti untuk mengurus prosedur Pasal 50 Uni Eropa soal keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Traktat tersebut menentukan batasan dua tahun untuk mencapai kesepakatan yang mengikat Inggris dengan Uni Eropa.
Para pemimpin Uni Eropa seperti Martin Schulz dan Jean-Claude Juncker telah mendesak Inggris untuk memulai proses keluar Uni Eropa tanpa penundaan.
Sementara, sebuah jajak pendapat yang dilakukan Reuters menunjukkan bahwa hasil referendum bisa mendorong ekonomi Inggris ke dalam resesi.
ap/hp (rtr/afp/ap/independent)