1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Pasca Pencabutan Paspor Thaksin, Demonstran Ancam Kembali Turun ke Jalan

16 April 2009

Gerakan anti pemerintah Thailand yang disebut dengan kelompok baju merah mengumumkan akan kembali melancarkan aksi protes, sebagai reaksi atas pencabutan paspor mantan perdana menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.

Mantan PM Thailand, Thaksin ShinawatraFoto: AP

Thaksin memutuskan meninggalkan Dubai menuju ke Afrika setelah paspornya telah dicabut oleh pemerintah Thailand. Tidak disebutkan negara yang dituju. Sementara itu, Pemerintah Nikaragua telah menjanjikan paspor diplomatik bagi mantan pemimpin Thailand yang tengah diburu itu. Mereka mengangkat Thaksin sebagai duta Nikaragua dengan “misi khusus” , untuk membantu membawa investasi asing ke negara Amerika Tengah itu. Demikian bunyi pernyataan pemerintah Nikaragua. Paspor Thaksin dicabut setelah para pendukungnya melancarkan aksi protes yang mengacaukan jalannya pertemuan tingkat tinggi ASEAN akhir pekan lalu. Dalam rangkaian aksi protes tersebut Thaksin dari tempat pengasingannya memberikan orasi dan menyerukan revolusi.

Selasa lalu, Pengadilan Thailand mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Thaksin beserta belasan pemimpin gerakan anti pemerintah lainnya, yang dituding melanggar hukum dan ketertiban umum. Tiga diantara mereka sudah ditahan. Lainnnya, termasuk Thaksin, masih diburu. Terhadap tudingan yang dilontarkan pemerintah Thailand terhadap para pemimpin aksi protes, salah seorang pemimpin gerakan yang ditahan Vera Musikapong menuturkan: “Kami dituduh selama keadaan darurat menorganisir dan mengumpulkan lebih dari sepuluh orang dan dengan itu menyebabkan lalu lintas terganggu.“

Selain Vera Musikapong, pemimpin gerakan Front Persatuan Demokrasi melawan Kediktatoran atau UDD, lainnya yang ditangkap adalah Weng Tojitrakarn dan Natthawut Saikua. Pengadilan Tinggi Thailand juga menolak permohonan pembebasan yang disertai dengan jaminan.

Namun Kamis ini, pengadilan kembali mengeluarkan perintah penangakapan baru bagi lebih dari 20 orang yang dituding terlibat akisi kekerasan. Mereka diduga terlibat dalam penyerangan mobil perdana menteri Thailand Abhisit Vejajjiva di Bangkok dan aksi kekerasan di kawasan wisata pantai Patayya.

Sementara itu lembaga pemantau hak asasi manusia Human Rights Watch menyerukan pemerintah Thailand agar segera membentuk komisi independen untuk menyelidiki aksi bermotif politik yang diwarnai kekerasan beberapa hari lalu dan termasuk juga aksi demontrasi tandingan tahun lalu yang dilakukan kelompok anti Thaksin atau Aliansi Rakyat untuk Demokrasi PAD, yang dijuluki kelompok baju kuning.

Gonjang-ganjing politik Thailand tak kunjung berakhir meski PM Thailand Abhisit Vejajjiva naik ke pucuk pimpinan. Thaksin dilengserkan lewat kudeta militer tahun 2006. Abhisit menjabat sebagai perdana menteri setelah pengadillan Thailand membubarkan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Partai Kekuatan Rakyat PPP yang pro Thaksin, dengan tudingan manipulasi pemilu. Abhisit yang berasal dari Partai Demokrat yang dekat dengan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi PAD, akhirnya berhasil menjatuhkan pemerintahan PPP. Namun kini ia diprotes balik oleh para pendukung Thaksin, dengan salah satu tudingan tak becus dalam menangani krisis perekonomian. (AP/dpa/afp/ap)

Berita disarikan oleh: Ayu Purwaningsih

Editor: Agus Setiawan