Sudah sejak masa sekolah, Adam Yasmin punya ketertarikan khusus kepada politik. Ketika Musim Semi Arab meletus di Suriah pada tahun 2011, dia mengorganisir aksi demonstrasi di tengah ancaman aparat keamanan yang loyal terhadap pemerintah pusat di Damaskus.

Protes damai pro-demokrasi di Suriah akhirnya menjelma menjadi perang saudara. Adam ditangkap dan disiksa di penjara. Saat itu, dia baru menginjak usia 16 tahun.

"Selama 17 bulan saya berada di penjara. Ini menjadi pengalaman paling buruk dalam hidup saya,” kisahnya kepada DW. "Semua terjadi cuma karena kami menginginkan kebebasan, demokrasi dan berakhirnya rejim kediktaturan.”

Setelah bebas dari penjara, Adam melarikan diri ke Jerman dan menetap di Freiburg, sebuah kota wisata di bagian selatan. Pria yang kini berusia 27 tahun itu sudah pandai bertutur dalam bahasa Jerman. Di kampung halamannya yang baru, dia telah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah, dan kini ia sedang duduk di bangku kuliah.

Setahun lalu, Adam mengajukan permohonan kewarganegaraan Jerman. Perkaranya, untuk itu dia harus mengajukan paspor Suriah sebagai syarat permohonan.

Birokrasi di Suriah abaikan trauma kediktatoran

Adam telah melampirkan kartu tanda penduduk Suriah dan sertifikat kelahiran. "Tapi itu saja tidak cukup, kata mereka. Saya membutuhkan paspor. Tapi saya menolak. Tidak mungkin saya memberi uang kepada pemerintah Suriah setelah apa yang mereka perbuat kepada saya,” kata dia.

Dengan menuruti prosedur birokrasi, "semua yang telah saya alami menjadi tidak lagi berarti."

Menurut hukum Jerman dan internasional, klaimnya, pengungsi dalam perlindungan tidak boleh dipaksa mendatangi kantor perwakilan negara asal. Sebabnya dia ingin mengkaji opsi hukum untuk menghindari kewajiban tersebut.

Adam Yasmin tidak sendirian. Bagi warga Suriah yang hanya mendapat "perlindungan subsider” di Jerman, situasinya berpotensi menjadi lebih sulit. "Perlindungan subsider” menjamin hak yang lebih lemah dan diberikan kepada pengungsi yang melarikan diri dari situasi berbahaya, tapi tidak terancam secara peorangan.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Dari lebih dari 900.000 warga Suriah yang kini tinggal di Jerman, mayoritasnya yang sekitar 640.000 memiliki izin tinggal sementara dan sebagian besar mendapat perlindungan subsider. Pihak berwenang Jerman mewajibkan semua pemohon suaka agar melampirkan paspor dari negara asal. 

Tapi dalam banyak kasus, paspor tersebut masih harus terlebih dahulu dibuat di kedutaan Suriah di Jerman.

Saat ditanya DW, Kementerian Dalam Negeri Jerman menjelaskan bahwa setiap negara berdaulat berhak menerbitkan paspornya sendiri dan mengenakan biaya administrasi. Karena warga Suriah yang berada di bawah perlindungan subsider tidak berada dalam bahaya langsung dari pemerintaan negara asal, maka "masuk akal” jika mereka bisa leluasa membuat ulang paspor di kantor perwakilan.

Paspor Jerman biayai kejahatan perang Suriah?

Salah satu kritik terbesar terhadap peraturan ketat paspor Jerman bagi warga Suriah adalah dibayarkannya biaya administrasi yang berpotensi turut membiayai mesin perang rezim Bashar al- Assad. 

Paspor Suriah termasuk yang paling mahal di dunia. Paspor baru dari kedutaan Suriah di Jerman berharga antara Rp.4,5 juta hingga Rp. 16 juta dan seringkali hanya berlaku selama dua tahun. Sebagai perbandingan, pembuatan paspor Jerman biayanya hanya sekitar Rp.1,6 juta dan berlaku selama sepuluh tahun.

Kampanye nasional  organisasi bantuan pengungsi Jerman tahun 2022, #DefundAssad yang menuntut dihentikannya aliran dana kepada pemerintah Suriah, mengatakan bahwa sekitar 85 juta euro per tahun dapat mengalir ke kas rezim Assad melalui peraturan paspor di Jerman itu.

Karam Shaar, seorang ekonom Suriah, sebaliknya mengasumsikan pendapatan negara lebih kecil dari taksiran organisasi bantuan pengungsi, yakni antara 14 dan 37 juta euro per tahun untuk Suriah. Dalam analisanya, dia mempertimbangkan validitas paspor, jumlah warga negara Suriah yang berusia dewasa dan status suaka.  

"Namun begitu tidak terbantahkan, bahwa paspor menjadi sumber pendapatan yang penting bagi rezim Suriah selama perang saudara," kata Schaar menambahkan. Dalam anggaran negara Suriah, pendapatan negara dari layanan konsuler, yang sebagian besar terkait dengan penerbitan dan pembaruan paspor, meningkat dari 0,4 persen pada tahun 2010 menjadi 5,4 persen pada tahun 2023.”

Apa solusinya?

Marisa Raiser, aktivis kampanye #DefundAssad, mengatakan, dalih pemerintah adalah bahwa semua negara bagian harus bertindak secara seragam. "Tapi mereka bisa saja melakukan hal sebaliknya," ujar Raiser. Ia menilai pengungsi tidak harus berurusan dengan kedutaan asal untuk mendapat paspor Jerman. 

Terlebih bagi pengungsi asal Afganistan, misalnya, hal ini dipandang "tidak masuk akal" sejak pemerintahan di Kabul dikuasai Taliban.

"Kami telah berbicara dengan para politisi dan semua sepakat untuk tidak mengirimkan uang kepada pemerintah Suriah,” kata Raiser kepada DW. "Mereka berjanji akan mengubahnya."

Namun Kementerian Dalam Negeri Jerman bersikeras memblokir perubahan prosedur, meski tidak membutuhkan amandemen Undang-undang Keimigrasian atau bahkan legislasi baru. 

Seorang juru bicara Kemendagri di Berlin mengatakan kepada DW bahwa pihaknya dapat mengeluarkan dokumen pengganti jika kunjungan ke kedutaan negara asal dianggap tidak memungkinkan. "Tapi „orang yang bersangkutan harus memberikan bukti atau alasan valid,” begitu argumen dia

Dalam praktiknya, kata sejumlah warga Suriah, Kemendagri Jerman acap menolak menerbitkan dokumen pengganti, yang membuat sebagian besar pengungsi merasa frustasi.

rzn/as