Imbas Invasi, PBB Ingin Batasi Hak Veto Anggota Tetap DK
19 April 2022
Liechtenstein akan mengadakan Sidang Umum PBB pada Selasa (19/04) untuk memperdebatkan rancangan resolusi yang mewajibkan lima anggota tetap Dewan Keamanan membatasi penggunaan hak veto mereka.
Iklan
Sebuah ide lama yang bertujuan untuk membuat lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB agar mengurangi penggunaan hak veto mereka kembali dihidupkan. Hal ini terjadi menyusul terjadinya invasi Rusia ke Ukraina.
Hak veto yang dimiliki Rusia memungkinkan negara itu untuk "melumpuhkan" keputusan di Dewan Keamanan, seperti menjamin perdamaian global yang didefinisikan oleh Piagam PBB.
Proposal yang diajukan Liechtenstein, yang disponsori bersama oleh sekitar 50 negara termasuk Amerika Serikat, harus menjadi subjek pemungutan suara yang akan datang, menurut diplomat. Meskipun ide tersebut tidak didukung satu pun dari empat anggota tetap Dewan Keamanan lainnya seperti Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris.
Dewan Keamanan juga memiliki 10 anggota tidak tetap, yang tidak memiliki hak veto.
Teks proposal mengatur pertemuan 193 anggota Majelis Umum "dalam waktu 10 hari kerja setelah pemberian veto oleh satu atau lebih anggota tetap Dewan Keamanan, untuk mengadakan pembahasan tentang situasi di mana hak veto diberikan."
Tokoh-tokoh di Dunia Kecam Invasi Rusia ke Ukraina
Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan mulai menggempur Ukraina secara militer 24 Februari 2022. Banyak pemimpin dunia, atlet, dan bintang mengutuk invasi yang dilancarkan Rusia terhadap tetangganya tersebut.
Foto: Kremlin/AFP
Putin bermuka dua
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutkan, Presiden Rusia Vladimir Putin 'bermuka dua' setelah dia memerintahkan operasi militer terhadap Ukraina, tak lama setelah dirinya berunding dengan Putin melalui sambungan telepon. "Ya, bermuka dua, ada pilihan yang disengaja dan sadar untuk meluncurkan perang ketika kita masih bisa merundingkan perdamaian," kata Macron.
Foto: John Thys/AFP/Getty Images
Runtuhkan keamanan Eropa
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengutuk invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. "Kami tidak akan membiarkan Presiden Putin meruntuhkan arsitektur keamanan Eropa," ujar von der Leyen. Ia menegaskan, UE akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. "Kami akan membekukan aset Rusia di Uni Eropa dan menghentikan akses bank Rusia ke pasar keuangan Eropa."
Foto: Olivier Hoslet/Pool/EPA/AP/picture alliance
Kesalahan besar
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan, serangan Rusia benar-benar tanpa pembenaran dan menyebutnya perang Putin. "Akan menjadi jelas bahwa Putin telah membuat kesalahan besar dengan melancarkan perang ini," kata Scholz. Ia juga menambahkan, Rusia akan membayar "harga yang pahit" karena menyerang tetangganya tersebut.
Foto: Clemens Bilan/Getty Images
Dukungan buat Ukraina dari Inggris
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson lewat cuitannya di Twitter mengatakan, Inggris akan meningkatkan dukungannya ke Ukraina. Dia menegaskan, Inggris tidak bisa dan tidak boleh berpaling untuk membantu Ukraina. "Saya tidak percaya diktator Rusia akan menaklukkan Ukraina dan keyakinan mereka yang penuh semangat bahwa negara mereka harus merdeka," kata Johnson.
Foto: Matt Dunham/AP Photo/picture alliance
Sanksi dari AS
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengumumkan serangkaian sanksi baru, yang menargetkan bank dan industri Rusia. "Kami sengaja merancang sanksi ini untuk memaksimalkan dampak pada Rusia dan meminimalkan dampak pada sekutu kami. Kami tidak bertindak sendiri. Kami telah membangun koalisi yang mewakili setengah dari ekonomi dunia," tutur Biden.
Foto: Brendan Smialowski/AFP
Iran salahkan NATO
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian melalui cuitannya di Twitter, menyalahkan "provokasi NATO" atas serangan yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina. Meski demikian, ia menekankan perang bukanlah sebuah solusi dan menulis "penting untuk membuat gencatan senjata dan menemukan solusi politik yang demokratis."
Foto: Fadel Itani/NurPhoto/picture alliance
Indonesia desak "setop perang"
Presiden RI Joko Widodo belum memberikan pernyataan lengkap terhadap operasi militer yang digelar Rusia di Ukraina. Namun, di tengah kondisi yang sedang memanas, pada hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, melalui cuitannya via twitter Jokowi menyerukan agar perang bisa dihentikan. "Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia," cuit Jokowi.
Foto: Presidential Secretariat Press Bureau
Absen di GP Rusia
Juara dunia Formula 1 asal Jerman, Sebastian Vettel mengatakan, dirinya tidak akan berpartisipasi dalam putaran Grand Prix Rusia pada bulan September mendatang jika invasi terus berlanjut dalam keadaan seperti saat ini. "Saya kasihan kepada orang-orang, orang-orang tidak bersalah yang kehilangan nyawanya, yang terbunuh gara-gara alasan bodoh dan kepemimpinan yang sangat, sangat aneh dan gila."
Foto: Jerry Andre/Laci Perenyi/picture alliance
Dibutakan kekuasaan
Penyanyi dan rapper perempuan asal AS Cardi B turut menentang serangan yang dilancarkan Rusia. Lewat cuitannya ia berharap agar para pemimpin dunia yang berkonflik tidak dibutakan kekuasaan dan benar-benar memikirkan nasib warganya yang menjadi korban krisis tersebut. "Perang, sanksi, invasi harus menjadi hal terakhir yang harus dikhawatirkan para pemimpin ini," kata Cardi B. (Ed: rap/as)
Foto: Kevin Winter/Getty Images
9 foto1 | 9
295 hak veto telah digunakan sejak 1946
Di antara yang mendukung dan telah berkomitmen untuk memberikan suara terhadap teks tersebut adalah Ukraina, Jepang, dan Jerman.
Iklan
Adapun Jepang dan Jerman berharap agar kewenangan sebagai anggota tetap di Dewan Keamanan bisa diperbesar, mengingat pengaruh politik dan ekonomi global mereka. Sementara India, Brasil, atau Afrika Selatan, dan pesaing lain yang ingin masuk dalam anggota tetap belum terungkap.
Seorang sumber mengungkapkan bahwa Prancis akan mendukung proposal tersebut. Sedangkan Inggris, Cina, dan Rusia, yang dukungannya akan sangat penting untuk inisiatif kontroversial seperti itu, belum jelas diketahui suaranya.
Sejak veto pertama yang pernah digunakan oleh Uni Soviet pada tahun 1946, Moskow telah menerapkannya sebanyak 143 kali, melampaui Amerika Serikat (86 kali), Inggris (30 kali), atau Cina dan Prancis (18 kali masing-masing).
"Kami sangat prihatin dengan pola memalukan Rusia yang menyalahgunakan hak vetonya selama dua dekade terakhir," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dalam sebuah pernyataan.
Adopsi resolusi Liechtenstein "akan menjadi langkah signifikan menuju akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab semua" anggota tetap Dewan Keamanan, tambahnya.
Prancis, yang terakhir menggunakan veto pada tahun 1989, mengusulkan pada tahun 2013 bahwa anggota tetap secara kolektif dan sukarela membatasi penggunaan veto mereka jika terjadi kekejaman massal. Disponsori bersama oleh Meksiko dan didukung oleh 100 negara lainnya, proposal tersebut sejauh ini telah terhenti.