Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI AM Fatwa , atas undangan parlemen Sudan, akan bertolak ke Sudan hari Minggu tanggal 1 Agustus. Selain untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan, kunjungan tersebut juga untuk menyampaikan sumbang saran mengenai pengalaman Indonesia menjaga persatuan di tengah etnis dan agama yang beragam, demikian dilaporkan harian KOMPAS.

Sari Pers Deutsche W elle juga mengenai situasi di Darfur dan resolusi PBB untuk mengakhiri konflik di kawasan krisis tsb.

Setelah perdebatan sengit mengenai usulan resolusi PBB untuk Darfur, AS memperlunak tuntutannya. Atas keberatan beberapa anggota Dewan Keamanan PBB, tuntutan sanksi konkret dari Dewan Keamanan dicabut kembali. Sebaliknya akan diambil tindakan yang tidak dijelaskan secara spesifik, apa bila pemerintahan Sudan tidak mengakhiri pembantaian etnis dan aksi pengusiran di Darfur. Sementara pengiriman pasukan perdamaian Afrika ke Darfur yang direncanakan akhir Juli ini akan tertunda.

Harian Austria Der Standard yang terbit di Wina mengemukakan resolusi PBB untuk mengakhiri drama pengungsian di Sudan tidak bergigi, disebabkan oleh sikap negara-negara Arab. Harian ini menulis:

Bahwa resolusi Sudan tidak bergigi terutama karena negara-negara anggota Islam dalam Dewan keamanan, yakni Pakistan dan Aljazair, dan juga segenap Liga Arab dengan tegas mendukung rejim Islam di Khartum. Juga Rusia yang berbisnis senjata dengan rejim di Sudan, dan Cina yang menginvestasikan modal besar dalam industri minyak negara itu, semula menentangnya. Namun kemudian kedua negara itu bersedia mengadakan konsesi. Semakin banyak waktu dihabiskan dengan perdebatan diplomatik, semakin banyak warga akan tewas. Bagi para peserta konferensi beberapa hari mungkin dianggap hanya waktu singkat, namun di padang pasir di Sudan setiap hari menentukan hidup atau mati. Bahkan Uni Afrika tidak berani mengirim pasukan perdamaian tanpa persetujuan dari Khartum. Jadi, tampaknya, nyawa warga Muslim kulit hitam dinilai lebih rendah ketimbang nyawa warga Muslim Arab. Itulah yang disebut rasisme.

Sementara harian Austria lainnya Salzburger Nachrichten mengkritik sikap masyarakat internasional yang tidak mampu mengambil tindakan:

Memikirkan kepentingan sendiri masih tetap prioritas utama, ketimbang solidaritas kemanusiaan. Rusia mengkhawatirkan bisnis senjata yang menguntungkan, Cina dan Perancis mengkhawatirkan bisnis minyaknya. Sementara berbagai pertimbangan kepentingan juga mengerem Washington untuk mengambil tindakan. Di satu pihak, AS tidak ingin menbahayakan perjanjian perdamaiannya untuk mengakhiri perang saudara di Sudan Selatan yang kaya akan minyak. Di lain pihak, negara adi daya AS membutuhkan rejim di Sudan untuk perangnya melawan terorisme Islam. Masyarakat internasional hanyalah fiksi belaka. Semua janji dan pernyataan bahwa kegagalan seperti di Ruanda pada 1994 tidak boleh terulang lagi, hanyalah omongan kosong belaka. Kini secara pelan-pelan situasi di Darfur mirip seperti di Ruanda. Rupanya nilai nyawa di Afrika tidak sama seperti di negara atau kawasan lain, di mana orang membelanya dengan perang.

Harian Rusia Kommersant berpendapat, pembantaian etnis di Sudan gara-gara harga minyak:

Warga Arab dan warga Afrika kulit hitam saling membenci , saling membunuh. Semua kejadian itu di Sudan tergantung pada harga minyak.

Selama tidak ada minyak , atau harganya rendah , konflik nasional terbatas pada perkelahian antar kelompok remaja. Tetapi sialnya, Sudan kaya akan minyak. Maka perkelahian itu menjadi pembantaian etnis.