PBB Kecam Aneksasi Krimea
28 Maret 2014![](https://static.dw.com/image/17121398_800.webp)
Sidang Umum PBB hari Kamis (27/03) menyetujui resolusi yang mengecam pelaksanaan referendum di Krimea dan aneksasi oleh Rusia. Resolusi tersebut menyatakan bahwa penggabungan Krimea ke Rusia "tidak berlaku" secara hukum internasional.
Resolusi itu disetujui oleh 100 negara anggota PBB, sementara 11 negara menyatakan menolak. 58 negara memberi suara abstain. Di samping Rusia, yang memberi suara tidak setuju adalah Armenia, Belarus, Bolivia, Kuba, Korea Utara, Nicaragua, Sudan, Suriah dan Zimbabwe.
Resolusi itu menyebutkan, referendum di Krimea tidak bisa menjadi dasar untuk mengubah status kawasan otonomi itu. Tapi resolusi sidang umum PBB tidak bersifat mengikat dan juga tidak mencantumkan sanksi.
Preseden buruk
"Saya sangat puas dengan putusan ini…Mayoritas besar bangsa-bangsa di dunia menunjukkan dukungan terhadap resolusi", kata Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Deshchytsya. "Dukungan dari semua penjuru dunia menunjukkan bahwa ini bukan hanya masalah regional, tapi sudah menjadi masalah global."
Sebelumnya Ukraina mengimbau sidang umum PBB agar mengecam langkah Rusia dan menyatakan, kasus Krimea menjadi preseden buruk dan tantangan besar bagi hukum internasional.
Sebaliknya duta besar Rusia untuk PBB Vitali Churkin menyebut resolusi sidang umum PBB sebagai "kemenangan moral" bagi negaranya dan menambahkan, "hampir setengah" anggota PBB menolak mendukung resolusi itu. Churkin menegaskan, rakyat Krimea berhak untuk menentukan nasibnya sendiri.
Kredit IMF untuk Ukraina
Dana Moneter Internasional IMF menjanjikan bantuan kredit untuk Ukraina yang terancam kebangkrutan. IMF menyatakan siap mengucurkan kredit sampai 18 miliar dolar AS dalam dua tahun mendatang.
PM Ukraina Arseniy Yatsenyuk menerangkan, selain dari IMF, Ukraina juga akan menerima bantuan dana dari Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang. Bantuan internasional untuk Ukraina untuk dua tahun ke depan seluruhnya mencapai 27 miliar dolar AS.
Namun bantuan IMF dikaitkan dengan berbagai langkah penghematan dan reformasi ekonomi, antara lain penghapusan subsidi energi. Yatsenyuk mengatakan di hadapan parlemen Ukraina, harga bahan bakar dan energi akan naik sampai 50 persen mulai Mei tahun ini.
Ukraina memerlukan bantuan dana dari barat setelah Rusia membekukan kredit senilai 15 miliar dolar AS yang dulu dijanjikan kepada Presiden Viktor Yanukovych.
hp/ab (rtr, dpa)