PBB Kritik Pengadilan Pelaku Pelanggaran HAM di Timor Timur
30 Juni 2005
Iklan
NEW YORK:
Tim Pakar PBB dalam laporannya setebal 149 halaman kepada Dewan Keamanan mengungkapkan peradilan yang dilaksanakan di Indonesia terhadap pelanggar hak asasi di Timor Timur, pasca referendum tahun 1999, yang dilakukan para perwira militer dan milisi pro Indonesia, tidak memadai dan tidak sesuai dengan standar internasional. Untuk itu direkomendasikan agar Indonesia melaksanakan pengadilannya dalam waktu enam bulan, dibawah pengawasan Internasional. Bila tidak prosesnya akan diadakan di pengadilan Internasional. Sementara itu pemerintah Indonesia menentang pengadilan Internasional terhadap para pelanggar hak asasi di Timor Timur