Laporan PBB mengenai sistem pendidikan di Jerman yang dinilai diskriminatif memicu perdebatan panas. Petugas khusus PBB untuk pendidikan, Vernor Munoz, melaporkan, terutama anak-anak warga asing dan dari status sosial lemah amat dirugikan oleh sistem pendidikan dasar dan menengah di Jerman. Harian harian Jerman menyoroti dengan tajam tema ini.

Harian Tageszeitung yang terbit di Berlin berkomentar:

"Laporan ini resmi dan netral. Tapi menteri pendidikan Jerman tetap berusaha menolaknya. Masalahnya bukan hanya pengalihan wewenang kepada sekolah, akan tetapi sudah menyangkut pelanggaran hak. Dan itu cukup banyak. Anak muda tidak diakui haknya untuk belajar, karena ia berasal dari negara lain. Anak-anak yang memiliki nilai amat bagus atau amat buruk, dipisahkan di sekolah-sekolah khusus. Struktur sekolah yang menetapkan seleksi lebih dini, menghambat anak-anak imigran yang terlambat berkembang sedemikian kasarnya, sehingga mereka gagal melakukan integrasi."

Sementara Berliner Zeitung menulis:

"Dengan laporan itu, perdebatan sistem sekolah di Jerman mencapai dimensi baru. Sebab PBB menilai, pendidikan bukan hanya masalah keadilan sosial atau kemampuan ekonomi. Melainkan masalah hak azasi manusia. Sebuah hal yang di Jerman dari hari ke hari diduga terus dilanggar. Dengan latar belakang ini, pemerintah federal dan negara bagian di Jerman menunjukan sikap khasnya, yakni bereaksi keras terhadap kritik. Disebutkan, sekolah Jerman merupakan yang terbaik di dunia. Dengan itu muncul citra cukup fatal, bahwa Jerman tidak mau mengakui kekacauan sistem pendidikannya."

Harian Osnabrucker Zeitung dalam tajuknya menulis:

"Para tokoh politik pendidikan Jerman tidak dapat memecahkan masalah, jika tetap ngotot dalam tema struktur. Apa yang dilaporkan PBB kini harus dikaji ulang. Apakah sistem sekolah terkotak-kotak itu memberikan peluang pendidikan terbaik bagi anak-anak? Sebab jenjang sistem pendidikan Jerman ibaratnya hanya memungkinkan turun peringkat. Juga bagi mereka yang dimasukan ke sekolah kejuruan pertukangan, walaupun rajin dan trampil tetap akan dirugikan. Paling tidak ketika mereka masuk lapangan kerja. Jika itu merupakan dampak sistem sekolah, hal tersebut merupakan ketidak adilan bagi individu dan merupakan kesalahan sistem."

Dan harian Märkische Oderzeitung yang terbit di kota Frankfurt an der Oder menulis:

"Masalah utamanya bukan kritik dari PBB. Melainkan perkembangan untuk menjadi lebih baik di negara ini berlangsung amat lamban. Kesalahannya bukan ada di pihak guru atau para tokoh politik pendidikan Jerman. Sekarang yang paling penting adalah, masyarakat harus menaruh prioritas lebih tinggi dalam tema pendidikan."