Bagi Jerman ini adalah hal yang baru. Untuk pertama kalinya pemerintah Jerman harus menjawab pertanyaan tentang kasus HAM di Jerman, yang diajukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dalam tanya-jawab yang berlangsung tiga jam itu 40 wakil mengajukan pertanyaan.

Menyangkut semua pertanyaan Gernot Erler, pejabat tinggi Departemen Luar Negeri Jerman mengatakan, pertanyaan yang diajukan sangat kritis. Tetapi tidak ada yang berlatarbelakang diskriminasi.

Sikap Anti Orang Asing

Tindakan kriminal berdasarkan sikap anti orang asing dan diskriminasi orang asing kerap disinggung. Wakil dari Iran mengeluhkan meningkat drastisnya kejahatan terhadap orang asing secara di Jerman. Gernot Erler mengatakan, pemerintah di Berlin menanggapi dengan serius semua kritik, yang sudah disadari sebagai masalah oleh pemerintah Jerman sendiri.

Erler mengatakan, pernyataan dan aktivitas yang bersifat anti orang asing memang ada di Jerman, dan ini ditindak oleh negara. Tetapi di Jerman juga ada masalah integrasi imigran, terutama anak-anak para imigran. Ada juga masalah yang solusinya belum ditemukan, dan pemerintah Jerman bersikap terbuka jika ada yang memberikan usul penyelesaiannya.

Gernot Erler menambahkan, nampaknya para wakil negara di dewan PBB tersebut menyambut baik, bahwa Jerman segera mengakui kekurangannya.

Diskriminasi Sebagian Warga

Sejak tahun lalu, Dewan HAM PBB meneliti secara rutin situasi hak asasi di sekitar 190 negara anggotanya. Dalam tanya-jawab Senin kemarin (02/02) wakil Rusia mengeritik dikesampingkannya kepentingan imigran dari bekas Uni Sovyet. Dikatakan, para imigran itu diperlakukan seperti warga kelas dua.

Yang juga kerap disinggung adalah keadaan warga Gypsy, yaitu suku Roma dan Sinti. Sementara itu, negara-negara Islam mengkhawatirkan persamaan hak dalam hal pekerjaan bagi warga beragama Islam di Jerman, terutama berkaitan dengan larangan untuk mengenakan jilbab bagi pegawai negeri.

Patut Mendapat Kritik

Direktur Institut HAM Jerman, Heiner Bielefeldt berkata,"Saya rasa, kritik ini ada benarnya, walaupun jika datangnya dari Iran, tentu saja agak ganjil. Iran adalah negara yang menetapkan peraturan berpakaian, yang terutama jelas merugikan kaum perempuan, bahkan dengan ancaman penyiksaan. Jadi secara hak asasi, ini sudah taraf yang lain."

Bielefeldt menambahkan, wakil-wakil di dewan PBB itu juga mempermasalahkan diskriminasi agama, dan pertanyaan tentang itu memang pantas diajukan kepada Jerman. Iapun menyambut baik, bahwa dalam tanya-jawab di Jenewa itu, pemerintah Jerman bersikap kritis terhadap diri sendiri.

Tidak Diketengahkan

Meskipun demikian Bielefeldt menyesali, bahwa beberapa hal sama sekali tidak disinggung. Masalah migrasi banyak dibicarakan, tetapi soal drama pengungsi tidak diketengahkan sama sekali, demikian Bielefeldt.

Ia menambahkan, "Mungkin alasannya, karena drama itu terutama terjadi di Laut Tengah, dan tidak disebut bahwa Jerman juga ikut bertanggungjawab sepenuhnya dalam kebijakan yang dijalankan di batas luar Uni Eropa. Jerman ikut memutuskan kebijakan ini. Dari sudut HAM kebijakan ini adalah sebuah batu ganjalan besar bagi Eropa dan Jerman.“

Kritik dari Barat

Negara-negara barat juga mengajukan pertanyaan kritis terhadap Jerman. Wakil dari Belanda mengetengahkan masalah kekerasan yang dilancarkan badan tertentu yang mengusut tindak pidana. Sementara Denmark menuntut Jerman untuk mengakhiri stigma terhadap warga yang homoseksual.

Rabu besok (04/02) Dewan HAM PBB akan menyelesaikan laporan tentang situasi hak asasi di Jerman. Laporan itu mencakup rekomendasi yang tidak mengikat. (ml)