PBB Serukan Peninjauan Independen Hukum Keamanan Hong Kong
4 September 2020
Dalam sebuah surat terbuka kepada Beijing, pelapor khusus PBB mengatakan undang-undang keamanan Hong Kong menimbulkan risiko serius terhadap hak-hak fundamental, salah satunya hak kebebasan berekspresi.
Iklan
Pelapor khusus PBB terkait hak asasi manusia telah menginformasikan kepada Cina bahwa undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong menimbulkan risiko serius terhadap hak-hak fundamental dan memperingatkan bahwa undang-undang itu dapat digunakan untuk menuntut kebebasan bersuara aktivis.
Surat bersama, yang dikeluarkan pada hari Jumat (4/9) juga mengatakan bahwa undang-undang baru tersebut tampaknya merongrong independensi hakim dan pengacara Hong Kong, serta hak atas kebebasan berekspresi.
Undang-undang yang mengkriminalisasi pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing, telah membungkam banyak pengunjuk rasa dan aktivis.
Pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk memastikan stabilitas dan kemakmuran wilayah tersebut.
"Undang-Undang Keamanan Nasional menimbulkan risiko serius terhadap kebebasan fundamental dan perlindungan hukum," kata surat itu, memperingatkan bahwa undang-undang tersebut dapat "melanggar hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul secara damai."
PBB juga menyerukan peninjauan hukum yang sepenuhnya independen untuk memastikan undang-undang itu sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia Cina.
Surat setebal 14 halaman itu dikirim oleh Fionnuala Ni Aolain, pelapor khusus PBB tentang perlindungan hak asasi manusia saat melawan terorisme, dan enam utusan PBB lainnya.
Para penandatangan mengatakan tindakan hukum tidak sesuai dengan kewajiban hukum Cina di bawah hukum internasional, dan menyuarakan keprihatinan bahwa hukum "kurang presisi dalam hal-hal utama dan melanggar hak-hak fundamental tertentu."
Hukum "tidak boleh digunakan untuk membatasi kebebasan fundamental yang dilindungi, termasuk hak untuk berpendapat, berekspresi, dan berkumpul secara damai." Surat itu juga mengatakan undang-undang itu bisa membuat ilegal "banyak kegiatan sah" para pembela hak di Hong Kong.
Hari-hari Penuh Kekerasan di Hong Kong
Selama setengah tahun, para mahasiswa di Hong Kong berdemonstrasi menuntut kebebasan dan demokrasi. Protes pun semakin radikal. Terakhir, pecah bentrokan di Universitas Politeknik Hong Kong.
Foto: Reuters/T. Siu
Protes di Kampus Politeknik
Inilah kampus Universitas Politeknik. Para demonstran dipukul mundur di sini dan terlibat dalam bentrokan dengan polisi selama lebih dari 24 jam. Di kampus, ratusan orang berbekal senjata alat pembakar dan senjata rakitan sendiri. Untuk menangkal polisi, mereka menyalakan api besar-besar.
Foto: Getty Images/AFP/Ye Aung Thu
Diringkus dan ditangkap
Aktivis melaporkan bahwa polisi mencoba menyerbu gedung universitas. Karena gagal, aparat pun menciduk para demonstran di sekitaran universitas. Mahasiswa yang ingin meninggalkan kampus ditangkap. Polisi mengatakan mereka menembakkan amunisi di dekat universitas pada pagi hari, tetapi tidak ada yang tertembak.
Foto: Reuters/T. Siu
Gagal melarikan diri
Di luar kampus, polisi bersiaga dengan meriam air. Asosiasi mahasiswa melaporkan bahwa sekitar 100 mahasiswa mencoba meninggalkan gedung universitas. Namun mereka terpaksa kembali ke dalam gedung kampus ketika polisi menembakkan gas air mata ke arah mereka.
Foto: Reuters/T. Peter
Lokasi strategis penting
Universitas Politeknik menjadi penting dan strategis bagi para demonstran karena terletak di pintu masuk terowongan yang menghubungkan daerah itu dengan pulau Hong Kong. Dalam beberapa hari terakhir, pengunjuk rasa telah mendirikan barikade di luar terowongan untuk memblokir pasukan polisi. Ini adalah bagian dari taktik baru untuk melumpuhkan kota dan meningkatkan tekanan pada pemerintah.
Foto: Reuters/T. Peter
Apa tuntutannya?
Protes di Wilayah Administratif Khusus ini telah berlangsung selama lebih dari lima bulan. Tuntutan para demonstran antara lain yaitu pemilihan umum yang bebas dan penyelidikan kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Perwakilan pemerintahan Beijing di Hong Kong belum menanggapi kedua tuntutan ini.
Foto: Reuters/T. Peter
Peningkatan kekerasan
Protes yang awalnya damai kini berubah menjadi penuh kekerasan. Polisi menindak tegas dan mengancam akan menggunakan amunisi tajam. Aktivis Hong Kong berbicara tentang adanya 4.000 penangkapan sejak protes dimulai. Para demonstran sendiri melawan dengan melempari batu, melemparkan bom Molotov dan menggunakan busur serta anak panah.
Foto: Reuters/T. Siu
Busur dan anak panah untuk melawan
Seorang polisi terluka pada hari Minggu (17/11) akibat tusukan anak panah di kakinya. Aktivis terkenal Hong Kong, Joshua Wong, membenarkan kekerasan yang dilakukan para demonstran. "Dengan protes yang damai, kami tidak akan mencapai tujuan kami. Dengan kekerasan saja juga tidak mungkin, kami membutuhkan keduanya," kata Wong kepada media Jerman, Süddeutsche Zeitung.
Foto: picture-alliance/dpa/Hong Kong Police Dept.
Sembunyikan identitas
Pemerintah Hong Kong telah melarang pemakaian topeng. Banyak demonstran memakai masker gas untuk perlindungan terhadap serangan gas air mata. Yang lain mengikat kain di depan wajah mereka untuk menyembunyikan identitas. Mereka takut penangkapan dan konsekuensinya jika mereka sampai dikenali.
Foto: Reuters/T. Siu
Khawatir militer turun tangan
Eskalasi kekerasan juga makin berlanjut. Kehadiran beberapa tentara Cina pada hari Sabtu (16/11) di Hong Kong menyebabkan kekhawatiran. Para tentara ini diturunkan untuk membantu membersihkan serakan batu. Di antara para demonstran, muncul kekhawatiran besar bahwa Cina bisa saja menggunakan militernya untuk mengakhiri protes di Hong Kong. (ae/pkp)
Foto: picture-alliance/dpa/AP/Ng Han Guan
9 foto1 | 9
Para penandatangan PBB juga meminta Cina untuk menjelaskan bagaimana rencananya untuk menegakkan "yurisdiksi ekstra-teritorial" untuk memastikan undang-undang itu mematuhi perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang ditandatangani oleh Beijing.