Awal Desember lalu, kasus penggelapan dana sempat menjadi berita utama dan menghebohkan Iran. Kepala Kantor Inspeksi Kehakiman memberi tahu media lokal bahwa dua miliar dolar AS telah diselewengkan secara kriminal sehubungan dengan impor teh. Para pelaku disebut merupakan kelompok yang menerima mata uang asing murah dari negara, yang khusus ditujukan untuk membeli teh di pasar internasional untuk diimpor ke Iran.

Alih-alih mengimpor produk teh berkualitas tinggi dari India dengan harga USD14 per kg, para pelaku membeli teh dari Kenya yang harganya hanya USD2 per kg. Mereka berhasil mengalihkan total dua miliar dolar AS, yang mereka tukarkan dengan mata uang Iran, Rial, di pasar gelap, dan meraup untung besar untuk kantongnya sendiri.

Para tersangka adalah petugas "Markas Besar Ketahanan Pangan,” yang dibentuk oleh Kementerian Perekonomian dua tahun lalu. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan produksi dan impor pangan, sebagai keberhasilan menghadapi sanksi internasional.

Markas Besar Ketahanan Pangan dipimpin oleh mantan komandan Garda Revolusi dan memiliki akses terhadap pendapatan dari ekspor minyak, sebagian besar dalam mata uang dolar AS. "Untuk menghindari sanksi, Garda Revolusi lalu mengambil alih ekspor minyak,” jelas Behzad Ahmadinia, jurnalis Iran yang tinggal di Siprus dalam sebuah wawancara dengan DW.

Posisi Iran dalam indeks korupsi: 147 dari 180 negara

Behzad Ahmadinia mengkhususkan diri dalam penelitian minyak dan energi di Iran. Dia menceritakan, Garda Revolusi telah mendirikan banyak perusahaan di dalam dan di luar Iran. Lalu mereka secara ilegal mengekspor dan menjual minyak kepada pelanggan yang tidak dikenal dengan harga yang tidak diketahui.

"Kami tidak tahu berapa banyak pendapatan dari ekspor minyak yang mengalir ke perusahaan mana dan berapa uangnya. Semuanya diatur secara internal - di kalangan politisi dan pejabat yang dekat dengan penguasa. Mereka sendiri, keluarga, dan teman-teman mereka mendapat manfaat dari situasi yang seperti klan mafia ini", katan Ahmadinia.

Ketika konflik internal muncul, misalnya ketika seseorang tidak mendapatkan bagiannya , mereka saling bermusuhan dan saling menggugat ke pengadilan. Dari saling gugat di pengadilan inilah kasus-kasus korupsi dan penggelapan uang dalam jumlah besar bisa terungkat. Tapi kasus-kasus itu "tidak pernah terselesaikan," kata Behzad Ahmadinia lebih lanjut.

Korupsi negara di Iran memang makin meluas. Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022  dari Transparency International menempatkan Iran pada peringkat 147 dari 180 negara.

Lebih 57 miliar dolar AS hilang

"Pejabat tinggi dan anggota pemerintah sekarang mengklaim bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang penggelapan dalam bisnis teh,” kata jurnalis politik Abbas Abdi dalam komentarnya pada pertengahan Desember di surat kabar"Etemad” yang kritis terhadap pemerintah. "Pemerintah bahkan berusaha menjual kepada kita fakta bahwa pengadilan telah berhasil mengungkap kasus ini. Tapi bagaimana bisa pendapatan devisa sebesar itu hilang begitu saja?”

Pemerintah Iran memenuhi kebutuhan sampai 40 persen anggarannya dengan pendapatan dari ekspor minyak. Pendapatan yang mulanya dalam mata uang dolar AS lalu ditukar ke Rial Iran. Ada dua aturan nilai tukar di Iran: nilai tukar resmi yang disubsidi, yang saat ini berkisar 125.000 Rial untuk satu dolar AS. Nilai tukar ini hanya berlaku dalam transaksi khusus, misalnya untuk mengimpor produk penting atas nama pemerintah, seperti bahan baku industri, obat-obatan - atau bahkan teh. Di pasar uang biasa, nilai tukar satu dolar AS sekitar 500.000 Rial, atau empat kali lipatnya.

"Negara ini dijalankan oleh politisi dan pejabat yang tidak kompeten, dan kita akan terus mendengar tentang banyak kasus korupsi yang melibatkan sejumlah uang besar,” keluh mantan anggota parlemen Heshmatollah Falahat Pishe dalam diskusi panel di Universitas Allameh Tabataba'i di Teheran pada bulan Desember lalu. Falahat Pishe sampai tahun 2020 menjadi Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri di Parlemen Iran.

Dia mengakui bahwa lebih dari USD57 miliar telah hilang dalam beberapa tahun terakhir – namun kasus korupsi dan penggelapan terbesar dalam sejarah Republik Islam Iran, katanya, terjadi di bawah pemerintahan saat ini, yang berusaha melangkahi semua peraturan internal dengan dukungan parlemen.

(hp/as)