Lebih dari 15 ribu warga Rohingya turut ambil bagian dalam demonstrasi di tempat pengungsian di Kutupalong, Distrik Cox Bazar, di sebelah selatan Bangladesh (25/08). Mereka menutut "keadilan dari PBB“. Pada sebuah spanduk tertulis: "Tidak terulang lagi: Hari Peringatan Genosida Rohingya, 25 Agustus 2018“.

PBB menyebutkan bahwa peristiwa kekerasan yang dialami warga Rohingya di Myanmar sebagai bentuk "pembersihan etnis". Maret lalu, pejabat khusus PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee mengungkapkan tentang adanya "genosida".

Menurut data yang dirilis "Doctors Without Borders" pada bulan pertama ketika kekerasan merebak, sedikitnya 6.700 warga Rohingya terbunuh. Saat ini ada sekitar 900.000 warga Rohingya yang mengungsi di Bangladesh.

Selama setahun, para pengungsi Rohingya tidak disebar ke berbagai lokasi di Bangladesh, melainkan hanya menempati lahan seluas 14 kilometer persegi, ini hanya seluas sebuah desa kecil. Tempat itu dikenal saat ini sebagai lokasi pengungsian terbesar di dunia.

Ribuan pengungsi di Kutupalong tidak diperbolehkan meninggalkan kamp dengan bebas atau menetap di tempat lain di Bangladesh. Warga Rohingya pun hidup berhimpitan dalam tenda sederhana. Mereka mencoba membangun kembali rumah, lengkap dengan masjid dan toko-toko, di daerah yang mereka namai "tempat tak bertuan".

Mungkinkah kembali? Jawabannya tak mudah, meski Bangladesh dan Myanmar telah melakukan perjanjian repatriasi, implementasinya masih tertunda. Persoalan berikutnya: ke mana mereka harus pergi? Meski demikian warga Rohingnya tetap menyuarakan harapan saat demonstrasi berlangsung: "Kami diusir dari negara kami, dari rumah kami. Kami menginginkan keadilan, kami ingin kembali ke rumah kami."

Aksi unjuk rasa yang antara lain digalang oleh Front Pembela Islam itu berlangsung di depan kedutaan besar Myanmar. Perwakilan pengunjuk rasa sempat menemui Wakil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, Kyaw Soe Thien dan menyampaikan tuntutan mereka atas kondisi yang dialami Muslim Rohingya. Duta Besar Myanmar tidak berada di tempat karena menemani Menlu, Retno Marsudi saat berkunjung ke Naypyidaw.

Dengan memegang spanduk "Save Muslim Rohingya", kelompok Muslim Indonesia ingin memperlihatkan bahwa kelompok minoritas Rohingnya tidak sendirian dalam menghadapi peristiwa yang mereka hadapi. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi berhasil menekan Mynamar untuk mengizinkan Aliansi Kemanusian Indonesia untuk Myanmar agar memberi bantuan kesehatan, makanan dan pendidikan bagi pengungsi.

Peran pemerintah Indonesia disorot tajam karena dianggap menjalankan diplomasi yang lunak terhadap pemerintah yang dipimpin secara de facto oleh Aung San Suu Kyi tersebut. Mereka menyuarakan tiga hal yakni agar Duta Besar Myanmar dipulangkan, bendera Myanmar diturunkan, dan agar segala bentuk kekerasan dihentikan di Rakhine.

Salah satu demonstran sambil merurai air mata mencurahkan kesedihannya atas derita yang dialami kelompok minoritas Rohingya pasca bentrokan yang terjadi di Rakhine. Para demonstran meminta agar umat Buddha di Myanmar dapat menghormati umat Muslim Rohingya, sebagaimana dilakukan umat Muslim di Indonesia terhadap umat minoritas.

Polisi memblokade arus demonstrasi yang ingin mendekati kedutaan besar Myanmar. Selain blokade manusia, polisi juga menutup akses dengan membuat pembatas kawat duri dan kendaraan berat. Penjagaan ketat dilakukan menyusul terjadinya pelemparan bom molotov ke kedutaan Myanamar pada akhir pekan lalu.

Aksi unjuk rasa di Jakarta juga dilakukan mahasiwa Muhammadiyah yang menyambangi kantor Kemlu sambil membawa poster tuntutan. Di Makassar, aksi umat Muslim sempat berlangsung tidak tertib karena massa melempari kelenteng Xian Ma dengan batu. Sementara itu, kepolisian menolak memberi izin aksi demonstrasi di candi Borobudur dan rencananya akan dialihkan ke mesjid di dekat situs bersejarah itu.

Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan saat menuju kedutaan Myanmar, akibatnya jalur utama di Jakarta Pusat seperti jalan Imam Bonjol menuju Bundaran Hotel Indonesia sempat ditutup. Sebelum membubarkan diri, massa sempat bersitegang dengan pihak kepolisian. Kericuhan dapat segera dihindari, massa pun bubar dengan tenang.