Pemerintah telah mengumumkan pemberlakuan pembatasan baru di Jawa-Bali sebagai upaya menahan laju penyebaran virus corona. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebut perekonomian Indonesia akan tetap melaju.
Foto ilustrasi PSBB di JakartaFoto: DW/A. Muhammad
Iklan
Banyak kalangan yang menilai kebijakan PSBB Jawa-Bali akan berdampak pada perekonomian nasional. Program pemulihan dari COVID-19 akan menjadi lebih lama karena kebijakan yang disebut sebagai pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) itu.
Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto keputusan PSBB Jawa dan Bali merupakan upaya pemerintah menjaga sektor kesehatan sekaligus ekonomi.
Dia mengatakan, pemerintah masih optimis perekonomian Indonesia tetap berada di zona positif pada tahun 2021.
"Tentu kita cukup optimis dan proyeksi sampai akhir tahun itu di kisaran 5% dan pemerintah, Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) kemarin sudah melaporkan realokasi anggaran dan akan mendorong vaksinasi yang tahun ini diharapkan bisa selesai, diharapkan bisa menyiapkan dana Rp 65 triliun hingga Rp 73 triliun," kata Airlangga dalam acara PPKM di berbagai daerah Jawa dan Bali secara virtual, Kamis (07/01).
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menyebut perekonomian Indonesia masih tetap melaju meski akan diberlakukan pembatasan baru di beberapa wilayah di Jawa dan Bali.
Meski demikian, Mantan Menteri Perindustrian ini mengaku masih belum bisa memprediksi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021. Yang bisa dia pastikan, kebijakan PSBB Jawa Bali adalah upaya pemerintah menjaga keseimbangan kesehatan dan ekonomi.
Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dinilai ampuh menekan penyebaran COVID-19. Namun bagi warga miskin di wilayah padat penduduk, pembatasan ini sulit dilakukan.
Foto: DW/ J. Aba
Berbagi ponsel
Dewi Yulianti (kiri) dan Esa Dwinov (kanan) harus berbagi ponsel beberapa minggu terakhir. Esa yang masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD) harus mengikuti kegiatan belajar mengajar online selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tugas dan materi belajar diberikan melalui aplikasi pesan singkat. Jika sudah selesai, murid dan orang tua wajib mengirim foto bukti sudah mengikuti kelas.
Foto: DW/ J. Aba
Tanpa jarak aman
Dewi dan Esa tinggal di rumah semi permanen berukuran 25 meter persegi di kawasan padat penduduk Kampung Melayu, Jakarta Timur. Di sini, rumah-rumah warga saling berhimpitan. Rumah Dewi dibangun dari triplek di mana kamar tidur, dapur, dan ruang tamu menjadi satu. Keluarga Dewi jadi contoh nyata, tidak semua orang memiliki kenyamanan di tengah PSBB.
Foto: DW/ J. Aba
Minim edukasi
Maesaroh harus tetap berjualan demi memenuhi kebutuhan hidupnya meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB. Setiap hari mulai pukul 8 pagi, Maesaroh harus melewati puluhan gang sempit kawasan Tanah Rendah, Kampung Melayu, untuk berjualan air bersih. Meski sadar akan bahaya COVID-19, wanita yang kerap disapa Yoyo ini tidak selalu menggunakan masker saat berjualan.
Foto: DW/ J. Aba
Padat penduduk
Tanah Rendah merupakan daerah pemukiman padat penduduk yang berada di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Tampak pada foto wilayah RW 07, wilayah terpadat di Tanah Rendah. RW 07 terdiri dari 18 RT di mana setiap RT memiliki sedikitnya 60 Kepala Keluarga (KK). Dalam satu rumah bisa diisi hingga 4 KK. Tanah Rendah juga dikenal sebagai daerah langganan banjir di Jakarta.
Foto: DW/ J. Aba
Hadir dari hulu ke hilir
Pemerintah hadir di Tanah Rendah, Kampung Melayu, guna meningkatkan kesadaran masyarakat di sana akan bahaya COVID-19. Melalui Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), pemerintah mencoba mengedukasi warga untuk selalu menjaga kebersihan sebagai upaya terhindar dari infeksi virus corona. Salah satunya penyediaan wastafel mandiri di beberapa lingkungan tempat tinggal warga kurang mampu.
Foto: DW/ J. Aba
Mengharapkan bantuan sosial
Selain dari sektor kebersihan, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk warga yang kurang mampu. Seorang anggota LMK tengah menyiapkan kebutuhan pokok yang akan dibagikan ke warga Tanah Rendah, Kampung Melayu. Kebutuhan pokok yang disiapkan LMK melengkapi 5.100 paket bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Foto: DW/ J. Aba
Disipilin sebagai kunci
Meski sudah ada upaya-upaya pencegahan serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah, kedisiplinan warga jadi kunci untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Masih terlihat anak-anak hingga orang dewasa tidak menggunakan masker dan menerapkan pembatasan sosial di masa PSBB ini. Gang yang sempit semakin menipiskan jarak di antara mereka. (Ed: rap/ml)
Foto: DW/ J. Aba
7 foto1 | 7
'Harusnya sejak Desember'
Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono sependapat dengan keputusan pemerintah pusat menerapkan pembatasan baru di sejumlah wilayah mulai 11 Januari 2021. Pandu menyebut pembatasan ini seharusnya dilakukan lebih cepat. Apa alasannya?
Iklan
"Iya seharusnya seperti itu, seharusnya lebih cepat (pembatasan baru diterapkan), ya harusnya dilakukan mulai pertengahan Desember setelah pilkada," kata Pandu saat dihubungi, Rabu (06/01).
Pandu mengatakan dirinya sudah memprediksi adanya peningkatan signifikan pada akhir tahun 2020. Selain itu, dia juga mengaku sudah memprediksi pada akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021 kasus akan meningkat melebihi kapasitas rumah sakit.
"Prediksinya sudah bisa diduga sebelumnya prediksi akhir tahun dan awal tahun 2021 akan meningkat terus melampaui kemampuan kapasitas layanan kesehatan," ucapnya.
Pandu pun mengingatkan agar pemerintah terus melakukan monitor dan evaluasi terkait pemberlakuan pembatasan baru. Tak hanya itu, tracing, tracking dan treatment juga harus ditingkatkan secara beriringan.
"Bagaimana implementasinya dan monevnya (monitoring dan evaluasi), ya bagaimana implementasinya itu kan tanggung jawab pemda, bagaimana monitoring dan evaluasinya, (peningkatan) 3T itu yang harus dilakukan pemerintah," ujarnya. (Ed: rap/pkp)
